Warga dan PNS di Jabar Dilarang Ikut Demo ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Tasikmalaya - Warga dan pegawai negeri sipil (PNS) di Jawa Barat dilarang berangkat ke Jakarta untuk aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan sidang gugatan hasil Pilpres 2019. Larangan itu disampaikan sejumlah kepala daerah dan pihak kepolisian.

Bupati Tasikmlaya Ade Sugiato melarang pegawai negeri sipil (PNS) pergi ke Jakarta atau ikut demonstrasi di sekitaran gedung MK. "Siapa pun PNS yang berangkat ke Jakarta untuk demo, akan dikenai sanksi. Aturan kepegawaian mengatur sanksinya karena yang bersangkutan tinggalkan tugas," ucap Ade di Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (13/6/2019).

Ia mewanti-wanti agar warga Tasikmalaya menghormati proses hukum sengketa pemilu yang bergulir ke MK. Ade mengajak warganya tetap menjaga situasi kondusif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mari masyarakat Tasikmalaya jaga ketertiban, keamanan, persaudaraan. Semua tidak jadi bagian pengacau, perusuh, perusak. Saya yakin MK sebagai lembaga yang tidak akan digoyahkan oleh aksi demo atau oleh penguasa sekali pun," tutur Ade.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra menghimbau masyarakat tidak berangkat ke Jakarta untuk unjuk rasa di MK. "Lebih baik aktivitas seperti biasa dan tetap jaga kerukunan," ujar Dony.

Cegah Massa dari Bandung-Cimahi ke Jakarta

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengimbau masyarakatnya untuk tidak berangkat mengawal sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. Sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rencananya digelar MK pada Jumat (14/6/2019).

"Imbauan saya kepada warga Kota Bandung, kita sebagai warga yang baik, kita tunggu saja hasil (sidang di MK) dengan baik (dan tidak perlu ke Jakarta)," kata Oded di Balai Kota Bandung.

Ia mengajak semua elemen masyarakat Kota Bandung untuk berdoa agar proses persidangan di MK terkait sengketa Pilpres bisa berjalan baik dan lancar. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan tersebut.

"Kemudian kita juga berdoa persidangan dengan baik," ucapnya.

Dia juga berharap, proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat (14/6/2019) bisa menghasilkan keputusan yang baik. "Sehingga menghasilkan hasil yang mencerminkan rasa keadilan, jujur. Mudah-mudahan barokah," ujar Oded.

Polres Cimahi akan mencegah massa yang hendak berangkat ke Jakarta jelang sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di MK. Dalam apel konsolidasi Operasi Ketupat 2019, Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan personel Polri dan TNI akan mencegah massa yang berangkat ke Jakarta.

Rusdy mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi hasil sidang MK. Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum memonitor ada pergerakan massa yang menuju ke Jakarta di wilayah hukumnya.

"Hingga saat ini masih negatif (pengerahan massa). Kami masih berupaya melakukan pendekatan kepada semua pihak sambil menjaga keamanan," ucap Rusdy didampingi Dandim 0609, Letkol Arh Teguh Waluyo usai apel di Mapolres Cimahi. (bbn/bbn)