.webp)
Dinas Kesehatan Kota Bandung bersama puskesmas di seluruh kecamatan tengah memetakan RT dan RW yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
"Kita sedang mapping, Bapelitbang, Dinkes, Distaru, di-mapping dan didata, jadi nanti kebijakan dari Satgas dan Pak Wali Kota, kalau zonannya resikonya tinggi, bisa diinstruksikan, bedanya dengan PSBB bisa ditugaskan bukan permohonan," kata Kadinkes Kota Bandung Ahyani Raksanagara via sambungan telepon, Selasa (9/2/2021).
"Ini lagi mapping sampai ke level RT dan RW," ia menambahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal penerapan PPKM Mikro itu ditunjuk Satgas atau dari kewilayahan yang mengajukan, Ahyani menyebut kebijakan itu ada di level pimpinan. "Datanya masih disaring dari puskesmas dan dicocokkan dengan data kita. Setelah dipetakan kebijakannya seperti apa, saya kurang tahu, nanti dari pak Ketua Satgas-nya. Kami siapkan data dulu, terkait kebijakan tanya ke pak sekda ya," tutur Ahyani.
Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan yang mengusulkan kebijakan ini merupakan kewilayahaan yakni camat dan lurah. "Belum (mengusulkan PPKM Mikro). Nanti mereka yang mengusulkan, kita yang melegitimasi dan keluarlah surat edaran dari wali kota bahwa wilayah itu diterapkan PPKM," kata Ema di Alun-alun Bandung.
Ema mengungkapkan untuk kebijakan itu sedang disiapkan oleh pihak kecamatan di wilayah Kota Bandung. "Pak camat (sedang menyiapkan), terutama titik-titik yang kasusnya tinggi, kemarin ada 11 Kecamatan yang kita prioritaskan. Sekarang kita tunggu pak camat setelah ada komitmen dengan pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Kalau misalkan di wilayah ada yang melaksanakan PPKM itu bukan berarti semua, karena mungkin kasus antar kelurahan berbeda, begitu RW dan RT," tutur Ema.
Sedangkan posko penanganan COVID-19, kata dia, disepakati menggunakan kantor-kantor RW. "Posko kita sepakati menggunakan kantor-kantor RW yang ada. Fungsinya melakukan pencegahan. Pencegahan itu semaksimal mungkin kasus tidak ada, ada fungsi penanggulangan dan penanganan pandemi. Ini sebetulnya sama dengan kampung tangguh. Kampung tangguh semua Kelurahan ada, sudah di atas 200-an," ujar Ema.
