Mahfud dan Isu Mundur Para Menteri

Keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam sudah bulat. Surat pengunduran dirinya siap ia serahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa menteri lain dalam pemerintahan Jokowi dikabarkan sempat berencana menempuh jalur yang sama. Situasi dalam rapat kabinet dianggap ‘dingin’ atau tidak nyaman, tak seperti sebelum Pilpres 2024.

“Hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke Presiden langsung. Surat ini akan saya sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden. Supaya, begitu ketemu, langsung saya sampaikan,” ujar Menko Polhukam yang kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu.

Pemilihan timing ini, menurutnya, karena sebelumnya ia perlu berdiskusi dengan Ganjar, koalisi partai pengusung, serta pihak Istana negara untuk mempersiapkan dan memastikan pengunduran dirinya beretika.

“Saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Maka saya tidak akan tinggal glanggang colong playu (kabur begitu saja). Kamis kami tiba di Jakarta, mudah-mudahan bisa segera bertemu (Presiden Jokowi). Saya akan pamit dengan penuh hormat kepada beliau (Jokowi). Saya akan melaporkan: Saya sudah selesai,” ujarnya Rabu, 31 Januari 2024, di Pura Ulun Danu Tirta Gangga, Lampung Tengah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan keinginannya mundur sejak pekan lalu. Dalam acara Tabrak Prof! pada Selasa, 23 Januari 2024, di Semarang, Jawa Tengah, Mahfud menyampaikan soal kegerahannya melihat menteri lain menggunakan jabatan untuk kepentingan kampanye pilpres. Selain itu, ia ingin leluasa mengkritik pemerintah saat berkampanye.

"Agar lebih leluasa membuka data, sehingga lebih etis saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ujar Mahfud.

Mahfud mundur, bagi saya, dapat menjadi provokasi atau pemantik bagi menteri lain untuk melakukan hal yang sama. Menteri itu pejabat publik yang disorot. Kalau ingin tegak lurus, ya jangan miring-miring urusan politik, jangan berpihak. Menteri yang maju (pilpres) maupun yang tidak maju tapi ingin ikut kampanye atau jadi tim sukses, pilihannya ya cuti atau mundur, supaya tidak menggunakan fasilitas negara.”'

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, meski terlambat, mundurnya Mahfud adalah keputusan yang baik. “Mestinya, kalau mau mundur, bagusnya ketika ditetapkan KPU sebagai cawapres. Kalau sekarang ya nanggung, seolah-olah lepas dari tanggung jawab dan bagian dari strategi politik untuk menaikkan elektabilitas. Namun tetap bagus dia mundur. Dia bisa total saat berkampanye dan mengkritik karut-marutnya penegakan hukum di era Jokowi,” kata Ujang kepada detikX.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat mundurnya Mahfud dapat memicu gelombang resign menteri-menteri lainnya yang merasa suasana kebatinan di kabinet sudah tidak kondusif. Sebab, Jokowi terang-terangan menunjukkan keberpihakannya secara simbolis kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, karena ada banyak menteri yang bergabung dengan timses sebagaimana disebut oleh Mahfud di Semarang.

“Mahfud mundur, bagi saya, dapat menjadi provokasi atau pemantik bagi menteri lain untuk melakukan hal yang sama. Menteri itu pejabat publik yang disorot. Kalau ingin tegak lurus, ya jangan miring-miring urusan politik, jangan berpihak. Menteri yang maju (pilpres) maupun yang tidak maju tapi ingin ikut kampanye atau jadi tim sukses, pilihannya ya cuti atau mundur, supaya tidak menggunakan fasilitas negara,” jelas Adi.

Dari total 35 menteri, hanya enam yang berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo-Gibran. Ada empat menteri dari partai pengusung Anies-Muhaimin dan delapan menteri dari partai pengusung Ganjar-Mahfud. Sisanya menteri nonpartai. Artinya, sikap Jokowi yang tidak netral dan condong ke Prabowo-Gibran membuat tidak nyaman sebagian besar menteri di kabinet.

Tiga sumber detikX di kalangan internal PDI Perjuangan dan tim pemenangan Ganjar-Mahfud menuturkan sebagian besar menteri dari partai tersebut sudah menghadap ke Megawati Soekarnoputri, ketua umumnya. Namun Megawati tidak merestui.

“Semua mau mundur, cuma Bu Mega nggak kasih izin. Semua menteri PDI Perjuangan minta izin, termasuk yang diisukan menteri dari kita, Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Karena segala cara sudah dipergunakan. Bu Sri Mulyani tidak ingin lagi terseret seperti dulu di skandal Bank Century,” ungkap salah satu petinggi PDI Perjuangan kepada detikX, Kamis minggu lalu. Dua pekan yang lalu dan secara berulang, Sri Mulyani telah membantah isu ini.

Menurutnya dan dua sumber lain, Megawati meminta para menteri itu tetap bertahan demi stabilitas pemerintahan.

“Tapi Ibu (Megawati) sampaikan (ke Sri Mulyani), kalau ia mundur, ekonomi kita berat. Dolar saja sudah mulai naik dengan isu dia mundur. Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) juga, cuma kita minta jangan. Kalau terjadi apa-apa, rakyat yang rugi,” ujarnya.

Selasa kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan soal ada menteri meminta restu Megawati untuk mundur tapi tidak diizinkan.

“Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi, meskipun ada yang pernah mengatakan ‘kami sudah siap angkat koper’, tapi buat Ibu (Megawati), kan stabilitas pemerintahan itu sangat penting,” kata Hasto.

Hasto juga terang-terangan mengatakan terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Ini bikin suasana tak kondusif.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni, termasuk dari Bu Risma, sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto di media center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sendiri menuturkan, saat ini kondisi Kabinet Indonesia Maju sangat solid. Namun ia menghormati keputusan para menterinya yang mengajukan pengunduran diri. “Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” ujar Jokowi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, Rabu (31/1/2024).

Dampak Menteri Mundur

Isu mundurnya Sri Mulyani dan beberapa menteri dari kalangan profesional diembuskan oleh Faisal Basri pada 18 Januari lalu. Ekonom pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, berdasarkan obrolannya dengan petinggi partai, mengklaim Sri Mulyani, koleganya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI itu, siap mundur. Meski tak lama hal itu ditepis Sri Mulyani, yang menyatakan dirinya masih bekerja.

Dua ekonom pendiri Indef lainnya, Didik J Rachbini dan Didin S Damanhuri, menjelaskan kepada detikX analisisnya mengenai situasi Sri Mulyani dalam kaitannya dengan ekonomi negara.

Menurut Didik, Sri Mulyani memang tengah tersandera. APBN dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, tidak evidence-based atau berdasarkan praktik yang objektif rasional. Misalnya, ia menyebut soal pembangunan infrastruktur era Jokowi yang ‘memeras’ BUMN tapi tertutupi oleh skema penyertaan modal negara. 

Di sisi lain, bila Sri Mulyani mundur, dapat memunculkan kesan adanya ketidakpercayaan di lingkup internal pemerintahan. Ini berdampak pada tingkat kepercayaan pelaku bisnis internasional maupun dalam negeri kepada pemerintah.

“Jadi, kalau Sri Mulyani ada di situ (di kabinet), memang berat pertanggungjawabannya sebagai menteri yang kredibel. Menteri terbaik di dunia tapi APBN-nya rusak berat, kan kontradiktif. Sehingga yang disampaikan Pak Faisal Basri sebenarnya pintu exit yang dibuka oleh seorang teman. Sri Mulyani tidak bisa apa-apa dalam menyelesaikan persoalan APBN karena cawe-cawe politiknya kuat,” jelas Didik kepada detikX.

Ia juga menyinggung soal program bansos di luar APBN 2024 yang sudah disahkan di parlemen September lalu. Minggu ini, masih dalam suasana pemilu, pemerintah menganggarkan Rp 11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat, atau Rp 600 ribu per keluarga, yang akan digelontorkan pada Januari, Februari, dan Maret 2024. Bansos ini justru dikhawatirkan tidak tepat sasaran karena ada indikasi ditunggangi politik uang paslon tertentu untuk mendulang suara pemilih.

Didin S Damanhuri berpendapat serupa. Ia menyebut soal rencana pemerintah menambah utang luar negeri sebanyak Rp 600 triliun pada 2024. Ia juga mengungkapkan soal anggaran bansos di APBN 2024 naik 12,02 persen dibanding realisasi 2023, yaitu Rp 496,8 triliun, melampaui dana bansos saat pandemi COVID-19.

“Saya dapat informasi terkait bansos, dampaknya terhadap penambahan utang luar negeri. Makanya, kalau di podcast yang Faisal Basri bicara itu, menurut Faisal ya jangan-jangan Sri Mulyani akan ikut terjerat pidana,” terang Didin kepada detikX.

Namun, apabila Sri Mulyani mundur, kata Didin, dampak langsungnya adalah sentimen negatif investor yang selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Sentimen negatif ini berdampak kepada gejolak kurs, capital inflow, bahkan capital outflow.

“Gejolak di pasar uang dan pasar modal akan terjadi dengan sentimen negatif itu. Artinya, pelaku pasar modal akan menarik portofolionya, atau misalnya ada penundaan realisasi proyek pembangunan, nah itu semua ujung-ujungnya inflasi. Kurs melemah, daya beli masyarakat menurun, pasokan pangan impor juga bisa terdisrupsi,” jelas Didin.

Lain ekonom lain pula peneliti politik. Menurut Adi Prayitno, kalau para menteri mundur, ya tinggal diganti saja. “Ganti menteri itu bisa dilakukan secepat mungkin. Banyak kok yang mengantre jadi menteri,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika yang mundur hanya satu atau dua menteri, hentakan politiknya tidak akan terlalu terasa. “Kecuali mundurnya itu kolektif, berjemaah, tentu akan menimbulkan efek yang serius. Publik akan menilai itu sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap Jokowi. Seperti mosi tidak percaya kalau di parlemen,” katanya.

Apalagi, katanya, jika pilpres memasuki putaran kedua dan menteri memutuskan mundur pada periode itu. “Kalau mundur di putaran kedua, artinya mau perang total. Kalau mundur sekarang, kan masih ada sembilan bulan sebelum jabatan presiden berakhir. Namun, sekali lagi, selama politik kita masih dikendalikan elite, ada komunikasi antar-elite, mundur-mundur semacam ini hanya sebatas gosip. Pasti ada kalkulasi politik yang rasional,” jelasnya.

Ujang Komarudin juga berpendapat para menteri teknokrat yang diisukan mundur itu mungkin tidak akan betul-betul mundur. “Saya tidak yakin menteri-menteri itu akan mundur kecuali Mahfud. Pak Basuki, misalnya, ke mana-mana ikut Jokowi. Sri Mulyani sudah mengatakan ‘kerja, kerja, kerja’. Bu Retno (Menlu Retno Marsudi) tahu sendiri, sudah dua periode ini dipercaya oleh Jokowi. Jadi saya melihatnya sulit kalau tiga itu mundur, berat secara politik, karena tanggung jawabnya langsung ke Jokowi, bukan partai,” pungkasnya.