DPRD Dorong Pemprov Jabar Moratorium Pembangunan SMK

Bandung - Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemprov Jabar melakukan moratorium pembangunan SMK. Langkah ini untuk menyelesaikan persoalan lulusan SMK sebagai penyumbang 13 persen angka pengangguran di Jabar.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Rudi Harsa mengatakan, fakta di lapangan 13 persen lulusan SMK berstatus pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah lulusan SMK tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada.

"Artinya SMK banyak, tapi sisi lain solusi lulusannya tidak dibicarakan atau tidak diperhitungkan dengan baik. Jadi jangan sampai bangun, tidak dipikirkan ke depannya," kata Rudi kepada detikcom, Senin (4/11/2019).

Baca juga: 4 Pelaku Tawuran Penyebab Siswa SMK Tewas di Sukabumi Ditangkap

Menurutnya persoalan lain yaitu kompetensi lulusan SMK yang ada setiap tahunnya tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sehingga, lulusannya tidak bisa diserap industri di masing-masing wilayah.

Ia mendorong Pemprov Jabar membangun link and match antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, jumlah lulusan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya.

"(SMK) harus dimoratorium. Ini bagian pertimbangan ke depan. Karena lulusan SMK ini tanggung, mau daftar kuliah harus magang dulu, mau kerja gak tertampung," ujar politisi PDIP itu.

Baca juga: Didesak Dewan, Pemkot Bandung Kaji Bentuk BPBD

Rudi berharap Pemprov Jabar bisa menata kembali kurikulum SMK agar disesuaikan dengan sektor industri yang ada. Ia mencontohkan Kota Bandung yang lebih berkembang pelayanan jasa pariwisata, hotel dan lainnya.

"Sebetulnya sederhana. Setiap kabupaten dan kota tau berapa jumlah industri dan sektornya apa saja. Kebutuhannya akan jelas, bisa diprediksi. Lahirnya SMK sesuai dengan kebutuhan wilayah. Kalau terbangun tidak akan ada pengangguran," ujar Rudi. (mud/tro)