.webp)
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mendorong agar bantuan sosial (bansos) COVID-19 dari Pemprov Jabar terus dilanjutkan pada 2021 mendatang. Pasalnya, bansos dari pusat pun akan terus berlanjut tahun depan.
"Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," ujar Haru dalam webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat (18/12) petang.
Ia melihat, saat ini kebijakan Pemprov yang ada belum maksimal pro rakyat. Selain itu, ia meminta agar para kader yang duduk di parlemen tingkat kabupaten/kota juga tetap kritis mengawasi anggaran di masa pandemi COVID-19 ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di Kabupaten dan Kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa Pandemi ini," ujarnya.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, kata Haru, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan COVID-19 di tahun 2021. Ia meminta penanganan wabah di Jabar harus maksimal, karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi yakni mendekati 50 juta orang.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar, terkait vaksin COVID-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan COVID-19 ini didengar. Saya melihat hanya gimmick aja subtansinya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas ditingkat Pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," tutur Haru.
Ia melihat RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang. "Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 harus dimaksimalkan," katanya.
