Sebanyak 5.773 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi Corona atau COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Kepala Disnakertrans KBB Iing Solihin mengatakan perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan pekerja itu bergerak bidang industri tekstil atau pabrik.
Perusahaan kelimpungan mencari pemasukan untuk membayar gaji pegawai karena menurunnya omzet gegara imbas pandemi. "Data pekerja formal yang kena PHK terdampak Covid-19 sebanyak lima ribu lebih. Angka itu bisa saja bertambah, saat ini kita juga masih melakukan pendataan perusahaan yang melakukan PHK," ucap Iing, Kamis (15/10/2020).
Akibat pandemi COVID-19 ini pekerja informal dan pelaku atau pekerja UMKM juga turut terdampak. Kebanyakan UMKM terpaksa gulung tikar karena menurunnya pesanan sehingga membuat pemasukan pelaku UMKM berkurang drastis.
"Pekerja informal itu seperti ojol, pekerja bangunan, pertanian, buruh rumah tangga, pelaku seni, dan semacamnya juga terdampak. UMKM juga sama ada yang sampai gulung tikar karena kebanyakan menurun dari segi orderan," kata Iing.
Iing meminta kepada perusahaan yang melakukan PHK terhadap buruhnya agar memenuhi pesangon dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Perusahaan wajib memberikan tunjangan disesuaikan dengan ketentuan saja. Kalau tidak, sesuai aturan sudah ada sanksinya. Paling penting harus ada perjanjian antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Ia menyebutkan buruh yang di-PHK itu masuk dalam kategori miskin baru. Para buruh tersebut akan didorong untuk mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengasah keterampilan.
"Warga yang masuk dalam kategori miskin baru bakal mendapat bantuan dari gubernur untuk penguatan ekonomi akibat COVID-19," tutur Iing.
(bbn/bbn)
