.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar manajemen vaksinasi diserahkan 100 persen ke daerah. Pasalnya, agar daerah pelaksana vaksinasi bisa langsung melakukan tindakan terukur bila terdapat kekurangan.
Sampai saat ini, Pemprov Jabar belum mendapatkan data tenaga kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menjadi calon penerima vaksin COVID-19. Pasalnya, pemberitahuan bagi calon penerima vaksin disampaikan langsung melalui sistem dari pusat.
"Kami juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen vaksin ini 100 persen diserahkan ke daerah. Selama ini siapa yang dipanggil lewat SMS by name by address tidak kami ketahui, sehingga kalau ada tidak datang atau apa kami tidak bisa mengontak, melakukan tindakan terukur. Ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan didengar," ujar Emil --sapaan Ridwan-- di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Jawa Barat Marion Siagian mengatakan sistem pendaftaran disediakan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi PelindungDiri. Menurut dia, pengajuan tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin diajukan lewat fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.
"Nakes itu diusulkan melalui sistem informasi dari pusat, setelah nakes diundang (lewat SMS) kita tidak tahu lagi. Jadi nakes itu wilayah yang mengusulkan, bukan provinsi. Jadi misalnya rumah sakit mengusulkan tenaganya, puskesmas mengusulkan tenaganya, yang di klinik mengusulkan tenaganya," ucap Marion.
Menurut Marion, pemberitahuan bagi calon penerima vaksin COVID-19 tidak dilakukan secara serentak. Vaksinasi akan dilakukan bertahap, sesuai ketentuan dari pusat.
"Saya lihat tadi, teman yang sudah mendapatkan dia di RSHS, tempat pelayanannya di RSHS. Saya sampai sekarang belum dapat. Belum semua lah, tapi mudah-mudahan malam ini atau besok," ujar Marion.
(bbn/bbn)
