.webp)
Jika sudah berstatus BLUD, menurutnya Labkesprov tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara," katanya.
Lebih lanjut, Hadi optimistis dengan operasional Labkesprov jika di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," ujar dia.
Meski begitu, dia memastikan Labkesprov tidak akan menerapkan biaya tinggi seperti laboratorium swasta yang ada saat ini. "Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di Labkesprov bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.
Dengan begitu, Hadi berharapLabkesprov bisa hadir di setiap kabupaten/kota. "Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya, keuntungan dari Labkesprov bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain," kata dia.
Guru besar UNPAD bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri Lestari, menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan tambahan fasilitas untuk uji sampel COVID-19. Salah satunya untuk melacak siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang yang terpapar virus Corona.
Pelacakan penyebaran virus korona harus dilakukan sehingga harus lebih banyak masyarakat yang sudah menjalani uji sampel. Kondisi seperti ini, tambah dia, menjadi angin segar dalam proses BLUD Labkesprov karena akan lebih banyak orang yang memerlukan layanan laboratorium.
"Dengan demikian maka dari sisi layanan akan lebih mudah dijangkau," katanya. Pada sisi lain, pengembangan status menjadi BLUD bisa memaksimalkan layanan Labkesprov agar lebih profesional.
"Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," kata Keri. Untuk menjadi BLUD, menurutnya Labskeda harus memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data.
"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah tambah membebani," katanya.
(yum/mud)
