.webp)
DPRD Kota Sukabumi akhirnya menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Surat penolakan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman di hadapan massa demostrasi.
Poin kalimat dalam surat itu kemudian dibacakan oleh Anggi Fauzi, Ketua Umum GMNI Sukabumi di hadapan massa yang datang menggunakan pelantang suara. Berikut poin penolakan UU Cipta Kerja yang secara resmi dibuat oleh DPRD Kota Sukabumi tersebut.
Sukabumi, 09 Oktober 2020
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
'Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Kota Sukabumi telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Mahasiswa dan seluruh Elemen Masyarakat se-Kota Sukabumi.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kota Sukabumi menyampaikan Aspirasi dari Mahasiswa dan Elemen Masyarakat yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPU)'.
Surat itu ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Massa kemudian bersorak sorai usai isi surat itu dibacakan, usai menyanyikan lagu Indonesia Raya mereka kemudian membubarkan diri.
Gilang Gusmana, koordinator aksi mengaku puas dengan adanya surat yang secara resmi telah dikeluarkan oleh DPRD Kota Sukabumi.
"Aksi hari ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan teman teman mahasiswa sebelumnya, tapi kemudian hari ini juga ada kawan kawan Cipayung, Sapma dan ada kelompok BEM, guru honorer dan yang lainnya. DPRD Kota Sukabumi menyatakan sikap secara kelembagaan, barusan kita telah sama saksikan bahwa ketua DPRD secara kelembagaan sudah bersama sama dengan mahasiswa dan rakyat menyatakan sikap menolak Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law," beber Gilang.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang berujung kericuhan, Gilang mengaku sudah melakukan pertemuan pada malam tadi bahwa aksi yang ia lakukan bersama massa gabungan memang hanya ingin ada keputusan tegas soal penolakan dari DPRD Kota Suabuni.
"Artinya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati malam tadi. Kita sudah bersama sama bersepakat bahwa aksi hari ini kita aksi solidaritas artinya tidak ada unsur unsur provikatif tidak ada agenda agenda yang memang bersifat kerusuhan," pungkas dia.
Simak video 'Alasan Jokowi Sebut Demo Omnibus Law Dilatarbelakangi Hoax':
DPRD Kuningan Sepakat Menolak Omnibus Law
Di tengah guyuran hujan lebat ribuan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kuningan, Jawa Barat.
Pantauan detikcom, massa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Kuningan datang sekitar pukul 14.00 WIB yang dikawal oleh petugas TNI Polri.
Mahasiswa kemudian menggelar 'sidang rakyat' di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kuningan yang duduk di jalan bersama ribuan mahasiswa lainnya. Dalam aksi itu, massa mahasiswa meminta DPRD pimpinan Kuningan untuk menandatangani petisi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Menuntut DPRD Kuningan menyatakan sikap penolakan UU Cipta Kerja secara lisan dan tulisan atas nama DPRD Kuningan. Kemudian meminta DPRD Kuningan untuk mendesak Presiden agar mengeluarkan Perpu pencabutan UU Cipta Kerja tersebut," ungkap Ujang selaku Ketua BEM UNIKU Ujang.
Meski diguyur hujan yang cukup lebat namun aksi demonstrasi tersebut tetap berjalan lancar dan kondusif. Pimpinan dan anggota DPRD Kuningan menandatangani petisi yang dibuat, mahasiswa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia pun dengan tegas memastikan akan segera mengirimkan surat penolakan kepada Presiden dan DPR RI.
"Hari Minggu saya sendiri yang akan mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI. Nanti tanda terima akan saya kirim ke perwakilan mahasiswa," singkat Dede.
