DetikNews
Jumat 15 Maret 2019, 16:37 WIB

Pengamat: Pembentukan TAP Jabar Sarat Konflik Kepentingan

Mukhlis Dinillah - detikNews
Pengamat: Pembentukan TAP Jabar Sarat Konflik Kepentingan Foto: Mochamad Solehudin
Bandung - Pengamat Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asep Saiful Muhtadi menilai pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat sarat konflik kepentingan. TAP dipandang 'hadiah' dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil bagi para pendukungnya.

Keberadaan TAP Jabar yang dipimpin Rektor Unpad Tri Hanggono menuai pro kontra di tengah publik. Karena tim yang dihuni 19 orang tersebut terdapat sejumlah timses dan keluarga Ridwan Kamil.

Menurutnya konflik kepentingan di tubuh TAP Jabar sangat terasa. Mengingat sebagiannya merupakan orang-orang yang berjasa mengantarkan Ridwan Kamil menduduki jabatan Gubernur Jabar.

"Pasti akan terasa (konflik kepentingan). Mungkin RK (Ridwan Kamil) sedang berbaik hati dengan timsesnya, hitung-hitung hadiah lah," kata Asep saat dihubungi detikcom, Jumat (15/3/2019).



Samuh sapaannya tidak melihat urgensi dibentuknya TAP Jabar. Sebab, sepengetahuannya SDM yang ada di Pemprov Jabar sudah sangat cukup dan mumpuni untuk menjalankan program pembangunan.

"Ya sebetulnya tidak terlalu mendesak diperlukan, karena sudah ada program kerja, program pembangunan sudah jelas, tim ahli ada dan DPRF sudah siap. Jadi buat apa lagi membentuk tim lain, terlalu banyak tim pembangunan ini," ungkap dia.

Soal tujuan TAP untuk memuluskan alur koordinasi antar OPD dan menjembatani hubungan dengan pemerintah pusat, menurutnya SDM yang ada sudah bisa mengakomodir hal tersebut.

"Apakah kurang dengan lembaga yang sudah ada? Dengan tim ahli, pengawasan juga sudah ada. Urgensi tidak begitu terlihat," tutur dia.

Soal kekhawatiran konflik kepentingan juga sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Saut Situmorang. "Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2019).

Sementara itu Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan TAP dibentuk untuk memberi masukan kepada gubernur dan usulan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Jabar terkait program pembangunan yang akan dilakukan. "Mereka (personel TAP) punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing," ucapnya.

Dia menyontohkan, peran TAP yang terasa nyata dalam perumusan dan penyusunan e-budgeting, yang semula baru bisa tuntas pada 2020 mendatang. Namun dengan dibantu TAP penyusunan dan perumusan e-budgeting itu bisa selesai pada 2019.

"Dengan adanya kepiawaian ini bisa selesai 2019 dan tidak menggunakan APBD. Kalau misal pakai APBD bisa lebih mahal lagi," katanya.

Ia juga membantah bila TAP dibentuk untuk mewadahi para mantan tim sukses dan orang-orang dekat Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurutnya personel TAP itu dipilih murni didasari asas profesionalisme dan kompetensi.

"Orang-orang tersebut kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan dengan porsi yang secukupnya dari ratusan orang hanya segelintir yang ditunjuk," ujarnya.



Keberadaan TAP Jabar yang menuai polemik, membuat Komisi I DPRD Jabar mengagendakan memanggil Iwa Karniwa pekan depan untuk menjawab semua berkaitan dengan TAP. Dewan akan meminta penjelasan terlebih dulu mengenai dasar hukum, anggaran dan hal teknis lainnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
(mud/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed