2 Terdakwa Sunat Dana Hibah Tasik Terancam Pidana Tambahan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Kamis, 18 Apr 2019 15:02 WIB
Ilustrasi korupsi (Foto: Ilustrasi: Edi Wahyono)
Bandung - Dua terdakwa kasus sunat dana hibah 21 yayasan di Kabupaten Tasikmalaya terancam tambahan pidana penjara. Sebab, dua terdakwa tersebut belum membayar uang pengganti hasil sunat dana hibah.

Keduanya yakni Setiawan dan Mulyana yang merupakan warga sipil di Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya telah divonis hukuman masing-masing 2 tahun untuk Setiawan dan 2 tahun 6 bulan untuk Mulyana.

Dalam amar putusannya, majelis hakim meminta agar para terdakwa membayar uang pengganti. Dari 9 orang terdakwa yang diadili, hanya Mulyana dan Setiawan yang belum membayar uang pengganti.


Dalam kasus ini, Mulyana mendapatkan uang Rp 650 juta sedangkan Setiawan Rp 350 juta. Sebagian uang hasil korupai sudah dikembalikan.

"Terdakwa Mulyana harus membayar uang pengganti sebesar Rp 650 juta. Sudah membayar tapi tidak cukup. Kita beri waktu satu bulan apabila tidak cukup maka diganti hukuman 1 tahun dan 3 bulan penjara," ucap M Razad saat membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).

Begitupun dengan Setiawan. Dia diminta membayar atau mengembalikan hasil korupsi ke negara.

"Terdakwa Setiawan harus membayar uang pengganti dengan waktu sebulan. Maka kalau tidak cukup, terdakwa dipidana kurungan 1 tahun," kata Razad.


Dalam kasus ini, ada 9 orang tersangka. Kesembilan orang terdakwa dalam kasus ini yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Mereka telah divonis dengan hukuman beragam. Mereka disebut terbukti bersalah atas dakwaan kedua Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor jo Pasal 55 dan 56 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (dir/bbn)