Round-Up

Heboh Dosen Unpad Dicopot dari Jabatan Wakil Dekan Gegara Eks HTI

Siti Fatimah - detikNews
Selasa, 05 Jan 2021 07:57 WIB
Unpad
Foto: Kampus Unpad (Mukhlis Dinillah/detikcom).
Bandung -

Seorang dosen harus kehilangan jabatannya sebagai Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FKIP) Unpad. Pasalnya dosen tersebut diduga sempat menjadi Ketua HTI Bandung.

Mulanya, informasi mengenai pengangkatan dosen bernama Asep Agus Handaka Suryana (AHS) sebagai wakil dekan sempat heboh di media sosial dengan kabar pelantikan eks anggota HTI sebagai pejabat kampus pada Sabtu (2/1) lalu.

Berdasarkan rekam jejak digital, AHS ditemukan pernah menjabat sebagai Ketua DPD II HTI Kota Bandung. Beberapa kali namanya terpampang dalam pemberitaan media pada tahun 2014 silam.

Setelah diketahui rekam jejaknya, pencopotan dilakukan segera padahal AHS baru menjabat dua hari sejak diresmikan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK Unpad.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Dandi Supriadi mengatakan sekaligus membenarkan, pencopotan jabatan Wakil Dekan FPIK karena mendapatkan informasi setelah pelantikan terkait pengalaman organisasi yang dibubarkan dan dilarang itu.

"Unpad memutuskan mengganti Wakil Dekan FPIK sehubungan dengan didapatkan informasi setelah pelantikan tanggal 2 Januari yang lalu terkait rekam jejak yang bersangkutan, di mana ternyata sempat menjadi pengurus organisasi yang saat ini dilarang oleh pemerintah RI," kata Dandi dalam aplikasi perpesanan, Senin (4/1/2021).

Dia mengakui, pihaknya sempat meluputkan perhatian organisasi tersebut saat penjaringan jabatan kampus. "Karena organisasinya sudah bubar sejak beberapa tahun yang lalu," ujarnya.

Lebih lanjut, pencopotan jabatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Unpad untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dandi mengatakan, proses pencopotan pun dimaklumi AHS dan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri secara sukarela.

"Penggantian ini dilakukan sebagai upaya Unpad untuk konsisten menjaga integritas kebangsaan, walaupun yang bersangkutan saat ini tidak lagi aktif dalam organisasi yang sudah dibubarkan tersebut. Yang bersangkutan juga memaklumi hal itu dengan penuh kesadaran," imbuhnya.

Setelah diketahui memiliki pengalaman di HTI, alih-alih melakukan tindakan ekstrim seperti pemecatan, Unpad memastikan bahwa yang bersangkutan masih menjadi dosen pengajar di FKIP. "Statusnya saat ini tetap sebagai dosen FPIK," katanya.

"Alasan utamanya yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran apapun selama menjadi pengajar di Unpad, bahkan beliau sangat aktif dan berdedikasi kepada FPIK. Saat ini juga beliau berada di Unpad dengan tidak membawa atribut sebagai anggota organisasi di luar kampus, apalagi organisasi yang dimaksud sudah dibubarkan beberapa tahun yang lalu," ucap Dandi.

Sehingga, dengan alasan tersebut pihaknya tidak mengharuskan untuk memberikan sanksi. Pergantian jabatan pun ia rasa sudah biasa dilakukan di civitas akademika.

"Khusus untuk yang ini dilaksanakan oleh Unpad sebagai upaya menjaga komitmen dalam memelihara keutuhan NKRI berasaskan Pancasila. Beliau menerima penggantian pejabat ini dengan baik," ucapnya.

Sekedar diketahui, pembubaran dan pelarangan HTI diumumkan oleh Kemenkumham pada 19 Juli 2017 lalu. Pemerintah menyebut pembubaran HTI demi keutuhan NKRI.

Pemerintah juga sempat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

(mso/mso)