Menakar 'Sentilan' Jokowi untuk Para Menteri

Yudha Maulana - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 21:22 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres).
Bandung -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja kementerian maupun lembaga dalam mengendalikan wabah virus Corona, dalam 'Rapat Terbatas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', Senin (3/8/2020).

Jokowi menyentil kementerian hingga lembaga yang dianggapnya tidak tahu prioritas, dan masih terjebak dalam rutinitas harian di tengah pandemi ini. Ancaman 'reshuffle' secara implisit ini pun bukan yang pertama kali dilakukan Jokowi.

"Kementerian-kementerian, lembaga-lembaga ini aura krisinya belum betul-betul belum.... ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," tegas Jokowi.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi melihat nada kejengkelan Jokowi terhadap kinerja menterinya, bukan lagi disampaikan secara implisit.

"kita bicara kultur politik pak Jokowi dulu, yang dianutnya politik Jawa, bagaimana pun beliau bicaranya selalu tersirat atau implisit dalam bahasa kita, perkataan beliau yang ketiga kali bukan menyiratkan lagi, tapi penuh kejengkelan, ancamannya bukan main-main," ujar Muradi saat dihubungi detikcom, Rabu (5/8/2020)

Ia melihat Jokowi sedianya tak memiliki pilihan lain dalam menghadapi krisis ini, selain memaksimalkan kinerja kabinetnya. Kalau pun tidak efektif, pilihan reshuffle bisa menjadi sebuah keniscayaan.

"Opsi pertama diingatkan, digugah, didorong, kalau masih enggak efektif pilihannya reshuffle tidak ada pilihan, secara psikologis politik sudah tidak ada beban, karena ini periode kedua," kata Muradi.

Berkaca pada fakta sejarah, sambung Muradi, Bung Karno pun sempat beberapa kali merombak kabinetnya untuk mendorong ke arah yang lebih baik. "Ini momentum, bila saya menjadi Jokowi saya akan melakukan hal yang sama, yaitu butuh darah segar, butuh energi luar biasa agar kita bisa segera keluar dari resesi, krisis dan sebagainya," katanya.

"Beliau seharusnya tidak ada lagi beban, beban beliau sekarang adalah meninggalkan legacy yang baik, itu yang bisa saya tegaskan, memang dalam menghadapi krisis ini kita langkah dan upaya kita harus ekstra, jangan yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Masih Ada Beban

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Syah Putra masih melihat beban moral politik untuk menjaga reputasi diri, parpol dan koalisi masih melekat erat pada diri Jokowi. Hal itu dinilai mempengaruhi Jokowi dalam mengambil keputusan.

"Jokowi akan sangat berkesan jika menepati janjinya untuk menanggalkan beban politiknya di periode kedua ini, jika benar kabinet lambat, maka perlu perombakan. Tetapi jika lambatnya kinerja karena memang dari Presiden sendiri, maka ia perlu mendengar kritik dan terbuka untuk evaluasi diri," ujar Dedi saat dihubungi detikcom, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya sikap presiden harus tegas dalam menyikapi kinerja kabinet yang lambat, jangan sampai reaksi ini malah merugikan reputasi kementerian yang menjadi sasaran kekecewaan, yang tentunya menjadi bumerang terhadap reputasi Jokowi sendiri.

"Publik bisa saja kehilangan kepercayaan pada Presiden. Teguran Presiden harus menghasilkan satu tindakan, jika tidak tentu hanya menimbulkan kegaduhan dan Presiden dianggap dalam tekanan politik karena tidak bebas menentukan jalannya kabinet," tutur Dedi.

(yum/mso)