Geger Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran

Butuh waktu lama bagi Gibran Rakabuming Raka untuk sampai ke tempat duduknya di Indoor Multifunction Stadium Gelora Bung Karno pada Minggu, 19 November 2023. Sesekali ia menghentikan langkahnya untuk berswafoto dan bersalaman dengan orang-orang yang menyambutnya. Gibran datang pada pukul 15.24 WIB didampingi istrinya, Selvi Ananda.

Putra Presiden Jokowi tersebut menjadi tamu yang ditunggu-tunggu dalam acara bertajuk Silatnas Desa Bersatu 2023 yang diselenggarakan delapan organisasi kepala dan perangkat desa. Di antaranya Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia, dan Persatuan Masyarakat Nusantara.

Sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju turut hadir di acara tersebut, antara lain Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan mantan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

“Gini nih, kalau Pak Prabowo dan Gibran mau memaksimalkan (dukungan) organisasi kami, aku yakin bisa dibawa satu putaran,” ungkap Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas kepada detikX.

Syukurlah ada dana desa sekarang kan, walaupun dana desa itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini, tapi kan mereka sudah punya gaji, kan ya bisa dipakai gitu lho.”

Anas mengakui Desa Bersatu, termasuk Apdesi di dalamnya, mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024. Alasannya, mereka dianggap sebagai pasangan yang bisa mewujudkan aspirasi kepala dan perangkat desa. Namun ia enggan menyebut acara silaturahmi yang mengundang Gibran itu sebagai acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Aspirasi yang dimaksud adalah reformasi tata kelola desa; dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif; evaluasi pendamping desa; serta perbaikan kesejahteraan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Berdasarkan hal itu, Anas mengklaim, massa yang datang terdiri atas kepala desa serta perangkat desa itu berangkat karena kesadarannya masing-masing untuk menyampaikan aspirasi. Massa yang hadir diklaim berjumlah mencapai 20 ribu orang.

Seusai acara tersebut, beredar kabar apabila massa yang datang telah sengaja diberi dukungan logistik agar bisa hadir di Gelora Bung Karno. Anas membantah kabar tersebut dan menyatakan semua biaya transportasi dan penginapan ditanggung pribadi sebagai bentuk keseriusan menyampaikan aspirasi.

“Syukurlah ada dana desa sekarang kan, walaupun dana desa itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini, tapi kan mereka sudah punya gaji, kan ya bisa dipakai gitu lho,” ujarnya.

Sedangkan biaya lokasi dan penyelenggaraan acara, Anas menuturkan, memperoleh bantuan dari beberapa anggota DPR RI secara personal yang selama ini terpilih karena dukungan Apdesi.

“Kalau yang biaya acara apa, membayar gedung, itu memang ada support. Support-nya itu, mohon maaf, saya sebutkan saja, beberapa anggota DPR RI yang memang selama ini kami dukung banyak,” jelas Anas.

Dua sumber detikX dari Apdesi yang hadir dalam acara Silatnas menyatakan hal yang berkebalikan dengan yang disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi tersebut. Keduanya mengakui adanya mobilisasi massa untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

Satu di antaranya membeberkan adanya dukungan logistik kepada sebagian peserta Apdesi yang hadir. Anggota Apdesi yang datang dari Banten dan sekitarnya mendapatkan bantuan transportasi. Perwakilan dari Jawa Timur memperoleh uang transportasi sekitar Rp 500 ribu.

Beberapa perwakilan dari luar Jawa memperoleh bantuan tiket pesawat. Disiapkan pula empat hingga lima hotel yang terletak di sekitar Senayan. Namun hotel-hotel tersebut bukan hotel yang tergolong mahal. Sedangkan makan maupun kebutuhan lainnya menjadi tanggungan pribadi.

“Hotel kecil-kecil, kok. Hotel yang semalamnya tiga ratusan (ribu rupiah) paling,” tutur sumber tersebut kepada detikX.

Sedangkan pihak Koalisi Indonesia Maju, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Hari Wibowo, mengaku tak mengetahui apakah ada aliran dana bantuan dari koalisi kepada peserta Desa Bersatu itu.

“Saya tidak tahu kalau dari koalisi ada atau tidak, mungkin bagusnya ditanyakan ke Apdesi, mereka menggalang dana dari mana,” kata Dradjad kepada detikX.

Melanggar UU Pemilu dan UU ASN

Acara Silatnas Desa Bersatu berbuntut protes karena dianggap sebagai bentuk ajakan dukungan memilih pasangan capres-cawapres dari kepala dan perangkat desa yang mestinya netral. Salah satu protes dilayangkan oleh kubu Ganjar-Mahfud melalui Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Bawaslu.

Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai acara yang dirancang sebagai silatnas itu sudah menunjukkan bukti yang jelas merupakan sebuah kampanye dan tergolong pelanggaran.

“Ya itu kan ada pengkondisian yang dari awal, dari name tag (yang) dikenakan, kalau name tag-nya kan ada gambar pasangan calon (Prabowo-Gibran) itu kan sudah jelas itu bentuk dukungan dan juga itu yang memfasilitasi, ya sudah jelas. Kalau satu pasangan yang memfasilitasi, sebenarnya kan itu sudah jelas, ya sudah pelanggaran,” tegas Masinton kepada detikX pada Sabtu, 25 November 2023.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, meski tak secara lugas menyebutkan acara silatnas merupakan pelanggaran, mengatakan acara tersebut terindikasi mengarah pada pelanggaran keterlibatan kampanye aparatur desa.

“Saya juga mendapatkan sejumlah informasi, ya, terkait dengan dukungan aparatur desa. Bukan dari undangannya, dari semuanya memang mengarah ke sana. Apalagi mereka juga berkomentar ini akan menjadi satu putaran, artinya kan memang aparatur desa atau Apdesi itu memang melibatkan diri atau terlibat dalam pemenangan capres tertentu. Kalau keterlibatannya pada hal yang dilarang, saya minta Bawaslu bertindak,” ujar Jazil.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Muhammad Asri Anas menerangkan, meski mendukung pasangan Prabowo-Gibran karena bakal mengakomodasi aspirasi kepala desa, Apdesi tidak akan melakukan kampanye yang dilarang undang-undang.

“Pasti kami tidak akan berkampanye, kami tidak akan membuat kegiatan, tidak akan mengerahkan orang berkampanye. Namun (kami akan) melakukan upaya yang tidak melanggar undang-undang. Kan election itu kan hak personal,” kilah Anas.

Acara Desa Bersatu tersebut awalnya diduga akan menjadi agenda deklarasi dukungan secara terbuka kepada Prabowo-Gibran. Namun akhirnya tak jadi. Budiman Sudjatmiko menjelaskan sempat meminta jaminan terkait hal itu.

“Akhirnya kami sepakat, kan datang ke acara silaturahmi nasional dengan syarat tidak ada dukungan sama sekali ke capres dan cawapres kami. Jika kalian tidak bisa menjamin itu, kami tidak akan ada yang mau datang,” ujar Budiman kepada detikX

Bawaslu RI kini tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan pelanggaran pemilu di acara Desa Bersatu. Bawaslu bakal meminta keterangan kepada Apdesi untuk keperluan pemeriksaan laporan yang dilayangkan.

"Teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau nggak salah Senin (hari ini) untuk meminta keterangan dari Apdesi," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Menurut dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, peraturan tekstual perundang-undangan mengenai pemilu yang menjadi pegangan Bawaslu maupun KPU yang dibuat akan selalu memiliki bagian yang belum terang. Karena itu, penilaian pelanggaran selama pemilu mesti dilihat juga secara kontekstual, tak terkecuali menyoal dukungan aparat desa kepada Prabowo-Gibran.

“Ada suatu gerakan yang sangat masif dari sekelompok kepala desa. Itu sebenarnya sudah salah. Harusnya ada sanksi juga kepada kepala-kepala desa yang memberikan dukungan,” jelas Bivitri kepada detikX.