Kemarau dalam Kepungan Pertambangan dan Sawit

Musim kemarau kali ini semakin akut. Di halaman rumah Aik, tak ada sejengkal pun bidang luput dari tumpukan debu yang berasal dari lalu lalang aktivitas truk bermuatan pasir dan batu tanpa penutup. Jendela kaca, papan nama toko, hingga pagar rumah Aik tak lagi menampakkan warna aslinya. Polusi ini diperparah dengan suhu daerah itu yang di atas normal 38 derajat Celsius dan krisis air yang diduga dampak perkebunan kelapa sawit.

Aik merupakan satu dari belasan ribu warga Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selama hampir empat bulan terakhir mereka mengalami kekeringan parah. Untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, warga memanfaatkan sisa-sisa air yang ada di kali atau galian sumur yang dibuat di dasar sungai kering. Untuk keperluan konsumsi, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp 5.000 untuk satu ember besar air.

Setiap tahunnya warga Rengasjajar mengalami kekeringan yang makin parah. Kekeringan makin menjadi saat bukit-bukit di daerah tersebut dikeruk perusahaan tambang andesit. Sedangkan lahan di sekitarnya justru ditanami kelapa sawit.

"Makin ke sini makin parah. Gunung-gunung diolah perusahaan, terus ada perkebunan sawit, pokoknya dulu sih nggak segersang inilah. Gunung masih, pohon-pohon masih banyak, hutannya belum kayak gini," ucap perempuan 45 tahun tersebut saat berbincang dengan reporter detikX.

Kondisi tersebut, menurut Aik, diperparah oleh tercemarnya aliran sungai, yang diduga berasal dari limbah pertambangan andesit. Beberapa kali warga melayangkan protes kepada perusahaan pertambangan. Namun, setelah berselang cukup lama, kejadian serupa kembali terulang.

Ya kotornya keruh, kadang berminyak kayak ada olinya, bau. Padahal nggak hujan nggak ada apa, ya itu keruh, kayak ada yang sengaja buang limbah."

"Ya kotornya keruh, kadang berminyak kayak ada olinya, bau. Padahal nggak hujan nggak ada apa, ya itu keruh, kayak ada yang sengaja buang limbah," keluhnya.

Sekretaris Desa Rengasjajar, Hapidin, membenarkan wilayahnya, sama seperti desa lain di Kecamatan Cigudeg, selama hampir empat bulan mengalami kekeringan akut. Atas kondisi itu, pemerintah desa telah mengajukan bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor. Namun, selama beberapa bulan, hanya mendapat kiriman dua tangki air ukuran kecil. Ia mengklaim jumlah itu hanya cukup untuk satu RT.

Hapidin juga membenarkan beberapa perusahaan tambang membuat saluran pembuangan langsung ke aliran sungai. Karena itulah sungai menjadi kotor dan tak dapat dimanfaatkan oleh warga. Selain itu, sungai-sungai yang aliran airnya telah mengecil menjadi keruh karena dampak dari galian tambang.

"Kami sudah samperin. Kalau mau ada pembuangan, saya sampaikan untuk pada malam hari. Jangan di waktu warga ambil air," kata Hapidin saat berbincang dengan reporter detikX.

Selain itu, kata Hapidin, debu-debu di wilayahnya menyebabkan masyarakat sekitar mudah terserang ISPA, terutama anak-anak. Pada kisaran tahun terdekat, terdapat sekitar 900 kasus ISPA di Rengasjajar, dengan total populasi sekitar 12.610 jiwa atau 4.300-an keluarga. Selain itu, debu mengakibatkan banyak warga terserang gatal dan penyakit kulit.

Bagi warga sekitar, penyiraman jalan yang dilalui truk pertambangan tak berarti apa-apa. Menurut Hapidin, sekitar 15 menit setelah disiram, jalanan akan langsung kering. Debu yang dihasilkan tak hanya berdampak di luar bangunan, tapi juga masuk ke dalam ruangan. 

Selain dampak kesehatan, keberadaan truk-truk tambang mengancam keselamatan warga. Berdasarkan catatan pemerintah desa, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi dua kecelakaan fatal yang melibatkan truk tambang. Akibatnya, satu warga meninggal. Di kasus lain, seorang warga terpaksa diamputasi kakinya.

Ia mengungkapkan keberadaan kebun sawit dan tambang yang mengepung Kecamatan Cigudeg menjadi salah satu faktor utama penyebab kekeringan dan krisis air yang warga rasakan saat ini. Menurut Hapidin, sejak adanya perkebunan sawit tersebut, sumber air di Rengasjajar terus menurun.

"Salah satu faktor dampak terbesar adalah perkebunan sawit bisa yang mengurangi air wilayah kami," tuturnya.

“Sebelum kemarau pun memang adanya kebun sawit itu berdampak terhadap kekeringan air," imbuhnya.

Cigudeg terdiri atas 15 desa. Dari jumlah itu, hanya dua desa yang tidak ditanami kelapa sawit. Warga sempat melakukan protes dan meminta perusahaan-perusahaan tersebut membangun penampungan air yang dapat menjamin ketersediaan air bagi warga. Namun permintaan itu tak pernah direalisasikan, baik oleh tambang maupun perusahaan perkebunan sawit.

"Kami pernah memohon bangun turap di kali, dibendung. Sampai saat ini nggak pernah realisasi. Sampai saat ini. Apa pun sepertinya tidak ada kompensasi dari pihak PTPN," ujarnya.

Menurut Hapidin, perusahaan tambang dan sawit tak pernah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Selama ini yang dilakukan perusahaan tambang adalah memberi santunan sekitar ratusan ribu rupiah tiap keluarga selama satu tahun sekali. Warga sekitar menyebutnya sebagai uang bising. Selain itu, pihak tambang melakukan penyiraman air ke jalan untuk mengurangi debu.

"Ya, itu pun setelah digebrak, Mas. Kalau nggak digebrak, didemo, susahlah," ucap Hapidin.

Sejalan dengan Peneliti

Peneliti dan dosen Universitas Indonesia bidang bioteknologi lingkungan, Firdaus Ali, mengatakan tidak boleh ada penambangan andesit dan kebun kelapa sawit di daerah resapan air seperti Kabupaten Bogor. Perubahan hutan dan bukit yang dijadikan perkebunan dan tambang akan mengurangi kemampuan tanah menyimpan air.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtias mengatakan terjadi peningkatan dominan penutupan atau pemanfaatan lahan resapan air di Kabupaten Bogor. Mulai lahan permukiman, industri, tegalan, hingga tambang terbuka terjadi peningkatan dominan dari luasan yang ada pada 2014 hingga 2020.

Pengelola Sawit dan Tambang Membantah

Penelusuran detikX di situs resmi pemerintah, ada 16 tambang batu andesit yang mengepung Desa Rengasjajar. Namun, dari jumlah itu, empat perusahaan diklaim tidak lagi beroperasi. Salah satu tambang terbesar adalah milik PT Sudamanik. Perusahaan itulah yang pertama kali melakukan eksplorasi di sekitar Kecamatan Cigudeg sejak 1989. Nama perusahaan itu diambil dari nama Gunung Sudamanik yang mereka keruk.

Sudamanik bukan tambang terbesar yang mengepung Rengasjajar. Masih ada PT Gunung Sampurna Makmur, yang menambang wilayah seluas 49,30 hektare. Lalu ada PT Batu Sarana Persada, yang melakukan eksploitasi terhadap lahan seluas 49,25 hektare. Kemudian disusul—berdasarkan luas konsensi—PT Sinar Mandiri Mitrasejati, yang mengeruk lahan seluas 45,50 hektare. 

Adapun lahan sawit yang ada di sekitar Kecamatan Cigudeg adalah milik PT Perkebunan Nusantara VIII. Perkebunan itu merupakan satu dari tujuh kebun atau bagian dari 21.331 hektare dari total kebun kelapa sawit mereka yang tersebar di Jawa Barat. Kebun-kebun itu mulai dirintis untuk ditanami sawit pada medio 2000 awal. Perusahaan pelat merah itu juga memiliki dua pabrik pengolahan sawit di Jawa Barat.

General Manager PT Sudamanik Bambang Setyo Triwiyanto membantah tambang-tambang yang beroperasi menjadi penyebab kekeringan. Menurutnya, kekeringan terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan. Pihaknya juga mengklaim telah memberi warga sumbangan air bersih secara gratis.

"Kalau kekeringan baru tahun ini, Pak, tapi kalau sumbangan untuk pengadaan air bersih itu sih sudah dari dulu," kata Bambang kepada reporter detikX.

Ia juga mengatakan lubang-lubang tambang yang terbengkalai memungkinkan untuk dibuat penampungan air bagi warga. Namun hal itu dapat dilakukan jika ada bantuan dari pemerintah dan kemauan dari perusahaan tambang untuk memfasilitasi. 

Di sisi lain, Bambang mengatakan, pihaknya sudah melengkapi dokumen lingkungan saat mengajukan izin ke pemerintah. Dengan disetujuinya izin tambang, ia menganggap tidak ada masalah lingkungan yang perlu dipersoalkan dan dinilai aman. Ia juga membantah jika pengerukan tambang dikatakan berdampak pada tercemarnya aliran sungai. 

"Saya pikir kalau memang itu menyebabkan satu dampak yang signifikan, kan tentunya kami nggak dapet, mungkin dokumen lingkungan kita nggak disahkan gitu," ujarnya.

Sementara itu, pejabat Humas PTPN VIII Adi Sukmawadi membenarkan perkebunan yang ada di dekat Rengasjajar adalah milik perusahaannya. Namun ia membantah jika disebut perkebunan sawit turut andil dalam kekeringan di daerah tersebut.

"Masalah kekeringan tidak ada hubungan dengan area yang ditanami sawit. Karena, kalau memang tanaman sawit menyebabkan kekeringan, mungkin sebelum tahun 2000 tidak akan ditanam di daerah tersebut," kata Adi kepada reporter detikX.

detikX telah melayangkan surat permintaan wawancara dengan Direktur Utama PTPN VIII. Namun hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Selain itu, tim detikX juga berusaha meminta berkas kajian atau riset lingkungan yang dimiliki PTPN VIII untuk mendukung klaim bahwa sawit tak memiliki sumbangsih terhadap kekeringan yang melanda Rengasjajar dan sekitarnya. Namun, hingga naskah ini terbit, PTPN VIII belum menunjukkan dokumen yang dimaksud.