.webp)
Pembangunan akses jalan di samping SMKN 1 Cipatat, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memicu konflik. Kepala desa Sarimukti meratakan lahan tanpa koordinasi dengan pihak sekolah.
Konflik lahan tersebut berawal dari ketidakjelasan status lahan tempat SMKN 1 Cipatat tersebut berdiri. Legalitas pendirian sekolah di atas lahan tersebut berpegang pada SK Bupati KBB Juli 2013 di mana sekolah sebagai pemakai atau pengguna manfaat.
Lahan seluas 3,2 hektare yang dipakai sekolah tersebut dulunya tanah bebas dengan status lahan milik negara. Berdasarkan SK Bupati KBB, lahan tersebut memang boleh digunakan untuk sarana pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik tersebut saat ini muncul karena lahan di samping sekolah oleh pihak kepala desa diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut kabarnya akan dijadikan sebagai jalan dengan lebar 3 meter dan panjang 150 meter dari depan ke belakang sekolah.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Esther Miory mengatakan perataan lahan di samping sekolah itu tanpa adanya pemberitahuan ke pihak sekolah.
"Fakta saat terjadi perataan lahan sekolah, memang tidak ada pemberitahuan ke sekolah. Jadi setelah saya tinjau, ada tanah yang diratakan dari jalan lebar 3 meter panjang 150 meter. Bahkan tanah lapang juga diratakan. Sekolah juga khawatir karena di sana ada beberapa fasilitas," ungkap Esther, Rabu (5/8/2020).
Pihaknya mengaku tidak mengantongi sertifikat kepemilikan tanah namun memiliki MoU dengan warga serta pejabat desa sebelumnya sebagai dasar hukum penggunaan lahan.
"Kalau sertifikat lahan memang tidak ada, tapi kita ada MoU baik dengan warga setempat dan desa hanya persoalannya belum disertifikatkan. Ya karena baru alih kelola dari kabupaten ke provinsi tahun 2017 kemarin, sekarang masih beres-beres dulu," jelasnya.
Saat ini pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB dan Provinsi Jawa Barat.
"Kita akan berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Jabar dalam posisi pengelola aset untuk memediasi sekolah dan pihak kepala desa. Kita coba duduk bersama untuk memecahkan masalahnya mengetahui mana wajib mana haknya," bebernya.
Soal tujuan pembuatan akses jalan samping sekolah, Esther mengaku tidak bisa memastikan. Namun ia menduga ada hubungannya dengan keberadaan kolam pancing milik kepala desa di belakang lahan sekolah tersebut.
"Tujuan pastinya kita tidak tahu, tapi dugaan tentu ada. Kami menduga itu akan jadi akses untuk ke kolam pemancingan milik kades, karena yang kemarin mungkin masih kurang lebar aksesnya," jelasnya.
Kepala Desa Sarimukti Didin Robana mengaku tidak ada yang salah dengan langkah perataan lahan yang dilakukannya. Pasalnya, tindakan tersebut bertujuan untuk keperluan masyarakat luas dan sekolah tersebut berdiri di atas lahan bukan milik mereka.
"Mestinya pihak sekolah berterima kasih kepada saya karena tanah tersebut sudah saya rapikan dengan alat berat, cuma ada septictank yang terganggu, tapi saya akan bertanggung jawab. Sekolah juga tidak punya sertifikat lahan," katanya.
Didin menjelaskan pembuatan jalan itu memudahlan akses ke tempat pemakaman umum (TPU) dan pembuatan peternakan ikan di belakang sekolah.
"Kita berniat melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk membuka peternakan ikan. Perataan tanah itu juga untuk parkir masyarakat di lokasi perikanan dan pemakaman," ucapnya.
(ern/ern)
