.webp)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan lampu hijau bagi perguruan tinggi untuk menggelar kuliah tatap muka pada 2021. Bagaimana respons Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) berkaitan hal tersebut?
Ketua BEM Unpad Riezal Ilham Pratama mengatakan setuju dengan keputusan tersebut. Namun ada banyak konsekuensi yang harus disiapkan saat pemerintah membolehkan kuliah tatap muka 2021.
Terlebih jika pendidikan tinggi sudah diperbolehkan, kata dia, diprediksi akan terjadi mobilisasi mahasiswa secara besar-besaran. Di sinilah peran pemerintah daerah (pemda) agar bisa mengantisipasi gerakan mahasiswa dari daerah yang kembali ke Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalo kita bicara dikdasmen (pendidikan dasar menengah), mungkin ya mereka masih di sekitar itu-itu aja (daerahnya). Tapi kalau kita bicara konteksnya mahasiswa, akhirnya akan ada mobilisasi besar-besaran dari tempat tinggal mahasiswa ke kampusnya. Tentu oleh pemerintah daerah harus bisa diantisipasi, jangan sampai itu menjadikan kelas terbaru. Karena mobilisasi ini, tentu harus ketat, dilakukan dengan protokol dan pengawasan yang ketat," tutur Riezal saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020).
Selain itu, Riezal berpendapat saat pendidikan tatap muka dibuka, jaminan kesehatan mahasiswa, siswa, dan pengajar juga perlu jadi perhatian pemerintah. "Kita bukan hanya lagi berbicara soal protokol kesehatan, tapi mungkin ketika kita sudah masuk di tahun 2021 ini sudah bicara soal faction. Ini yang harus bisa diperhatikan oleh pemerintah, dimana akses kesehatan, jaminan kesehatan terhadap siswa, mahasiswa dan juga para pengajarnya harus bisa dijamin oleh pemerintah dari level yang terkecil," ujarnya.
"Oleh karenanya, bicara soal hal-hal tersebut tentu kebijakan ini baik namun lengkap dengan berbagai konsekuensinya. Konsekuensi inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah dari bulan November ini sampai Januari 2021 nanti," Riezal menambahkan.
Bila kuliah tatap muka dibuka, Riezal mengaku ada kekhawatiran. "Jelas ada pastinya, maka dari itu pemerintah juga perlu siapkan mekanisme transisinya secara optimal," kata Riezal.
