PKS Tagih Janji Golkar soal Pencopotan Fahri dari Pimpinan DPR

Jakarta - PKS menyatakan menagih janji Golkar soal pencopotan Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR karena telah dipecat sebagai kader. Golkar disebut punya janji politik terkait dengan posisi Ketua DPR.

"Kita terus berikhtiar, persoalannya juga kan Fahri ini di pimpinan DPR aja kuncinya. Kenapa DPR nggak mau? Ini persoalannya kan ada sesuatu. Tapi dalam politik kan kita sikapi biasa saja kan, kita rileks-rileks aja kan," ujar Presiden PKS Sohibul Iman soal Fahri, yang tetap menjadi pimpinan DPR meski telah dipecat PKS, Kamis (1/3/2018).

Fahri dipecat PKS karena dianggap telah berbohong dan membangkang dari perintah PKS. Meski begitu, perseteruan antara Fahri dan PKS belum juga selesai karena masih berproses hukum. Fahri tak tinggal diam saat dipecat dan mengajukan gugatan hukum. Dia memang berada di posisi di tingkat pertama dan kedua, sehingga PKS mengajukan kasasi.

Baca juga: Presiden PKS soal Pemecatan Fahri: Dia Bohong dan Membangkang

Sohibul pun menceritakan perjuangan PKS melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Setya Novanto, saat hendak maju kembali sebagai Ketua DPR lalu, sempat memberi janji kepada PKS, tapi tidak ditepati.

"Saya ceritakan nih ya, Pak Novanto waktu mau jadi pimpinan DPR lagi, itu minta dukungan ke saya sampai dua kali bertemu dan dia janji di hadapan saya, 'Kalau saya jadi Ketua DPR, yang pertama saya kerjakan adalah memproses Fahri.' Begitu jadi, dikontak pun nggak bisa. Itulah perilaku politik kita," kisah Sohibul.

Novanto tak juga memproses pencopotan Fahri dari kursi pimpinan Dewan sampai akhirnya eks Ketum DPR itu mundur karena tersangkut kasus korupsi e-KTP. Sohibul mengaku mengadukan masalah ini ke sejumlah elite Golkar, seperti Wapres Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita.

Baca juga: Balada Fahri Hamzah: Dulu Dipecat, Kini Lawan Pimpinan PKS

Sohibul juga membicarakan soal janji Novanto tersebut kepada Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketum Golkar pengganti Novanto. Dia meminta komitmen yang sama kepada Airlangga saat hendak mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR.

"Kemarin Airlangga juga minta bantuan saya juga kan untuk menggolkan Bamsoet. Oke saya bantu, tapi jangan diulang kelakuannya Novanto. Nah sekarang pengujian nih untuk Airlangga, dia mau atau nggak, sekarang tentunya di Bamsoet ya," sebut Sohibul.

Dalam UU MD3, fraksi memang berhak merotasi kader di kursi-kursi alat kelengkapan Dewan, termasuk pimpinan DPR. Sohibul menyatakan kunci masalah ini sebenarnya ada di pimpinan DPR lainnya, meski masalah hukum antara PKS dan Fahri belum kelar.

Baca juga: Perseteruan PKS Vs Fahri Hamzah Masuki Babak Ke-3

"Ya itu tadi, di pimpinan DPR kuncinya. Saya kira Fadli Zon juga sudah diinikan oleh Pak Prabowo, tapi dia melakukan yang tidak. Mereka kan kemudian bermain yang jauh dari etika politik dan kemudian masalah hukum," tuturnya.

"Bab pimpinan DPR itu diatur oleh UU tersendiri, MD3. Dan itu hak fraksi, kenapa dia (pengadilan) membuat keputusan 'DPR maupun PKS tidak boleh membuat perubahan apa pun terkait Fahri'. Gila benar ini putusan, sapu jagad ini. Dan inilah yang dipakai alasan oleh pimpinan DPR," imbuh Sohibul.

PKS memiliki kedekatan dengan Gerindra. Kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Sohibul meminta bantuan. Hal ini mengingat Waketum Gerindra Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua DPR dan dekat dengan Fahri Hamzah.

Baca juga: Makin Panas! Fahri Ajak Kader Muda Lawan Kepemimpinan PKS

"Saya sudah bilang, ke Pak Prabowo dan Fadli Zon juga, 'Anda kayak nggak paham aja, ini kan melampaui kewenangan, abaikan saja,'" katanya.

Berbagai cara telah ditempuh PKS dan, secara politik, PKS memang memiliki kekuatan, tapi tetap tidak juga bisa melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR. Sejumlah pihak menyebut Fahri memiliki kekuatan tersendiri.

"Jadi Anda cari sendiri bekingnya, kalau saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Dan buat kami, persoalan ini ya sudah sambil jalan saja, kan DPR banyak, DPP banyak," tegas Sohibul.

Ilustrasi PKS mendesak Fahri Hamzah mundur. (Mindra Purnomo/detikcom)

PKS juga merasa 'hilangnya' satu posisi strategis di DPR tak akan membuat fraksi jadi kesulitan. Meski begitu, Sohibul memastikan partainya tetap ingin menjalankan kedisiplinan karena Fahri disebut telah berbohong dan membangkang dari keputusan partai.

"Partai lain juga nggak punya pimpinan di DPR, hanya fraksi aja. Jadi rileks politik ini, nggak ada kemudian seolah-olah dunia kiamat, nggak. Ini kedisiplinan, penegakan kedisiplinan organisasi. Orang kalau pernah membangkang, berbohong kepada pimpinan tertinggi PKS, masak mau dibiarkan," papar dia.

Sebelumnya, Sohibul mengatakan Fahri awalnya sepakat dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR. Namun, saat waktu yang telah dijanjikan tiba, Fahri tak mau menjalankannya dan justru membuat perlawanan. Alasan itulah yang membuat PKS akhirnya memecat Fahri pada April 2016.

"Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu," tukas Sohibul. (elz/tor)