Ini Lahan Teh PTPN yang Memicu 12 Petani di Sukabumi Dipolisikan

Syahdan Alamsyah - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 19:43 WIB
Lahan Teh PTPN di Sukabumi
Lokasi lahan teh yang disebut dirusak petani di Sukabumi. (Istimewa)
Sukabumi -

Sebanyak 12 orang petani terpaksa harus berurusan dengan polisi karena dianggap merusak lahan teh milik PTPN VIII yang berlokasi di Blok VII Afdeling Perbawati, Kampung Cijeruk, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi.

Dedi Suryadi Ketua Forum Komunikasi Kelompok Tani Sukabumi Utara selaku pendamping petani yang menghadapi proses hukum tersebut menyebut lahan yang dirambah oleh petani itu tidak terawat. "Di lokasi banyak gulma, banyak rerumputan. Bagaimana bisa itu disebut masih produktif," kata Dedi kepada detikcom, Rabu (15/7/2020).

Ia menegaskan HGU lahan teh ini sudah habis, merupakan kewajiban pihak PTPN VIII untuk membongkar sendiri lahan tersebut. "Ada aturan Kementerian ATR/BPN dan PP 40 harusnya dibongkar oleh mereka, atau oleh negara dengan biaya dibebankan kepada mereka. Intinya para petani ini mendapat jaminan untuk lahan pertanian, terutama menggarap lahan terlantar atau diterlantarkan," tuturnya.

Dedi mengaku sudah meminta bantuan dari DPRD Kabupaten Sukabumi agar kasus hukum yang menimpa 12 petani itu segera dihentikan. Atas dasar itu ia meminta DPRD meminta itu kepada kepolisian dan mengalihkan kasusnya kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

"Kita diterima oleh Ketua DPRD Pak Yudha Sukmagara, mereka berjanji untuk membantu penghentian penyidikan dan lebih kepada mediasi tanpa proses hukum," ucapnya.

Dedi membantah ada ratusan batang teh yang dirusak oleh petani. Ia menyebut hanya ada puluhan batang teh yang rusak. Karena posisi saat itu petani ingin menggunakan lahan itu karena menganggap masa HGU nya sudah habis.

"Tidak benar itu pernyataan ada ratusan batang pohon, bisa di cek itu kan masih baru bekasnya," kata Dedi.

Penjelasan PTPN VIII

Pihak PTPN VIII melalui Kepala Administrasi Perkebunan Goalpara, Usman, mengaku belum bisa memberikan keterangan apa pun. Pihaknya sudah menyiapkan jawaban namun menunggu disposisi dari kantor pusat.

"Kita sudah menyiapkan jawaban, sementara nunggu disposisi dari kantor pusat biar satu pintu. Itu arahannya. Maaf, nanti kalo sudah ada disposisi atau pihak kantor pusat yang akan menyampaikan ke semua media. Kita tidak berwenang secara langsung menyampaikan harus seizin direksi PTPN VIII," kata Usman melalui pesan singkat.

(sya/bbn)