Serikat Buruh: Upah Minimum Tak Naik Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi

Tuntut Kesejahteraan Puluhan Ribu Buruh Jalan Kaki Menuju Istana Negara

Puluhan ribu buruh dari berbagai macam serikat pekerja Se-Jabodetabek melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/9/2013). Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan diantara menuntut kenaikan upah minimum provinsi pada 2014 menjadi 3,7 juta dan jaminan kesehatan bagi para buruh. Agung Pambudhy/Detikcom. — Ilustrasi buruh (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Bandung -

Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto menekankan wacana pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 akan membuat daya beli masyarakat menurun. Hal itu, dinilainya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Menyikapi wacana pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 bahkan adanya keinginan upah minimum tahun 2021 turun dari upah minimum tahun 2020 sangat merugikan kaum buruh dan dengan tegas kaum buruh menyatakan menolak," kata Roy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

"Persoalan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja belum selesai, tapi pemerintah dan pernyataan asosiasi pengusaha yang meminta agar upah minimum 2021 tidak naik, bahkan minta diturunkan, menimbulkan reaksi dari kalangan buruh. Kenaikan upah setiap tahun merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk meningkatkan daya beli (konsumsi)," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Roy menuturkan kenaikan upah buruh tahun 2021 bisa didasarkan kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Ia pun menyebut prediksi Bank Indonesia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan tumbuh sebanyak 5,5 persen.

"Menurut pemerintah 5,0 persen, menurut IMF 6,1 persen, menurut ADB 5,1 persen, World Bank 4,8 persen. Data-data tersebut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021, sedangkan upah minimum berlaku pada tahun 2021 juga, sehingga angka-angka tersebut bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi daya beli masyarakat, ketika pendapatan buruh lemah, daya beli buruh akan turun sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," tutur Roy.

"Bagaimana mungkin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa tercapai kalau daya beli masyarakat rendah, bahkan mengalami penurunan? Pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia minus -5,32 persen, sedangkan triwulan ketiga masih minus -1 persen lebih. Padahal pemerintah sudah menyalurkan subsidi upah (BSU) tapi masih minus," katanya.

Penyaluran BSU saja, ujar Roy, tak akan cukup untuk menyelamatkan ekonomi. Oleh karena itu, menurunkan besaran upah minimum tak akan menjadi solusinya.

"Karena kenaikan upah salah satunya adalah untuk menjaga daya beli atau konsumsi kaum buruh, maka rencana pemerintah dan permintaan asosiasi pengusaha untuk upah tahun 2021 tidak naik bahkan minta turun dari upah tahun 2020 kaum buruh menyatakan menolak dan akan melakukan perlawanan dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran diseluruh Indonesia karena upah merupakan hak yang paling fundamental bagi kaum buruh," kata Roy.

Sebelumnya, besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 kemungkinan tidak akan naik pada 2021 mendatang. Wacana itu mengemuka dalam dialog Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang berlangsung selama tiga hari, tepatnya 15 - 17 Oktober 2020.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan UMP 2021 diusulkan minimal sama dengan 2020. Sementara, untuk perusahaan terdampak COVID-19 akan menyesuaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh.

Jika sudah sesuai dalam negosiasi bipartit, maka bisa saja UMP 2021 lebih rendah dari 2020. "Upah minimum untuk perusahaan yang terdampak COVID dirundingkan secara bipartit. Kalau sudah sesuai bipartit bisa lebih rendah, bisa kurang, bisa tinggi karena disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kalau sesuai perusahaan secara otomatis tentu berkurang gajinya," kata Adi.

Halaman 1 2

Selanjutnya