Senin 04 November 2019, 17:28 WIB
DPRD Dorong Moratorium Pembangunan SMK, Disdik Jabar Perketat Izin
(Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung -
Komisi V DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melakukan moratorium pembangunan SMK karena tercatat 13 persen lulusannya menyumbang angka pengangguran. Apa kata Pemprov Jabar?
Kabid Pembinaan SMK Disdik Jabar Deden mengatakan, penataan memang tengah dilakukan. Namun, bukan fokus terhadap moratorium pembangunan melainkan kurikulum.
"Sebetulnya kalau masalah moratorium tergantung daerahnya karena hak memperoleh pendidikan kan dijamin undang-undang, jadi kita sepakat dalam hal tertentu saja," kata Dede kepada detikcom, Senin (4/11/2019).
Ia menuturkan, saat ini tengah melakukan revitalisasi kurikulum SMK meliputi kompetensi dan bidang keahlian. Ia mencontohkan mulai membatasi SMK manajemen dan akuntansi yang dinilai sudah banyak.
"Kita (moratorium) lebih kepada kompetensi dan bidang keahlian, contoh akuntansi dan manajemen sudah banyak, itu juga tergantung di daerah mana dulu," ucapnya.
Dia menjelaskan, selain kurikulum, revitalisasi ini juga mencakup peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, fasilitas hingga link and match dengan industri. Sehingga, pihaknya juga akan memperketat pembangunan SMK baru.
"Jadi kita melihatnya bukan moratorium pembangunan SMK-nya tapi mungkin lebih selektif izinnya. Jadi nanti kalau mau bangun SMK baru itu harus jelas kurikulumnya, SDM guru, fasilitas dan kerja samanya dengan industri," tutur dia.
Dia menilai dengan terbangunnya link and match sekolah dan industri, kualitas lulusan SMK akan punya kualifikasi yang mumpuni. Sehingga, ke depan tidak ada lagi lulusan SMK menjadi pengangguran karena tak dibutuhkan industri.
"Kerja sama dengan industri itu nanti bisa siswa datang ke industri atau sebaliknya. Kita juga mendorong beberapa industri dilibatkan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan," ujar dia.
Deden mengatakan, pembangunan sekolah masih diperlukan mengingat setiap tahunnya ada 750 ribuan lulusan SMP di Jabar. Namun, jumlah SMA, SMK dan MA yang ada hanya 2.319 sekolah.
"Artinya kita masih butuh untuk bisa menampung lulusan SMP yang cukup besar setiap tahunnya," kata Deden.
Simak juga video "Walkot Surabaya Risma Tersinggung Usai Dihujani Interupsi Anggota DPRD" :
(mud/tro)
Kabid Pembinaan SMK Disdik Jabar Deden mengatakan, penataan memang tengah dilakukan. Namun, bukan fokus terhadap moratorium pembangunan melainkan kurikulum.
"Sebetulnya kalau masalah moratorium tergantung daerahnya karena hak memperoleh pendidikan kan dijamin undang-undang, jadi kita sepakat dalam hal tertentu saja," kata Dede kepada detikcom, Senin (4/11/2019).
Ia menuturkan, saat ini tengah melakukan revitalisasi kurikulum SMK meliputi kompetensi dan bidang keahlian. Ia mencontohkan mulai membatasi SMK manajemen dan akuntansi yang dinilai sudah banyak.
"Kita (moratorium) lebih kepada kompetensi dan bidang keahlian, contoh akuntansi dan manajemen sudah banyak, itu juga tergantung di daerah mana dulu," ucapnya.
Dia menjelaskan, selain kurikulum, revitalisasi ini juga mencakup peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, fasilitas hingga link and match dengan industri. Sehingga, pihaknya juga akan memperketat pembangunan SMK baru.
"Jadi kita melihatnya bukan moratorium pembangunan SMK-nya tapi mungkin lebih selektif izinnya. Jadi nanti kalau mau bangun SMK baru itu harus jelas kurikulumnya, SDM guru, fasilitas dan kerja samanya dengan industri," tutur dia.
Dia menilai dengan terbangunnya link and match sekolah dan industri, kualitas lulusan SMK akan punya kualifikasi yang mumpuni. Sehingga, ke depan tidak ada lagi lulusan SMK menjadi pengangguran karena tak dibutuhkan industri.
"Kerja sama dengan industri itu nanti bisa siswa datang ke industri atau sebaliknya. Kita juga mendorong beberapa industri dilibatkan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan," ujar dia.
Deden mengatakan, pembangunan sekolah masih diperlukan mengingat setiap tahunnya ada 750 ribuan lulusan SMP di Jabar. Namun, jumlah SMA, SMK dan MA yang ada hanya 2.319 sekolah.
"Artinya kita masih butuh untuk bisa menampung lulusan SMP yang cukup besar setiap tahunnya," kata Deden.
Simak juga video "Walkot Surabaya Risma Tersinggung Usai Dihujani Interupsi Anggota DPRD" :
(mud/tro)
