.webp)
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali akan diperpanjang oleh pemerintah pusat setelah tanggal 25 Januari. Kebijakan itu diambil lantaran penularan COVID-19 belum mereda.
Merespons hal itu Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan dari pusat. Meski begitu, PPKM yang dilaksanakan dalam bentuk PSBB proporsional di Jabar memiliki konsekuensi tersendiri, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Pengalaman di Jabar sebelum PSBB, ekonomi naik 5,8 persen. Melebihi kenaikan ekonomi secara nasional, belum rata memang di daerah dan hanya di kelompok tertentu, tapi itu kemajuan yang luar biasa. Setelah PSBB, kita minus 5 persen sekian, turun drastis melorot. Nah sekarang memang kita perlahan pulih kembali 2 persen, kemudian dalam survei terakhir BI naik 3 persen, kembali menggeliat," kata Uu saat dihubungi detikcom, Kamis (21/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uu menceritakan, sejumlah pedagang kecil yang ditemuinya di sejumlah daerah mengeluhkan tentang penghasilan harian mereka yang turun drastis. Walau demikian, menurut Uu, perpanjangan PPKM atau PSBB ini merupakan bentuk perhatian lain dari pemerintah pusat untuk memutus mata rantai COVID-19.
"Saya bertemu dengan pedagang bakso di Banjar, biasanya dapat penghasilan bersih hariannya itu Rp 100 ribu per hari, sekarang mau Rp 50 ribu juga susah. Kemarin saya ke Bogor bertemu dengan pedagang sekoteng, biasa dapat omset Rp 300 ribu per hari, sekarang rata-rata Rp 125 ribu," ujar Uu.
"Memang berat, tapi mau tidak mau dengan situasi seperti ini kami harus menerima dan melaksanakan ini agar penularan COVID-19 terputus. Ini berat untuk melaksanakan PPKM, karena ekonomi masyarakat juga menjerit," kata Uu menambahkan.
Sebab itu, Uu meminta kepada pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota di Jabar agar lebih menggencarkan protokol kesehatan sambil menunggu proses vaksinasi yang juga berjalan.
"Sepanjang apapun kita melakukan PPKM dan PSBB kalau masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan, ya akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Saya apresiasi juga kepada perangkat TNI-Polri, kami juga berharap gayung bersambut dari masyarakat soal PPKM ini," katanya.
Terkait efektivitas PSBB di Jabar, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan laju pertumbuhan kasus dan positivity rate di wilayah PPKM bisa ditekan. "Selama pandemi masih ada, apalagi dengan angka positivity rate yang masih tinggi, maka menurut saya PPKM ini diperlukan," kata Daud saat dihubungi.
(yum/bbn)
