.webp)
Banjir melanda kawasan perumahan di Bogor dan Bandung. Selain itu, ada pula kisah Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Berikut rangkuman berita dalam Jabar hari ini:
Banjir Rendang Bogor-Bandung
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banjir di Perumahan Griya Cimanggu Indah, Kota Bogor, hingga kini belum surut. Banjir yang menggenangi rumah warga sejak Sabtu (24/10) malam itu makin meluas.
Pantauan detikcom, Senin (26/10/2020), pukul 09.30 WIB, banjir masih menggenangi rumah warga di perumahan Griya Cimanggu Indah Kota Bogor. Tinggi genangan air cenderung tidak berubah, masih setinggi sekitar satu meter atau setinggi pinggang orang dewasa bahkan meluas ke titik lain yang sehari sebelumnya belum tersentuh air.
Jalan utama perumahan yang sebelumnya masih normal, kini sudah digenangi air setinggi sekitar 20 sentimeter. Rumah-rumah warga yang sebelumnya tidak tersentuh genangan air, mulai terendam sejak semalam.
"Kemarin air belum sampai ke rumah saya, jaraknya masih 3 rumah sebelum rumah saya. Terus kemarin sore mulai naik, sekarang sudah sampai pintu rumah," kata Lalan, warga Perumahan Griya Cimanggu Indah.
"Saya berharap permasalahannya segera teratasi, dan banjir surut. Saya tinggal sudah 7 tahun disini, tapi baru kali ini banjir sampai seperti ini," dia menambahkan.
Sementara itu, petugas masih berupaya memperbaiki lubang saluran air yang tertutup longsoran. Lubang yang tersumbat ini menjadi biang kerok terjadinya banjir dan tidak juga surut hingga hari ini. Dua unit alat berat dikerahkan ke titik lubang yang tersumbat untuk menggali dan mengeruk material longsoran.
Selian di Bogor, banjir juga melanda Kota Bandung.
Banjir hampir setinggi atap rumah sempat terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/10/2020) sore sekira Pukul 16.00 WIB.
Dari informasi yang dihimpun detikcom, banjir itu terjadi di RT 01 RW 02, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo.
Hal tersebut, dibenarkan oleh Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman.
"Ada (laporan banjir), di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Pukul 16.30 WIB TMA 150 Cm. Masih dilakukan assessment oleh DKPB Kota Bandung," kata Budi via pesan singkat.
Budi menambahkan, banjir yang terjadi di Kelurahan Sukaraja sudah kembali surut. "Sudah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Dadang Iriana mengatakan, wilayah tersebut merupakan langganan banjir. Namun, banjir yang kerap terjadi di Kelurahan Sukaraja bersifat lintasan.
"Berdasarkan laporan, saya juga dapat video tadi, cuman di daerah itu rutin, kemudian hanya melintas, tidak mengendap sampai berjam-jam," kata Dadang via sambungan telepon.
Dadang berujar, biasanya dalam waktu satu jam atau setelah hujan reda banjir di daerah tersebut surut lagi.
"Hujan reda, beberapa waktu kemudian, satu jam lah langsung surut lagi," ujarnya.
Saat disinggung, apakah banjir di daerah tersebut hampir mencapai atap rumah, pihaknya masih melakukan penghimpunan informasi.
"Oh saya belum tahu, saya harus melakukan pengecekan, anggota belum ada laporan ya," terangnya.
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut karena saluran air disana sempit.
"Sepengetahuan saya, saluran airnya kecil, kemudian limpahan dari genting, saya pernah tanya kepada ketua RW nya, memang tidak ada saluran air yang dapat menampung hujan (jika intensitas tinggi)," pungkasnya.
Tolak UMP 2021, Buruh Jabar Bakal Demo di Gedung Sate
Gabungan serikat pekerja/buruh tingkat Provinsi Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate dan kantor Disnakertrans Jabar, Selasa (27/10/2020). Demonstrasi digelar untuk menyuarakan beberapa aspirasi salah satunya menolak UMP Jabar 2021.
Demonstrasi ini bertepatan dengan tanggal digelarnya rapat pleno penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan ada sejumlah tuntutan yang akan dibawa pada esok hari. Salah satunya buruh menolak UMP 2021.
Alasannya, yang berlaku di Jawa Barat adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK). "Tolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK, Jawa Barat tidak membutuhkan UMP," ujar Roy kepada detikcom, Senin (26/10).
Selain itu, pihaknya juga menuntut kenaikan UMK Tahun 2021 sebesar 8% dengan dasar pertimbangan kenaikan upah 5 tahun terakhir, mengingat ada PP 78 Tahun 2015 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.
"Karena UMK 2021 walaupun ditetapkan di tahun 2020 tapi berlaku di Januari 2021 maka perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021," katanya.
Ia pun mendesak agar SK UMSK Bekasi dan Bogor tahun 20220 yang ditetapkan gubernur, untuk direvisi. Sementara itu, buruh juga meminta agar UMSK Karawang tahun 2020 ditetapkan sesuai dengan rekomendasi bupati.
"Karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke Gubernur, maka kita minta agar gubernur menetapkan UMSK Karawang 2020 sesuai rekom bupati," katanya.
Lainnya, gabungan serikat buruh juga mendesak agar Presiden RI menerbitkan Perppu untuk mencabut dan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. "Karena sangat cacat formil dan materil, serta sangat merugikan kaum buruh. Aksi besok tanggal 27 Oktober 2020, akan diikuti kurang lebih 3.000 perwakilan anggota serikat pekerja/serikat buruh di Jawa Barat," ujarnya.
Ridwan Kamil Bertemu Ganjar Pranowo, Bahas Pilpres 2024?
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Minggu (25/10/2020). Keduanya bertemu, didampingi oleh istrinya masing-masing. Bahas soal Pilpres 2024 ?
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan ia hanya mendampingi istrinya, Atalia Praratya untuk membahas soal kerjasama kepramukaan bersama istri Ganjar, Atikoh Suprianti. Seperti diketahui, kedua istri gubernur tersebut merupakan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka di provinsi masing-masing.
"Kemarin betul-betul lebih ke (pramuka), karena istri dilepas sendiri bahaya. Jadi saya menemani, memastikan pembicaraan terkait kepramukaan berjalan dengan baik, tidak ada sedikit pun berbicara soal perpolitikan," ujar Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/10/2020).
"Jadi di republik ini ada dua ketua pramuka (istri gubernur), mereka melakukan rapat kerja. di mana secara struktural ketua pramuka di Jabar saya pembinanya dan di Jateng adalah gubernur Jateng, 100 persen tentang kepramukaan," katanya.
Ia memastikan, dalam pertemuan tersebut tak membahas soal politik sedikit pun. Alih-alin demikian, Kang Emil dan Ganjar membahas tentang COVID-19 dan persiapan masing-masing daerah menghadapi libur panjang.
"Beliau meminta saya menyisir pemudik di Jateng yang ada di Jabar, itu kesepahaman dengan pak Kapolda. Kami akan melakukan pengetesan acak, tapi rutenya ke Jawa Tengah. Di luar itu tidak ada hal-hal yang mengemuka sifatnya, lebih ke silaturahmi saja. Pak Ganjar pernah ke Bandung, saya belum pernah ke sana, jadi berbalas pantun," katanya.
Sementara itu berdasarkan Lembaga Survei Indikator, Ganjar Pranowo menjadi capres yang paling diperhitungkan karena memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%, kemudian Prabowo Subianto 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.
Satgas COVID-19 Sasar Wistawan ke Jabar untuk Swab Tes Saat Libur Panjang
Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat akan melakukan swab test (tes usap) dan rapid test secara acak kepada pemudik dan wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini. Pemeriksaan acak akan dipusatkan di Tol Cikopo dan sejumlah kawasan wisata di Jawa Barat.
"Kita siaga satu dimulai dari besok. Jadi besok polisi di Jabar itu sudah bergerak ke lapangan untuk mengamankan pergerakan dari titik pergerakan, khusus di jalan tol dipusatkan di Cikopo. Ada penebalan petugas juga di daerah wisata di Lembang, Puncak dan lain-lain," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/10/2020).
"Dan ada yang berbeda adalah mohon maaf, para pemudik, wisatawan akan di tes swab dan rapid test secara acak. Jangan kaget jika naik mobil atau motor di perjalanan pariwisata akan diberhentikan dengan baik dan sopan oleh tim satgas dan kepolisian. Akan di random sampling swab PCR dan rapid test, kita berdoa semoga tidak ada yang tersampling positif, bila ada ini yang harus kita sempurnakan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Selain itu untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, Kang Emil juga meminta komitmen dari pengelola objek wisata terkait pembatasan kapasitas pengunjung dan fasilitas protokol kesehatan.
"Kalau janji 50 persen ya disiplin 50 persen, hiburan malam juga sama kita akan datangi untuk melakukan pengetesan. Karena pariwisata outdoor siang hari untuk mencari kegembiraan dan ada juga yang malam hari untuk mencari hiburan, saya imbau kepada kafe dan restoran bar yang menyelenggarakan hiburan malam, memastikan dari sekarang pengaturan jarak, meja makan dan sirkulasi udara jangan sampai ditemukan dalam skala besar sehingga terjadi penutupan," ujarnya.
Kota Depok Kembali ke Zona Merah
Kota Depok kembali memerah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.
"Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10/2020).
Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak. "Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen," kata Kang Emil.
Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.
"Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 - 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat," katanya.
