Pemprov Jabar Belum Tentukan Tarif dan Kuota Taksi Online

Bandung - Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah mengatur tarif dan kuota taksi online untuk diajukan kepada Kementerian Perhubungan. Namun hingga kini Pemprov Jabar belum menetapkan Pergub yang mengatur tarif dan kuota angkutan berbasis aplikasi tersebut.

Kadishub Jabar Dedi Taufik menyebut tarif dan kuota taksi online ini dalam tahap pembahasan. Proses pembahasan belum tuntas karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

"Kita sekarang masih dalam penyusunan berkaitan tarif dan kuota (angkutan online). Tarif ini nanti ditetapkan Kemenhub atas usulan daerah," kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/4/2017).

Menurut Dedi, Dishub Jabar belum memiliki gambaran berapa tarif dan kuota taksi online. Maka itu, sambung dia, perlu pembahasan melibatkan pihak terkait agar aturan yang diberlakukan nanti memberi rasa keadilan kepada semua pihak.

"Tarif akan diatur batas atas dan bawahnya. Supaya tidak jomplang tarif angkutan konvensional dengan online ini. Gambarannya masih dalam proses," ucap Dedi.

Untuk kuota, dia menyatakan, bakal mengatur jumlah taksi online agar tak terjadi kelebihan kapasitas sehingga merugikan banyak pihak. "Jangan sampai oversuplai. Kalau oversuplai kan banyak yang rugi," ujarnya.

Ditanya kapan Pergub itu selesai, Dedi belum bisa memastikannya. "Semua sedang proses. Pasca Permenhub 26 kita masih menunggu pertunjuk teknis untuk tindak lanjut peraturan Kemenhub ini dengan dibuatnya aturan tarif dan kuota," tutur Dedi. (bbn/bbn)