Masuk Bursa KLB Demokrat, Ini respons Ridwan Kamil dan kata Pakar Unpad
Nama Ridwan Kamil terseret dalam pusaran polemik Partai Demokrat. Namanya disebut-sebut sebagai kandidat calon Ketua Umum partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai munculnya nama Ridwan Kamil mengindikasikan sosoknya sebagai figur elektoral muda. Muradi menilai, elektabilitas AHY pun cenderung tak meningkat signifikan setelah hampir setahun memimpin Demokrat.
"Jadi mungkin Demokrat butuh orang yang bisa meningkatkan elektoral partai. Wajar saja dan Kang Emil punya peluang itu dan sama seperti peluang dia memimpin partai di Golkar. Oke saja karena partai yang siap secara regenerasi maksimal sampai 2022 maka dia akan mampu kompetitif di 2024," ujar Muradi saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).
Walau begitu, ujar Muradi, Ridwan Kamil jangan terburu-buru untuk masuk ke dalam pusaran konflik internal Demokrat. Ia menyarankan Ridwan Kamil sebaiknya mendulang dukungan dari partai lain dibandingkan masuk ke dalam partai yang menawarkannya posisi sebagai calon pimpinan.
"Karena banyak partai yang sebenarnya belum punya kader, seperti PAN, Demokrat, NasDem. Jadi peluang Kang Emil akan baik kalau menjaga ritme untuk menggali dukungan dari partai lain.Kalau dia ambil contoh Golkar saja maka ceruknya habis hanya dapat kolam kecil. Sementara karakternya lebih leluasa bergerak di kolam besar. Ini perlu digarisbawahi," katanya.
Selain itu, Muradi juga menilai Ridwan Kamil akan merugi jika masuk ke dalam Partai Demokrat dalam situasi partai yang diterpa konflik internal. Peluang untuk melenggang ke Pilpres 2024 pun cenderung sulit karena tarik menarik kepentingan dengan kader lama.
"Kolam politiknya makin kecil dan dia akan terjebak dalam konflik internal. Itu wasting time. Karena dia bukan kader lama. Peluang untuk fighting tak terlalu kuat dibandingkan kader lama. Sekarang kan pertarungan pendiri dan anak muda. Saya kira fokus saja, peluang itu akan hadir pada 2022. Ada dua kemungkinan, pertama ada proses pemilihan presiden konvensi NasDem misalnya, atau membangun komunikasi dengan semua partai. Karena peluangnya masih fifty-fifty," kata Muradi.
Lebih lanjut, tutur Muradi, sebaiknya Ridwan Kamil memanfaatkan sisa jabatan sebagai gubernur dan tak terburu-buru memakai baju partai politik. Seperti diketahui, Ridwan Kamil maju sebagai calon kepala daerah non-partai saat mengikuti Pilwalkot Bandung 2013 dan Pilgub 2018.
"Kedua, harus mengkaitkan bahwa kerja elektoral di Jabar sama dengan kerja politik nasional, jangan dibedakan harus sinergis karena dia wakil pemerintah pusat di daerah. Ketiga, baru membangun konektivitas dengan sejumlah wilayah yang punya basis kecenderungan pemilih Kang Emil contoh misalnya Jateng, Jatim, Bali, Indonesia timur. Tiga hal itu lebih baik ketimbang terjebak dalam dinamika soal pemilihan ketua partai," pungkasnya.
Saat dikonfirmasi detikcom, Ridwan Kamil mengatakan masih membaca situasi politik yang menyeret namanya ke dalam kisruh internal Partai Demokrat. "Saya belum tahu, saya baca dulu, belum bisa berkomentar lebih lanjut," kata Ridwan Kamil di RSP Unpad, Kota Bandung.
Sejauh ini, ia pun belum mendapatkan undangan maupun berkomunikasi dengan pihak yang menyebut namanya sebagai kandidat calon ketua Partai Demokrat. "Belum ada undangan," katanya.
Sebelumnya, salah satu pendiri PD, Darmizal, mengatakan sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Darmizal, banyak kader PD menginginkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggantikan AHY. Namun, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Ridwan Kamil atau RK, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.
(yum/mso)
