Soal Pesantren Tolak Rapid Test, Walkot Serang: Ada Salah Komunikasi

Soal Pesantren Tolak Rapid Test, Walkot Serang: Ada Salah Komunikasi

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 22 Jun 2020 15:22 WIB
Wali Kota Serang Syafrudin.
Wali Kota Serang Syafrudin (Foto: Bahtiar Rifai/detikcom)
Serang -

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan ada salah komunikasi sehingga terjadi penolakan rapid test di pesantren-pesantren di wilayahnya. Tes itu sebetulnya untuk pencegahan agar virus Corona atau COVID-19 tak menyebar.

"Kaitan dengan rapid test, kami kaget ketika melihat pernyataan para kiai. Ini harus kita maklumi bahwa pernyataan sikap karena miss komunikasi saja," kata Syafrudin saat melantik pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, Senin (22/6/2020).

Rapid digunakan untuk pencegahan salah satunya mengetahui apakah reaktif atau nonreaktif. Tujuannya untuk mengetahui imunitas tubuh seseorang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika ada pasien yang reaktif, masa bisa dilakukan pencegahan dengan cara isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemkot melalui Dinas Kesehatan akan melakukan kontrol kesehatan.

"Kemudian kalau non reaktif, tidak ada masalah," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Justru dikhawatirkan, kata Syafrudin, ketika dites ternyata reaktif, malah akan ada penyeberan virus justru ke keluarga terdekat. Sedangkan biaya untuk rapid mulai Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu jika mandiri. Tes yang dilakukan pemerintah diberikan gratis, bahkan saat terjadi positif ditanggung pembiayaannya.

Di tempat sama, Ketua Presidium FSPP Kota Serang Hasanudin mengatakan meminta maaf atas video penolakan rapid test oleh santri dan kiai. Penolakan dilakukan karena ada kekhawatiran tes dilakukan oleh orang-orang tertentu bukan dari pemerintah. Pihak-pihak tertentu itu katanya melakukan gerilya melakukan tes.

"Karena rapid diindikasikan ada dua, yang resmi dan pihak-pihak yang tidak jelas karena ada cerita di Ramadan lalu ada kelompok tertentu dan tidak tahu asalnya sehingga diarahkan ke salah satu pesantren," ujar Hasanudin.

Daripada timbul kecemasan, pesantren kemudian menolak rapid test yang bukan dari pemerintah. Kecemasan itu juga timbul jika setelah rapid bisa menimbulkan sakit. Namun, FSPP tidak menolak tes yang dilakukan pemerintah.

"Intinya kalau untuk kemaslahatan umat, harus semua program kita dukung," ucap Hasanudin.

Tonton video 'FSPP Banten Sebut Tak Semua Ulama Tolak Rapid Test':

(bri/bbn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads