Sikap 6 Pejabat RI Soal Kabut Asap Sampai Malaysia & Singapura

Sikap 6 Pejabat RI Soal Kabut Asap Sampai Malaysia & Singapura

- detikNews
Selasa, 25 Jun 2013 11:55 WIB
Sikap 6 Pejabat RI Soal Kabut Asap Sampai Malaysia & Singapura
dok detikcom
Jakarta - Sejak pekan lalu, kebakaran hutan di Riau menimbulkan kabut asap yang mencapai negara Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu pun menyampaikan protes pada Indonesia. Bagaimana pejabat Indonesia bersikap?


1. Menko Kesra Agung Laksono: Singapura Kekanak-kanakan

Singapura mengeluh karena tingginya polusi asap yang menutupi wilayahnya. Singapura mengkritik pemerintah Indonesia karena dianggap tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan di Sumatera. Sikap Singapura yang selalu mengeluh dinilai terlalu kekanak-kanakan karena pemerintah Indonesia masih bekerja keras memadamkan kebakaran hutan.

"Pendek kata, untuk Singapura, kita terus bekerja keras. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kita tidak tinggal diam dan jangan bersikap seperti kekanak-kanakan," ujar Menko Kesra Agung Laksono usai pembukaan 'Sosialisasi BBM dan P4S (Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial) di Hotel Marlynn Park, Jalan KH Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Agung menegaskan pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus bekerja keras mengendalikan dan memadamkan sejumlah titik api di Sumatera. Dari sekitar 850 hektar lahan gambut yang terbakar, sudah 650 hektar yang berhasil dipadamkan.

2. Menteri LH Balthasar Kambuaya: 8 Perusahaan Malaysia Bakar Lahan

Hasil penyelidikan tim Kementerian Lingkungan Hidup menemukan adanya indikasi 8 perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Jika sudah cukup bukti, kedelapan perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan.

"Di area konsesi mereka ditemukan kebakaran. Ini yang akan kita selidiki lebih lanjut. Tim penyidik kita masih berada di lokasi saat ini untuk melakukan investigasi lebih lanjut," kata Menteri LH Balthasar Kambuaya dalam jumpa pers di Lanud Pekanbaru, Sabtu (22/6/2013).

Balthasar menjelaskan 8 perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.

Dia juga mengatakan 8 perusahaan itu merupakan investor asal Malaysia. Karenanya dalam waktu dekat, perusahaan itu juga akan dilaporkan ke kementerian lingkungan Malaysia.

"Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan menteri LH Malaysia. Dan kita akan berikan informasi kalau investor mereka di Indonesia melakukan pembakaran lahan," tuturnya.Β 

3. Menhut Zulkifli Hasan: Silakan Singapura Bantu Padamkan Api

Kebakaran lahan di Riau mengakibatkan asap tebal hingga ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mempersilakan negara tetangga jika ingin membantu memadamkan api di lahan gambut tersebut.

"Kita juga terbuka kalau Malaysia dan Singapura ingin ikut memadamkan lahan gambut, ya silakan," ujar Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Terkait dengan protes dari Singapura akibat kabut asap yang menyelimuti negara singa tersebut, Zulkifli menilai hal itu wajar. Diharapkan protes itu dilakukan dengan cara yang tepat.

"Negara tetangga kita Singapura protes, karena banyak asap yang ganggu di sana yang dikatakan di ambang batas. Protes mereka itu wajar, kita juga akan lakukan hal yang sama, tetapi sebagai negara sahabat, protes itu sampaikanlah dengan cara-cara yang tepat dan pas," jelasnya.

Saat ini terdapat lebih dari 100 titik api di Riau yang menyebabkan asap tebal meluas ke Singapura dan Malaysia. 80 Persennya terdapat di areal perkebunan yang kebanyakan merupakan lahan gambut, dan sisanya area hutan. Titik api itu disinyalir timbul karena dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Jika ini benar, Zulkifli meminta pelakunya ditindak tegas.

"Kalau ada yang disinyalir kebakaran akibat pembukaan lahan dengan cara membakar atau land clearing, kalau memang ada, kita minta aparat untuk tindak tegas," tambahnya.

4. Menlu Marty Natalegawa: Tak Ada Permintaan Maaf

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Indonesia tidak perlu meminta maaf terkait kabut asap yang berdampak parah bagi Singapura dan Malaysia. Marty menegaskan, Indonesia tengah berusaha keras untuk mengatasi persoalan kabut asap tersebut.

"Tidak ada permintaan maaf. Saya kira dari pihak Singapura juga mengetahui bahwa ini selama bertahun-tahun kondisi sudah jauh lebih baik," ujar Menlu Marty Natalegawa saat ditanya apakah Indonesia perlu minta maaf. Marty ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).

"Upaya-upaya pencegahan dari Indonesia telah membuahkan hasil. Namun kali ini atas berbagai alasan situasi dan kondisi kita menyaksikan apa yang kita sedang saksikan," imbuhnya.

5. Ketua UKP4 Kuntoro M: Perusahaan HTI Berpusat di Singapura

Pemerintah mengungkap peta titik api di Riau yang memicu kabut asap hingga ke negara tetangga. Hutan tanaman industri (HTI) milik dua perusahaan yang berbasis di Singapura memiliki titik api terbanyak. Dengan demikian pihak Singapura juga harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Riau.

"Saya kira iya (bertanggung jawab), karena perusahaan ini punya kantor pusat di sana (Singapura). Jadi saya kira perlu diselesaikan dengan baik," kata Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menjawab pertanyaan wartawan, di kantornya, Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).

Perusahaan yang dimaksud adalah APP dan APRIL yang bergerak di industri pulp and paper. Dua perusahaan tersebut memiliki konsesi HTI di Riau, yang diduga menjadi sumber bencana kebakaran hutan dan asap.

"Anda bisa melihat titik hitam (titik api) ini ada di wilayah mereka, dan dua perusahaan ini kantor pusatnya di Singapura. Yang merah ini konsesinya APP dan yang kuning APRIL," ujar Kuntoro sambil menunjukkan sebuah peta konsesi.

6. Presiden SBY Minta Maaf dan Sindir Pejabat yang Panaskan Suasana

Kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan gambut di Sumatera telah mengganggu udara Singapura dan Malaysia. Presiden SBY meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kabut asap yang melanda kedua negara tersebut.

"Atas apa yang tejadi ini, selaku presiden saya meminta maaf dan pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (24/6/2013).

SBY mengatakan tidak ada niat Indonesia atas kebakaran yang terjadi tersebut. Pemerintah Indonesia berjanji bertanggungjawab penuh untuk mengatasi masalah tersebut.

"Dan kami bertanggung jawab terus untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini," imbuhnya.

Presiden SBY melarang para pejabat untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak akurat.

"Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dari apa yang saya pantau setiap hari ada pernyataan dari sejumlah pejabat yang menurut saya tidak semestinya disampaikan seperti itu. Di samping belum tentu sama satu sama lain, bisa juga belum dicek kebenarannya, ketika diungkapkan jadi persoalan," ungkap Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut SBY, hal itu memicu pejabat Malaysia dan Singapura untuk menanggapi masalah kebakaran tersebut. Sebab, pernyataan para pejabat itu berbeda antara pejabat satu dan lainnya.

"Jajaran pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak memberikan statemen yang tidak semestinya. Kalau ada perusahaan lalai, apakah itu perusahaan Indonesia, apalagi menyebut namanya jelas tidak diperlukan seperti itu, sama halnya menyebutkan perusahaan asing yang dimiliki tetangga kita, itu juga tidak diperlukan," tegasnya.

Setelah Presiden SBY mengeluarkan pernyataan itu, Menlu Marty Natalegawa ketika ditanya menjawab singkat dan berulang, "Saya kira presiden pernyataannya sudah sangat jelas," ujar Marty Natalegawa saat ditemui wartawan usai konferensi pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (24/6/2013).

"Saya kira sudah jelas sekali, sangat mendalam, dan jelas," imbuh Marty.

Sedangkan Menko Kesra Agung Laksono mengatakan Indonesia mengaku bersalah atas asap ini. "Saya kira itu keputusan beliau (presiden)," kata Agung Laksono usai acara pembukaan J-Pal di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Halaman 2 dari 7
(nwk/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads