Pemkot Ancam Cabut Izin Portal Berbayar 'Tol Dago' Bandung

Wisma Putra - detikNews
Jumat, 14 Agu 2020 09:40 WIB
Portal berbayar Jalan Tol Dago di Bandung hanya berlaku untuk mobil
Portal berbayar 'Tol Dago' (Foto: Wisma Putra/detikcom).
Bandung -

Pemerintah Kota Bandung mengancam akan mencabut Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) di Perumahan Citra Green Dago. Pasalnya pihak pengelola diduga tidak menggunakan izin tersebut sesuai peruntukan.

Sebagaimana diketahui, portal berbayar yang ada di Perumahan Citra Green Dago, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung viral di media sosial (medsos). Setiap orang yang melintasi jalan tersebut dikenai tarif Rp 3.000.

Seperti diketahui, foto portal milik @fadhil.dzikri viral setelah dibagikan oleh Instagram @bdg.info. Dalam foto itu bertuliskan 'TOL DAGO Rp. 3000,-', itu menjadi perbincangan warganet.

Kabid Izin dan Non Perizinan Bidang D, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Makmur Situmorang mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan pengelola dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung. Dari rapat tersebut meminta pihak pengelola mematuhi semua peraturan yang ada.

"Januari itu sudah diberikan peringatan sampai tiga kali oleh Dinas Perhubungan. Kemudian di Bulan Februari dirapatkan dengan pengelola, inti dari rapat itu adalah untuk memenuhi sesuai izin yang diberikan, harus mengacu pada peraturan," katanya via sambungan telepon, Jumat (14/8/2020).

Ia menyebut, bila pengelola melakukan pelanggaran maka izin yang dikeluarkan bisa dicabut. Pasalnya izin yang dikeluarkan merupakan pengelolaan tempat parkir. Sehingga hanya kendaraan yang parkir dalam jangka waktu tertentu yang bisa ditarik pungutan.

"Perjanjiannya, ketika tidak memenuhi (peruntukan seperti izin) dari pihak DPMPTSP sudah menyampaikan pada waktu rapat itu akan dicabut izinnya," ungkapnya.

Makmur melanjutkan, akan kembali berkoordinasi dengan Dishub untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, tarif Rp 3 ribu untuk kendaraan yang melintas di kawasan tersebut tidak sesuai dengan Perda Nomor 16/2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

"Kita koordinasikan dulu, kita sampaikan (ke Dishub) dan akan ditindaklanjuti segera dan memanggil penyelenggara nya (pengelola)," ujarnya.

Lihat juga video 'Emak-emak di Garut Jadi Perhatian Gegara Buka Paksa Portal ke Pantai':

[Gambas:Video 20detik]



(wip/mso)