.webp)
Pemprov Jabar diminta mewaspadai melonjaknya pendaftar di jalur tidak mampu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar. Sebab, kondisi pandemi Corona atau COVID-19 ini diprediksi menambah jumlah orang miskin baru.
"Orang miskin baru karena terkena dampak COVID-19. Itu harus jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah bagaimana antisipasi masyarakat miskin baru (saat PPDB)," ucap Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan kepada detikcom, Senin (8/6/2020).
Menurut Iwan, hal yang jadi persoalan yakni orang miskin baru ini kesulitan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran. Orang miskin baru kemungkinan akan sulit mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka terkena dampak COVID-19 tapi nggak punya kartu kemiskinan seperti KIP dan lain-lain. Sedangkan persyaratan masuk sekarang harus memiliki kartu kemiskinan. Sementara mereka ketika meminta bukti, dari kelurahan nggak dikasih. Begitu daftar ke SMA ditolak karena tidak memiliki persyaratan," tutur Iwan.
Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai adanya penggunaan sertifikat palsu saat calon pendaftar melakukan pendaftaran menggunakan jalur prestasi. Lalu, bertumpuknya siswa miskin ke sekolah pinggiran.
"Perlu diwaspadai akan bertumpuk siswa miskin ke sekolah pinggiran, padahal kuota dibatasi," kata Iwan.
PPDB Jabar untuk tingkat SMA, SMK dan SLB tahap pertama telah dibuka di seluruh cabang Dinas Pendidikan (Disdik) wilayah mulai Senin 8 Juni 2020.
Simak video 'Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi PPDB Sistem Zonasi':
(bbn/bbn)
