Ketua DPRD Banten Andra Soni mencatat baru 70 ribu kepala keluarga yang menerima bantuan sosial yang bersumber APBD. Padahal, target penerima adalah 421 ribu keluarga yang diberikan sebanyak 3 kali.
Dalam diskusi bersama Ombudsman dan Kejati Banten yang disiarkan langsung, Andra mengatakan bahwa seorang ketua DPRD adalah Wakil Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19. Selain melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan, ia juga melakukan koordinasi terkait penanganan pandemi.
Terkait data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD, pertanggal 3 Juni katanya baru ada 70 ribu keluarga lebih yang menerima bantuan. Padahal, target bantuan tahap pertama ini seharusnya disalurkan ke 421 ribu kepala keluarga.
"Baru 70 ribu yang terealisasi. Fakta di lapangan, belum semua yang terdaftar calon penerima bantuan sampai dengan 5 Juni ini tahap pertama saja belum sampai 30 persennya," kata Andra, Serang, Banten, Jumat (5/6/2020).
Ia mengatakan bahwa perlu ada pendampingan terkait penyaluran bantuan ini. Termasuk oleh pihak penegak hukum agar tidak ada catatan-catatan di kemudian hari.
Ditanya lebih lanjut melalui sambungan seluler, ia mengatakan bahwa data tersebut disampaikan oleh Dinas Sosial per tanggal 3 Juni. Laporan tersebut merupakan laporan periodik.
Jika mengacu pada Pergub nomor 9 2020, bantuan diberikan selama 2 bulan dan sekali sebagai cadangan. Besarannya adalah wilayah yang melaksanakan PSBB senilai Rp 600 ribu dan non PSBB Rp 500 ribu per kepala keluarga.
Ia menilai bahwa penyaluran bantuan ini termasuk lambat. Bantuan diberikan ke warga di luar penerima dari Kemensos, kabupaten dan kota dan dana desa.
"Tapi saya melihatnya agak lambat mungkin kendalanya karena proses rekeningkah atau ada kendala lain. itu yang akan nanti ditindaklanjuti," ujarnya.
(bri/mud)
