Pelanggaran Kampanye, Bawaslu: Paslon Gelar Festival Mancing di Indramayu

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 11:24 WIB
Ilustrasi Pilgub Jabar
Foto: Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Bandung -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan adanya pelanggaran kampanye terbuka dari calon Pilkada serentak di Jawa Barat. Temuan itu terjadi di Kabupaten Indramayu dan Pangandaran.

"Sejauh ini sudah ada informasi. Yang pertama di Pangandaran dan yang kedua di Indramayu. Itu untuk metode kampanyenya yang termasuk kategori dilarang," kata Koordinator Divisi Pemilu Bawaslu Zaki Hilmi saat dihubungi, Selasa (29/9/220).

Zaki menjelaskan pelanggaran yang dilakukan salah satu peserta Pilkada di Indramayu yakni menggelar festival mancing dan burung kicau. Menurut Zaki, kegiatan itu sudah dilarang berdasarkan aturan PKPU nomor 13 tahun 2020. Pada Pasal 88C, kata dia, dinyatakan bahwa dilarang untuk rapat umum, perlombaan dan sebagainya.

"Ini ada di Indramayu, ada pelanggarannya berupa festival mancing sama kicau mania oleh calon yang kemudian sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Jadi berupa perlombaan, itu kan termasuk di Pasal 88C, dilarang. Contohnya pelanggaran berupa perlombaan, festival budaya, kemudian HUT partai, ada juga beberapa kategori yang dilarang," kata dia.

Sementara di Pangandaran, kasusnya hampir serupa. Menurut Zaki, pelanggaran yang dilakukan merupakan pertemuan yang dihadiri massa yang berlebihan.

"Ini menyangkut metode ya, metode kalau yang di Pangandaran ini pertemuan terbatas tapi melebihi, maka sesuai dengan surat edaran Bawaslu nomor 0577 dan PKPU No 13, Bawaslu kemudian langsung memberi peringatan, pencegahan, kemudian juga proses penghentian kegiatan di tempat pelanggaran," tuturnya.

Menurut Zaki, sanksi yang didapat oleh para pelanggar tersebut masih berupa administratif. Pihaknya secara persuasif memberikan teguran kepada para pelanggar.

"Sanksinya masih administratif, kita secara persuasif dulu secara lisan pencegahannya, kalau tidak didengar, maka kita keluarkan surat peringatan tertulis. Dalam waktu satu jam, tidak diindahkan juga, maka kita akan lakukan proses penghentian kegiatan, nah kita tidak sendiri, kalau terkait pelanggaran protokol sisi jumlah peserta, kita tidak sendiri karena punya pokja COVID-19, yang di dalamnya terdiri Bawaslu, KPU, kemudian Kepolisian, Kejaksaan dan satgas COVID-19 sendiri," tutur dia.

(dir/mso)