Demo di Gedung Sate, Mahasiswa Soroti Sikap Ridwan Kamil soal Omnibus Law

Siti Fatimah - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 15:37 WIB
Sejumlah mahasisa gelar demo tolak Omnibus Law.
Foto: Sejumlah mahasisa gelar demo tolak Omnibus Law (Siti Fatimah/detikcom).
Bandung -

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Indonesia Menggugat kembali menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (12/10/2020). Dalam aksinya, para mahasiswa tidak hanya menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja saja tapi juga mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengeluarkan statement penolakan pengesahan tersebut.

Pantauan detikcom, aksi massa yang terdiri dari PMII Kota Bandung, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cimahi dan Kota Bandung ini berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Mereka awalnya berkumpul di Taman Lalu Lintas.

Bersamaan dengan kedatangannya, mereka membawa atribut spanduk bertuliskan 'Omnibus Jangan Diamini' dan 'Omnibus Bukan Solusi.

"Rapatkan barisan kawan-kawan. Hari ini kita menunjukkan kepada kepermintahan. Kita berdiri disini dengan jelas dan dengan lantang bahwa aturan dibuat tidak sesuai dengan peraturan pembuatan perundang-undangan. Meskipun kita kalah jumlah dan sedikit, tapi perjuangan bukan dengan jumlah," kata orator saat membuka aksi demonstrasi.

Koordinator aksi M. Rafi Gariza mengatakan ada beberapa point yang dituntut oleh mahasiswa. Terutama informasi terbaru mengenai perkembangan draft Omnibus yang telah mencapai final.

"Kita ada beberpa poin yang pertama, tadi kita lihat di pemberitaan bahwa draft final dari UU Ciptaker sudah selesai. Satu soal kejelasan informasi itu, kita ingin menggali isi dari materil ciptaker, makanya kita tuntut kejelasan informasinya," kata Rafi saat ditemui di lokasi.

Dia mengatakan, jika draft benar-benar sudah final maka seharusnya sudah dapat dipublikasikan untuk menjadi kajian lanjutan hingga melakukan judicial review. "Ada yg bilang sudah ada draft final kita minta itu segera di publikasi dan kita bisa melakukan kajian untuk melakukan judicial review," ujarnya.

"Karena tidak ada kejelasan draft nya, saya sendiri sudah pegang tiga macam draft yaitu 1.128 halaman, 128 halaman, dan ada 905 halaman," ungkapnya.

Dalam proses pembuatannya, kata dia, Omnibus seharusnya dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terutama dengan stake holder contohnya kepada serikat buruh.

"Dari penuturan serikat buruh memang mereka sempat mendapat undangan. Namun pada kenyataannya pada saat rapat paripurna di tanggal 5 Oktober 2020 mereka tidak mengetahui bahwa Omnibus ini disahkan," tutur Rafi.

Dia juga menyoroti pernyataan Gubernur Jabar, saat mendatangi massa aksi 7 Oktober lalu yang menyebut Jabar kondusif. Menurutnya, secara tidak langsung, Ridwan Kamil menyatakan Jawa Barat aman.

"Ketika bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat menyatakan Jawa Barat aman, aman dalam tanda kutip ini kaya gimana. Jawa Barat menolak omnibus atau apa. Makanya tuntutan kita yang terakhir memaksa bapak Gubernur untuk membuat statement," kata Rafi.

Statement yang dimaksud ialah statement penolakan bahwa Omnibus Law tidak berlaku di Jawa Barat. Sebelumnya, Gubernur Jabar sempat menyerahkan surat aspirasi kepada Presiden RI. Dia menanggapi surat tersebut hanya perantara saja.

"Surat yang dikirim itu kan aspirasi saja dari buruh. Jadi hanya sebagai perantara saja, yang kita inginkan itu (Gubernur) jangan seperti itu," tegasnya.

Bahkan kata dia, ada beberapa buruh yang secara psikologisnya terganggu karena pernyataan Gubernur soal Jabar kondusif. "Jadi seolah-olah Jabar ini sudah diamankan. Nah diamankannya ini kita tidak tahu dengan apa atau bagaimana," ujarnya.

(mso/mso)