Obral Dukungan Aparatur Desa

Sebelum melabuhkan dukungan ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melobi kandidat Pilpres 2024 yang lain. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Apdesi Muhammad Asri Anas mengatakan pihaknya sempat menawarkan dukungan kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tawaran itu ditolak diduga karena barter kebijakan yang diminta terlalu mahal.

Secara bertahap, Apdesi membuat forum-forum pertemuan dengan para capres di beberapa daerah. Di Jawa Timur dan Jawa Barat, misalnya, mereka menggelar acara dan hanya menghadirkan Ganjar. Sedangkan di Jakarta, mereka sempat secara khusus mengundang Anies untuk menyampaikan gagasannya.

"Itu yang hadir kira-kira hampir seribu. Anies menyampaikan tentang tata kelola desa nasional. Tapi itu memang nggak terpublikasi. Tapi, kalau dibantah, kapan-kapan, ya, gue mulai (keluarkan) dong videonya. Udah lengkap kok fotonya. Ada fotonya," ungkap Anas kepada detikX.

Pendekatan kepada Anies diklaim dilakukan sebelum proses pendaftaran di KPU. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, pihaknya mengambil kesimpulan Anies dapat mengakomodasi keinginan Apdesi. Pihak Anies disebut juga sempat sepakat dengan kontrak politik yang mencantumkan penambahan dana desa menjadi Rp 3-5 miliar. Kesepakatan itu, menurut Anas, turut dihadiri oleh Anies, Ketua Apdesi kubu Surta Wijaya, dan sejumlah petinggi organisasi perangkat desa.

"Lupa saya (kapan tepatnya), tapi dokumen lengkap (kontrak politik). Udah lengkaplah. Intinya adalah kami masih support Anies itu sebelum pendaftaran," ucap Anas.

Namun dukungan Apdesi kian surut saat cawapres pendamping Anies diumumkan. Acara terakhir yang digelar Anas untuk mendukung Anies adalah Apel Akbar Desa Bersatu di Bandung pada Minggu, 1 Oktober 2023.

Anas mengatakan ada empat poin utama yang disodorkan oleh Apdesi kepada Anies untuk dapat dipenuhi saat terpilih sebagai presiden. Pertama, kenaikan dana desa hingga Rp 5 miliar atau sekitar 10 persen dari APBN. Kedua, 70 persen penghapusan pendamping desa. Ketiga, penggunaan dan tata kelola dana desa diserahkan kepada desa. Adapun tuntutan keempat, seputar jabatan kades, misalnya pemilihan kepala desa yang dilakukan secara musyawarah dan durasi jabatan kades.

Ada perbedaan pendapat di kalangan internal koalisi AMIN terkait kontrak politik itu. Menurut Anas, PKB setuju penambahan dana desa hingga Rp 5 miliar, tapi Partai NasDem tidak setuju. Selain itu, penghapusan pendamping desa juga tidak disetujui karena banyak orang dekat Muhaimin Iskandar yang menduduki jabatan pendamping desa.

Dengan itu, Apdesi melalui Anas sempat melayangkan semacam surat ultimatum. Jika hingga 5 November 2023 kontrak politik itu tidak ditandatangani, Apdesi akan berpaling dari Anies. Hingga tenggat itu, pihak Anies enggan bersepakat dengan Apdesi.

"Surat resmi saya ke Anies ada. Kalau tidak ada tanda tangan hitam di atas putih sampai tanggal 5 November, kami menyatakan cabut. Dan itu nggak ada respons," ungkap Anas.

Padahal, menurut pengakuan Anas, sebelum mendekat ke Anies, pihaknya sempat minta izin kepada Ketua Dewan Pembina Apdesi Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Saya bilang, ‘Pak, izin, perjuangan kami empat poin ini kelihatannya hanya Anies yang bisa mengakomodir gitu loh kira-kira’. Ya, dia bilang, 'Ya udah ke sana aja, yang penting bener-bener beliau bisa membuktikan bahwa itu bisa hitam di atas putih'," jelas Anas.

Setelah bertepuk sebelah tangan, Apdesi mengklaim bergerilya untuk menemui Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu disebut menjadi yang paling dekat dengan komunitas kepala desa. Namun lagi-lagi tidak semua kontrak politik yang diajukan Apdesi diterima. Kubu Ganjar disebut menolak penambahan dana desa hingga Rp 5 miliar. 

"Yang paling nggak disetujui ya termasuk Rp 5 miliar. Yang disetujui Mas Ganjar ya masa jabatan 9 tahun," ucap Anas.

Setelah komunikasi dengan Ganjar buntu, Apdesi merapat ke Prabowo. Bukan barang baru, pada 2014 Apdesi juga mendukung Prabowo. Dukungan itu dilengkapi perjanjian hitam di atas putih. Di sini, menurut Anas, pihaknya juga memperoleh persetujuan dari Luhut. Setelahnya, Apdesi juga menyempatkan diri bertandang langsung ke Solo untuk bertemu dengan Gibran.

Prabowo, kata Anas, menyanggupi semua tuntutan Apdesi. Dengan itu, Apdesi secara resmi menjalin kontrak politik untuk mendukung Prabowo.

Di sisi lain, Anas begitu percaya diri. Disebutkan, jika Prabowo mampu memaksimalkan mesin-mesin Apdesi, kemenangan diklaim dapat diraih hanya satu putaran pemilu. Anas mengklaim saat ini ada sekitar 98 juta penduduk area pedesaan yang memiliki hak pilih tetap. Apdesi diklaim setidaknya mampu mengamankan 60 persen suara dari jumlah itu. Terlebih mayoritas kepala desa memenangkan pilkades dengan 70 persen suara di desanya.

Anas juga mengklaim dapat memanfaatkan perangkat desa dan sejumlah fasilitas atau program pemerintah untuk mendulang dukungan bagi Prabowo. Sebab, hampir seluruh KPPS itu berasal dari perangkat desa.

"Di bawah kepala desa, itu umumnya yang namanya BPD, jumlahnya 5-12, kemudian perangkat desa itu mulai kepala dusun, RT, RW, itu bisa sampai 50 per desa," ujarnya.

Selain itu, lanjut Anas, para kades juga bisa menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan organisasi kemasyarakatan desa. Misalnya Karang Taruna yang dibentuk oleh kepala desa dan memperoleh dana dari dana desa. Selain itu, masih ada PKK dan posyandu yang jumlah pengurusnya tak sedikit. Berdasarkan penghitungan Anas, kades punya pengikut minimal 200 orang.

Adapun program pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai, juga Anas sebut sebagai salah satu senjata potensial untuk menenangkan paslon pilpres. Tak hanya itu, kepala desa juga dianggap mampu mempengaruhi pemilih saat pembagian dokumen C6 atau surat panggilan ke TPS saat pemilu.

"Ya, kan kalau sebelum pemilu itu ada namanya C6. C6 itu surat panggilan ke TPD. Tahu nggak siapa yang bagi? Kepala desa," ucap Anas. 

Sepanjang penuturan Anas, Apdesi digambarkan solid dan terkendali hingga jaringan terbawah. Dengan itu, suara Apdesi dipandang relevan untuk 'diperjualbelikan' kepada para paslon. Namun temuan di lapangan berkata lain.

detikX berjumpa dan berkomunikasi dengan sejumlah tokoh Apdesi di beberapa daerah di Jawa, termasuk yang memiliki pengaruh di Banten dan Jawa Timur. Mereka kompak mengatakan selama ini kontrak politik dengan para paslon pilpres hanya menjadi komoditas elite Apdesi. Sedangkan di daerah tetap bebas menjalin komunikasi dan dukungan dengan pihak mana pun. Tak jarang sikap tokoh Apdesi daerah berbeda dengan DPP Apdesi.

Di sisi lain, mantan politikus PDI Perjuangan sekaligus pendukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko, memaklumi jika para kepala desa melakukan pendekatan kepada para paslon pilpres. Proses itu mereka lakukan untuk memperoleh dukungan politik atas apa yang sedang mereka perjuangkan.

"Lebih banyak mereka ini mengajukan proposal, apa ya, usulan-usulan dukungan politik. Jadi bukan memberi dukungan politik ke kita, tapi meminta tokoh-tokoh ini mendukung perjuangan mereka. Merevisi Undang-Undang Desa. Jadi bukan memberi dukungan kepada capres-cawapres, tidak ada," tegas Budiman kepada detikX.

Salah satu tim inti Prabowo dan petinggi partai koalisinya membenarkan ada semacam kontrak politik antara Prabowo dan Apdesi. Dia juga mengatakan Apdesi ada di bawah kendali Joko Widodo. Ke mana Presiden berlabuh, Apdesi akan mengikuti. Namun dukungan itu tak cuma-cuma.

"Ya, biasalah ada permintaan jabatan. Kalau yang saya dengar, ada permintaan jabatan," ungkapnya.

Menolak Jual-Beli Dukungan Ilegal
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah adanya tawaran kontrak politik dari Apdesi kepada Anies Baswedan. Ali mengatakan Asri Anas memang sempat bertemu dengannya. Mulanya Anas mengakses langsung ke tim inti Anies. Di pertemuan itu, Anas disebut menyampaikan dirinya telah menjual dukungan ke Ganjar dan Prabowo. Anas kepada Ali juga mengaku sempat bertemu Anies, di sana ia menawarkan dukungan.

"Dia ceritalah ditawarkan (dukungan) Prabowo, Ganjar macam-macamlah. Jualan kiri-kanan. Sempat ketemu Mas Anies katanya, terus dia menjual segala macam," kata Ali kepada detikX.

Ali juga membantah pihaknya menyepakati kontrak politik dengan Apdesi. "Saya nggak pernah ada kontrak politik karena itu tidak diperbolehkan dan saya juga nggak tahu dia maunya apa," jelasnya.

Menurut Ali pernah suatu saat Anas mengundang Anies ke Apel Akbar Desa Bersatu di Bandung. Ia mengundang Anies dengan menjanjikan massa yang datang setidaknya 300 ribu orang. Namun saat hari pelaksanaan, yang datang hanya sekitar 10 ribu orang, itu pun didominasi kader PKS dan NasDem.

"Kemudian setelah kegiatan itu saya ditagih-tagih (ditagih sejumlah biaya oleh Anas), yang bikin acara siapa, justru malah nama NasDem rusak," kata head coach alias kepala pelatih Tim Nasional Pemenangan AMIN tersebut.

Ali juga menjelaskan terkait kenaikan Rp 5 miliar dana desa merupakan program bawaan dari pasangan Anies-Muhaimin Iskandar, bukan ide dari Apdesi. Sejak awal pihaknya telah menetapkan program tersebut.

"Kalau dia (Anas) bilang kami tidak setuju dana desa Rp 5 miliar dia pembohong itu. Dia pembohong, dia penipu. Pembohong dan busuk mulutnya, kita setuju dana desa naik 10 persen. Dana APBN itu masuk ke dana desa," Ali melanjutkan.

Sedangkan Ketua DPP PKB Faisol Reza menegaskan, apa yang dikatakan oleh Anas terkait Anies maupun partainya sama sekali tidak benar. Dia mengatakan hal tersebut melalui pesan singkat kepada detikX.

Sedangkan Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Md, Andi Widjajanto, memastikan tidak pernah ada pembicaraan terkait deal politik dukungan Pilpres 2024 dengan Apdesi. Tak ada juga pembahasan terkait penambahan dana desa hingga Rp 5 miliar.

"Tidak ada pembicaraan tentang itu dengan Apdesi," kata Andi kepada detikX.

Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, kata Andi, Ganjar memiliki banyak program tentang desa. Bahkan berbagai program tersebut tak semata-mata berbasis dana desa. 

"Program-program itu diadopsi dalam beberapa gerak cepat Ganjar-Mahfud. Seperti prasarana olahraga desa, fasilitas kesehatan dan nakes desa (yang hari ini diluncurkan di Merauke), perpustakaan desa, BPJS Ketenagakerjaan mikro untuk desa, desa mandiri pangan, agroindustri desa, sistem logistik desa, efektivitas dana desa, tata kelola pemerintahan desa, trisakti desa," ujarnya.

Sedangkan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, Andi menturkan, yang perlu ditekankan terkait apa yang bisa dilakukan dalam rentang jabatan itu. Di sisi lain, perlu ada penguatan tata kelola pemerintahan desa. 

Menurut dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, kepala desa tidak diperbolehkan mendukung salah satu paslon dalam pilpres. Dengan itu, mobilisasi dukungan para kades merupakan tindakan ilegal. Menurutnya, siapa pun yang punya kekuasaan tertentu di wilayah tertentu dalam konteks kenegaraan seharusnya tidak boleh menyatakan dukungan.

"Bahwa mungkin saja ada loophole, bahwa ada yang titik lemah dalam peraturan perundang-undangan kita, tidak membuat itu jadi benar. Karena nyatanya kepala desa itu punya kekuasaan untuk menentukan teknis pemilihan umum di desa masing-masing," kata pakar hukum tata negara tersebut kepada detikX.

Bivitri juga mengingatkan kepala desa juga memiliki akses langsung terhadap dana, fasilitas, dan sumber daya di desa. Jika tak hati-hati, kuasa atas sumber daya di desa berpotensi diselewengkan untuk tujuan politik elektoral.

"Harusnya dibiarkan netral saja. Kita biarkan semua orang memilih berdasarkan kapasitas calon. Bukan berdasarkan mobilisasi orang-orang yang punya kekuasaan," ucapnya.