.webp)
Terdapat tujuh poin dalam pernyataan sikap tersebut, salah satunya adalah mengimbau pemerintah untuk mengedepankan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya vaksin dan menghindari upaya pemaksaan dengan ancaman hukuman bagi yang menolak vaksin.
Selain itu, PP Persis juga mengimbau pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan bersikap transparan dalam pemilihan vaksin COVID-19 yang digunakan, serta mengedepankan keselamatan rakyat sebagai pertimbangan utama pemilihannya.
"PP Persis mendukung segala bentuk ikhtiar yang sesuai syariat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Di antara bentuk ikhtiar tersebut adalah vaksinasi yang halal dan thayyib. Akan tetapi vaksin bukan satu-satunya solusi, sehingga tetap harus diikuti oleh kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan," tulis PP Persis.
Pihaknya pun mengapresiasi langkah MUI dan BP POM yang melakukan pengkajian terhadap aspek kehalalan dan keamanan dari vaksin yang diluncurkan pemerintah. Masyarakat pun diimbau agar tetap tenang sambil meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19, juga tidak terprovokasi dengan informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"PP Persis akan melakukan kajian lebih lanjut tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 melalui Sidang Dewan Hisbah Khusus dengan mengundang para ahli yang berkompeten di bidangnya, untuk memantapkan keyakinan tentang kesimpulan hukum yang lebih menentramkan umat," tulis PP Persis. (yum/bbn)
