Proses hukum kepada 12 petani yang berseteru dengan PTPN VIII Goalpara karena kasus perusakan lahan terus berlanjut. Kasus itu disorot Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dan aktivis kelompok petani.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Jalil Abdillah menilai pelaporan oleh PTPN VIII kepada petani cacat hukum. "Kami akan meminta agar proses tindak pidana yang disangkakan pihak perusahaan kepada petani itu, segera dihentikan. Karena, perusahaan itu cacat hukum. Sebab dalam aktivitasnya, PTPN VIII sudah tidak lagi mengantongi izin," kata Jalil, Kamis (16/7/2020).
Jalil memastikan dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil PTPN VIII untuk mencari jalan tengah dan solusi terkait permasalahan tersebut termasuk mempertanyakan soal HGU milik PTPN VIII yang sudah habis masa izinya. "Secara aturan, ketika izin tanah itu sudah habis, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada negara," ucapnya.
Menurut Jalil, saat ini PTPN VIII Goalpara tidak memiliki perlindungan hukum dengan para penggarap. Sebab, ketika izin HGU-nya sudah selesai, secara otomatis perusahaan tersebut tidak punya kewenangan apapun.
"Untuk itu, DPRD Kabupaten Sukabumi akan meminta kepada Bupati Sukabumi selaku Ketua Gugus Tugas Reporma Agraria Kabupaten Sukabumi, untuk segera menyelesaikan perseteruan warga dengan pihak perusahaan terkait sengketa lahan tersebut," ujar Jalil.
