PAN: Kalau Twitter Berpihak, Bisa Rusak Kualitas Demokrasi RI

Jakarta - PAN meminta Twitter menjelaskan terkait pembekuan sejumlah akun, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. PAN mewanti-wanti Twitter agar tak berpihak.

"Keberpihakan Twitter pada satu pihak, mengabaikan pihak lain, itu bisa merusak kualitas demokrasi Indonesia. Twitter mestinya tidak boleh berpihak. Perlakukan seluruh penggunanya secara fair dan adil," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: Soal Suspend Twitter, Gerindra: Pihak Penguasa Mulai Tak Nyaman

Saleh meminta Twitter netral. Bagi Saleh, Twitter harus ikut membangun demokrasi di RI, caranya tak berpihak pada salah satu kubu.

"Di tanah kelahirannya saja Twitter tidak semestinya berpihak, apalagi di sini. Karena itu, wajar jika kita minta agar Twitter ikut membangun demokrasi, bukan malah merusaknya," imbuhnya.

Baca juga: Golkar: Terlalu Kecil Pemerintah Urus Twitter Seseorang

Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara.


Video Fadli Zon: Twitter Jangan Jadi Kaki Tangan Penguasa (gbr/gbr)