DetikNews
Kamis 14 Maret 2019, 20:43 WIB

3 Bulan Kerja TAP Jabar, Tri Hanggono: Citarum hingga Terapkan KPBU

Mukhlis Dinillah - detikNews
3 Bulan Kerja TAP Jabar, Tri Hanggono: Citarum hingga Terapkan KPBU Ketua TAP Jabar Tri Hanggono (Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung - Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar mulai bergerak menggarap program prioritas era kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Salah satunya penanganan pencemaran Sungai Citarum.

Ketua TAP Jabar Tri Hanggono mengatakan konsistensi dalam penanganan Citarum harus dijaga. Bahkan, sambung dia, di era Emil, sapaan Ridwan Kamil, akan digarap berkelanjutan.

"Fakta (sungai) Citarum jadi perhatian luar biasa. Presiden komitmen dengan mengeluarkan Kepres. Tentu itu garapan pertama kami berikan perhatian," kata Tri saat ditemui di kantor TAP Jabar, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).


Menurutnya target TAP Jabar dalam penanganan sungai Citarum tidak hanya sebatas 'sembuh' dari pencemaran. Melainkan sungai terbesar di Jabar itu bisa produktif untuk kehidupan masyarakat.

"Citarum banyak aspek yang bisa digarap. Konteksnya kita ikut (mendorong), bukan hanya sembuh dari sakit tapi produktif. Kita punya gagasan ke sana. Tantangannya koordinasi, pas kalau kita berperan di sana," tutur Tri yang ditemani Dewan Eksekutif TAP Jabar Lia Endiani.

Ia menilai koordinasi lintas sektor perlu dimudahkan untuk mengakselerasi percepatan penanganan Citarum. Mengingat Citarum menghidupi jutaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Tentu koordinasi dengan berbagai wilayah terus dilakukan. Karena ini lintas sektor mulai pemerintah pusat, hingga kabupaten, kota (terlintas sungai Citarum)," ujar Tri.


Selain prioritaskan Citarum, garapan lainnya dari TAP mendorong skema pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan KPBU dinilai lebih efektif untuk percepatan.

"Melakukan proses pembangunan tidak bisa melakukan pendekatan klasik, termasuk pembiayaan. Pemerintah sudah mendorong, mengembangkan KPBU, kami jembatani bagaimana mendekatkan Bappenas, Kemenkeu, dewan pakar ini dipilih yang bisa menjembatani itu," tutur dia.

"Kalau mengandalkan APBD dan APBN berat kita mengakselerasi. Padahal potensi aset, masyarakat dan kerja sama besar maka PPP (Public Privat Partnerships) dengan KPBU yang skemanya pemerintah mulai diterapkan," Tri menambahkan.


(mud/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed