"Anggaran untuk sewa hotel dan segala macam bisa dialihkan ke sektor lain untuk kesejahteraan warga Surabaya," kata Risma pada detikcom, Jumat (7/11/2014).
Sebagai gantinya, walikota yang diusung PDIP ini memilih memberikan sarana dan prasaran rapat di masing masing kantor SKPD.
"Saya beri ruang yang memadai untuk menggelar rapat. Kalau SKPD merasa belum punya ruangan yang memadai bilang ke saya," ujarnya.
Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser mengaku kebijakan larangan menggelar rapat di hotel bagi SKPD Kota Surabaya berlaku sejak Risma menjabat walikota.
"Tentunya bu wali sangat mendukung kebijakan sekaligus instruksi presiden. Apalagi kebijakan serupa sudah diterapkan bu wali, jadi tidak terlalu kaget," pungkas Fikser saat dihubungi detikcom melalui telepon seluler.
(bdh/bdh)