Pemkab Karawang Kaji Sanksi untuk Industri Langgar Protokol Kesehatan

Luthfiana Awaluddin - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 14:47 WIB
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana
Foto: Bupati Karawang Cellica Nurracahdiana (Luthfiana Awaludin/detikcom).
Karawang -

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jabar sedang menyiapkan sanksi untuk perusahaan yang lalai dalam menangani COVID-19. Sebab, di Karawang jumlah pasien positif corona di klaster industri terus bertambah.

"Di Karawang, klaster industri menyumbang pasien positif terbanyak. Pihak penegak hukum sedang mengkaji skema hukumnya," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Senin (21/9/2020).

Cellica mengungkapkan, jumlah pasien positif di pabrik-pabrik terus bertambah. Bahkan, belum ada penurunan signifikan. Sebagai gambaran, kata Cellica dua pekan lalu, positif COVID-19 di klaster industri bertambah hingga 20-an orang.

Pihaknya khawatir hal itu bisa memicu penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karawang.

"Karena karyawan itu juga berinteraksi dengan warga di pemukiman atau di pasar. Jadi bukan hanya di tempat kerja saja," kata Cellica.

Cellica mengimbau semua industri di Karawang terbuka terkait data pasien COVID-19 ke Pemkab Karawang. Sebab, kata Cellica ada sejumlah industri yang tidak terbuka masalah data.

"Saya sudah keliling ke beberapa perusahaan. Jangan sampai ada yang menutup-nutupi. Semua harus terbuka soal data pasien karena Pemda harus menghitung kesanggupan daerah merawat pasien COVID," kata Cellica.

Diwawancara terpisah, Kapolres Karawang AKBP Arif Rachman Arifin mengatakan pihaknya sedang menyiapkan skema hukum untuk korporasi yang lalai menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, orang lalai yang menyebabkan pasien COVID-19 sampai meninggal bakal dipidana.

"Saya sedang meminta penyidik untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban korporasi terhadap protokol kesehatan yang tidak dikerjakan. jadi kalau ada yang laporan telah membuat protokol kesehatan tapi ternyata tidak dilakukan, bahkan ada yang meninggal, ini akan kita tuntut," kata Kapolres Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin kepada wartawan.

Seperti diketahui, pihak yang lalai menerapkan protokol kesehatan saat pandemi bisa dijerat hukum. Di Jawa Timur misalnya, menggunakan undang-undang pencegahan penyakit menular untuk menjerat warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Dalam undang-undang itu, warga bisa dipenjara selama satu tahun jika dianggap lalai.

(mso/mso)