Bawaslu Jabar Ajak Emak-emak Awasi Politik Uang

Bandung - Bawaslu Jawa Barat mengajak emak-emak mengawasi politik uang dalam perhelatan Pemilu 2019. Emak-emak di seluruh Jabar diminta melapor apabila menemukan praktik curang itu.

"Problem besar kepemiluan kita adalah problem menghadapi politik transaksional, politik uang lah. Kan itu dari kelompok perempuan memiliki struktur organisasi dan massa yang cukup banyak, ini menjadi model penting dalam turut melakukan pengawalan dan pengawasan," ucap Ketua Bawaslu Jabar Abdullah usai kegiatan sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan pemilu di Hotel El Royal, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Bawaslu Jabar Temukan ASN di Sukabumi Tidak Netral di Pemilu 2019

Abdullah mengatakan emak-emak bisa berperan aktif dalam melawan praktik kotor tersebut. Salah satu caranya dengan aktif melapor apabila menemukan atau ditawari uang oleh kelompok tertentu.

"Mereka apabila menemukan para pihak yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya semacam itu, bisa sinergi dengan Bawaslu mendokumentasikan, menginformasikan dan bahkan melaporkan jika ada," tuturnya.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Selain menjadi pengawas, pihaknya tentu mengingatkan kepada emak-emak untuk menghindari politik uang.

"Mereka bisa melawan model dan cara-cara praktik dalam bentuk politik uang. Kami mengajak untuk menolak praktik politik uang. Kita ingin pemilu ke depan yang bersih dan berkualitas," ucap Abdullah.

Komisioner Bawaslu Jabar Bidang Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Loli Suhenti menjelaskan peran perempuan sangat penting dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilu. "Dalam konteks melakukan pengawasan, partisipatif perempuan ada di file yang paling terdekat. Dia ada di rumah, ada di lingkungan, aktif berorganisasi kemasyarakatan sehingga tidak ada alasan perempuan untuk tidak terlibat melakukan pengawasan partisipatif," katanya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Ingatkan ASN dan Kepala Desa Netral di Pemilu 2019

Namun, menurut dia, hal itu berbanding terbalik dengan kondisi perempuan dalam pemilu. Loli menilai perempuan masih tertinggal dalam sisi informasi termasuk partisipasi dalam pengawasan.

"Kita menyadari sama-sama, memahami elemen masyarakat itu harus punya pemahaman yang sama terkait pentingnya pemilu. Dalam konteks ini, perempuan dalam banyak kasus itu masih tertinggal, baik dalam sisi informasi maupun dari sisi lebih panjang lagi misalnya soal pengawasan partisipatif," tuturnya.

"Karena itu kami memandang perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam konteks perpolitikan, perempuan harus diberi ruang mendapatkan akses dan informasi yang sama-sama kuat," ucap Loli menambahkan.


Saksikan juga video 'Bawaslu: Kerawanan Politik Uang dan Isu SARA Masih Tinggi':

[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)