Kontroversi Bansos di Kandang Banteng

Presiden Jokowi semakin gencar berkunjung ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelusuran detikX, sepanjang Januari 2024, Jokowi melakukan lawatan ke 38 titik daerah Jawa Tengah dan DIY. Agendanya beragam, mulai bagi-bagi bantuan sosial, kaus, sertifikat tanah, hingga beasiswa pendidikan. Selain itu, ia bertemu dengan tokoh politik, berkunjung ke pasar tradisional, berpidato di acara yang dihadiri petani se-Jawa Tengah, hingga seremonial meresmikan gedung.

Jawa Tengah dan DIY adalah wilayah yang sangat strategis bagi Jokowi. Sebab, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 10-16 Januari 2024, sebanyak 89,8 persen responden merasa puas terhadap kinerja ayah cawapres Gibran Rakabuming Raka itu. Ini daerah dengan tingkat kepuasan tertinggi.

Di sisi lain, Jawa Tengah menjadi satu-satunya kandang banteng yang belum tergoyahkan. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023, elektabilitas Ganjar-Mahfud 31,6 persen, Prabowo-Gibran 29,6 persen, dan Anies-Muhaimin 4,3 persen.

Bahkan bukan hanya Jawa Tengah, berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 13-18 Desember 2023, Ganjar-Mahfud juga menguasai DIY. Ini senada dengan hasil survei yang digelar Charta Politika pada 4-11 Januari 2024, Ganjar-Mahfud masih terkuat di Jawa Tengah dan DIY.

Berdasarkan penghitungan internal, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Andi Widjajanto, menuturkan kandidat Pilpres 2024 yang ia dukung aman di Jawa Tengah. Sejauh ini hanya kurang 4 persen dari target yang diharapkan.

Ya di satu sisi untuk menggembosi suara Ganjar-Mahfud, di saat yang sama untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Jokowi turun gunung di situ (ke Jawa Tengah).”

“Sekarang kira-kira sudah di angka 57-58 persen. Nanti akan ada yang beberapa titik yang akan dikunjungi lagi, tapi tinggal Tegal-Pemalang yang membutuhkan kinetik khusus. Semakin ke sini kami sudah semakin fokus,” kata Andi kepada detikX.

Adapun mengantisipasi anggapan masyarakat terkait bansos yang akhir-akhir ini digelontorkan Jokowi tersebut, Deputi Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan telah berupaya menguatkan bantahan narasi yang beredar.

“Bansos itu adalah program pemerintah, ya masuk APBN dong ya, jadi tidak bisa penyaluran bantuan sosial itu menguntungkan salah satu paslon. Itu yang kita ungkapkan (ke masyarakat),” kata Todung kepada detikX.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, lawatan Jokowi ke Jawa Tengah dan DIY merupakan upaya menggembosi suara Ganjar-Mahfud di basis PDI Perjuangan.

“Ya di satu sisi untuk menggembosi suara Ganjar-Mahfud, di saat yang sama untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Jokowi turun gunung di situ (ke Jawa Tengah),” terang Ujang kepada detikX via sambungan telepon pada Minggu, 28 Januari 2024.

Menurut Ujang, bagaimanapun, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan basis yang menjadi misi masing-masing paslon untuk ditaklukkan. “Kalau Jawa Tengah bisa unggul (karena) Jokowi turun di situ, potensi 02 untuk menang satu putaran atau dua putaran sangat mungkin,” ujarnya.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dianggap menjadi kandidat Pilpres 2024 yang diuntungkan dari lawatan Jokowi ke Jawa Tengah dan Yogyakarta itu. Jokowi sempat melakukan pertemuan politik dengan ketua umum partai yang bukan merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kaesang Pangarep. Keduanya merupakan pendukung Prabowo-Gibran. Pertemuan dilakukan di DIY pada Sabtu dan Minggu lalu. Terlebih Senin lalu, Jokowi melahap bakso bersama Prabowo di Magelang.

Menghadapi kedatangan Jokowi beruntun selama dua bulan belakangan, sumber detikX yang berasal dari relawan internal tim pemenangan Ganjar-Mahfud menuturkan telah mendapatkan instruksi guna mengantisipasi hal itu. Instruksi yang dimaksud adalah menyiapkan massa untuk menyerukan pesan dukungan Jokowi untuk Ganjar tatkala mobil Presiden lewat.

Instruksi itu telah terlaksana pekan lalu di Blora. Namun usaha tersebut kandas setelah sejumlah orang yang mengenakan kaus bergambar Ganjar tersebut ditertibkan oleh petugas keamanan.

Instruksi pengamanan elektabilitas Ganjar-Mahfud juga dilakukan di kalangan internal partai. Pada 16 Desember 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kadernya bergerak massif memenangkan Pemilu 2024. Berdasarkan salinan yang diterima detikX, dalam surat itu Megawati mengancam tak akan melantik caleg yang suara kemenangan di dapilnya tak linear dengan perolehan suara yang didapatkan Ganjar-Mahfud.

Meski begitu, narasumber detikX yang merupakan pejabat teras PDI Perjuangan menegaskan upaya Jokowi belakangan semakin massif merongrong lumbung suara Ganjar-Mahfud. Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan.

“Suara pasangan nomor 2 sudah mentok, sudah sulit untuk naik lagi kecuali mengambil suara kami, suara PDI Perjuangan. Itulah kenapa narasi-narasi satu putaran itu selalu disuarakan,” ujar politikus yang kerap mendampingi Megawati tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, membantah bila dikatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah dan DIY untuk menggerus suara Ganjar-Mahfud. Menurutnya, lawatan Jokowi juga tak perlu dikaitkan dengan dukungan terhadap Prabowo-Gibran.

“Beliau (Jokowi) selalu datang ke Jawa Tengah, tentu saja untuk memastikan barometer maju, yang menjadi ukuran di tanah Jawa itu sebetulnya Jawa Tengah. Jadi, kalau umpama Jawa Tengah hari ini biasa-biasa saja, ya tentu nanti banyak orang juga yang punya penilaian,” kata Ngabalin kepada detikX via sambungan telepon.

Menyoal kunjungan Jokowi, kata politikus Partai Golkar tersebut, adalah hak presiden melakukan kunjungan ke berbagai wilayah sebagai kepala negara dan merupakan hal yang lumrah.

Kendati demikian, Ngabalin kembali menegaskan, merujuk pada peraturan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presiden diperbolehkan berkampanye asalkan mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara terkecuali fasilitas pengamanan.

“Undang-undangnya kan bilang begitu, kan tidak mungkin presiden pakai pengamanan swasta untuk keliling, tidak mungkin itu, melekat loh itu (fasilitas pengamanan), ada di undang-undang itu,” ujarnya.

Penjelasan Ngabalin tersebut merujuk pada pernyataan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 24 Januari 2024. Di samping Prabowo, Jokowi mengatakan, “Presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak.”

Di sisi lain, jubir TKN Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, menganggap spekulasi dukungan Jokowi yang mengarah ke pasangan nomor urut 2 tersebut merupakan sebuah keuntungan. Sebab, menurutnya, hanya pasangan Prabowo-Gibran yang melanjutkan dan mengoptimalkan program Jokowi ke depan.

“Kami senang sekali ya misalnya benar Pak Jokowi memberikan dukungan secara terbuka sebagai pribadi. Mesti diingat, ini sebagai pribadi ya. Karena bagaimanapun, tidak boleh berkampanye ketika menjadi presiden,” ucap Herzaky kepada detikX.

Sedangkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meragukan netralitas presiden meski ada opsi untuk cuti saat berkampanye. Sebab, menurutnya, jabatan presiden sangat berpengaruh kepada ASN, TNI, Polri, dan seluruh kelembagaan pemerintahan.

“Sebenarnya memang, di dalam undang-undang, presiden boleh berkampanye. Tapi masalahnya, di Indonesia, hari ini itu kan anak presiden maju menjadi kandidat pasangan calon. Nah, di situlah pasti ada conflict of interest. Pak Jokowi sebagai pribadi maupun dan Pak Jokowi sebagai presiden,” ujar Jazilul kepada detikX.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga tetap santai menanggapi manuver politik yang diduga dilakukan Jokowi. Dia menuturkan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah tersebut sah-sah saja dan tak perlu dipermasalahkan. Namun, ia mengingatkan, PDI Perjuangan punya andil besar dalam memenangkan Jokowi dan membentuk pemerintahan yang berjalan saat ini.

“Sah-sah saja, kan. Nah, kalau maksud-maksudnya tentu ya hanya beliau yang tahu, kan. Bagi kami, Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan sampai saat ini lho. Jadi artinya ya, sampai saat ini kita masih tetap berdiri bersama-sama dengan pemerintah. Karena pemerintah ini yang menjadikan juga kan PDI Perjuangan dari tahun 2014,” tutur Eriko kepada detikX pada Kamis, 25 Januari 2024.