2019/08/28 17:59:22 WIB
Pemkot dan PT APJ Saling Klaim Pengelolaan Pasar Andir Bandung
Halaman 1 dari 2
Pasar Andir, Kota Bandung. (Foto: Wisma Putra/detikcom)
Bandung -
PD Pasar Bermartabat Kota Bandung dituding telah mengambil paksa pengelolaan Pasar Andir. Padahal PT Aman Prima Jaya (APJ) sebagai pengelola merasa masih memiliki kuasa hingga 2020 mendatang.
Kuasa Hukum PT APJ Bhaskara Nainggolan menilai PD Pasar Bermartabat telah melakukan pelanggaran hukum. Sebab, berdasarkan keputusan Badan Abritase Nasional (BANI) Bandung No 31/2018/BANI Bandung, PT APJ masih sah sebagai pengelola Pasar Andir hingga 2020 mendatang.
"Secara hukum, kami pengelola sah. Tetapi kenapa PD Pasar dan Pemkot seolah ingin mengintimidasi kami," katanya Bhaskara di Bandung, Rabu (28/8/2019).
Dia menjelaskan, upaya pengambil alihan pengelolaan Pasar Andir secara paksa diawali adanya pertemuan antara jajaran direksi PT APJ dengan Pjs Dirut PD Pasar Lusi Lesminingwati dan Badan Pengawas PD Pasar Bambang Suhari, Jumat (23/8/2019) lalu.
Saat itu, kata dia, PD Pasar mengundang PT APJ untuk membahas sinkronisasi kebijakan strategis. Namun di tengah pertemuan PD Pasar tiba-tiba meminta penyerahan kunci ruangan atau objek vital di Pasar Andir.
"Mereka menganggap masa pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ habis per 28 September 2016," katanya.
Menurutnya permintaan itu langsung ditolak oleh PT APJ. Karena kliennya merasa masih memiliki hak atas pengelolaan Pasar Andir hingga 2020 sesuai putusan BANI per tanggal 5 Maret 2019.
Selain itu, dasar hukum putusan BANI sangat kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Sengketa. Setelah terbit putusan itu, PD Pasar memang mengajukan permohonan pembatalan putusan itu ke Pengadilan Negeri Bandung, namun ditolak.
Kuasa Hukum PT APJ Bhaskara Nainggolan menilai PD Pasar Bermartabat telah melakukan pelanggaran hukum. Sebab, berdasarkan keputusan Badan Abritase Nasional (BANI) Bandung No 31/2018/BANI Bandung, PT APJ masih sah sebagai pengelola Pasar Andir hingga 2020 mendatang.
"Secara hukum, kami pengelola sah. Tetapi kenapa PD Pasar dan Pemkot seolah ingin mengintimidasi kami," katanya Bhaskara di Bandung, Rabu (28/8/2019).
Dia menjelaskan, upaya pengambil alihan pengelolaan Pasar Andir secara paksa diawali adanya pertemuan antara jajaran direksi PT APJ dengan Pjs Dirut PD Pasar Lusi Lesminingwati dan Badan Pengawas PD Pasar Bambang Suhari, Jumat (23/8/2019) lalu.
Saat itu, kata dia, PD Pasar mengundang PT APJ untuk membahas sinkronisasi kebijakan strategis. Namun di tengah pertemuan PD Pasar tiba-tiba meminta penyerahan kunci ruangan atau objek vital di Pasar Andir.
"Mereka menganggap masa pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ habis per 28 September 2016," katanya.
Menurutnya permintaan itu langsung ditolak oleh PT APJ. Karena kliennya merasa masih memiliki hak atas pengelolaan Pasar Andir hingga 2020 sesuai putusan BANI per tanggal 5 Maret 2019.
Selain itu, dasar hukum putusan BANI sangat kuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Sengketa. Setelah terbit putusan itu, PD Pasar memang mengajukan permohonan pembatalan putusan itu ke Pengadilan Negeri Bandung, namun ditolak.
