Pemain Bisnis Mobil Listrik di Lingkaran Jokowi

Roni Dwi Susanto sudah tidak tahan lagi. Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu memilih mundur dari jabatannya pada awal September 2021. Begitu banyak desakan kepentingan yang memaksanya mengangkangi sejumlah aturan saat menjabat posisi yang seharusnya digenapinya sampai 13 Januari 2022 ini. Kepada seorang pejabat tinggi di LKPP yang juga merupakan saudara dekatnya, Roni menyampaikan kegusarannya itu.

“Saya ingin balik saja ke Bappenas. Milih jadi widyaiswara,” kata Roni melalui pesan singkat WhatsApp kepada pejabat ini pertengahan Agustus tahun lalu.

Pada Selasa, 7 September 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa melantik Roni sebagai widyaiswara utama di Kementerian PPN/Bappenas. Posisi Roni diisi sementara oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, sebagai pelaksana tugas, sebelum akhirnya digantikan Abdullah Azwar Anas pada Januari 2022.

Sumber detikX yang mengetahui cerita ini menyebut Roni mundur lantaran terus didesak dua orang dekat Presiden Joko Widodo untuk segera menayangkan kendaraan listrik di situs web E-Katalog. Ini merupakan sebuah situs jual-beli daring yang dikhususkan untuk pemerintah. Dua orang dekat Jokowi yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.

“(Luhut dan Moeldoko) bilangnya, ke depan, mobil listrik akan jadi ini (mobil pemerintahan)-lah. Jadi pemerintah harus siap-siap gitu-lah. Mobil nasional nanti akan jadi mobil listrik.”

Dalam sejumlah rapat pada 2021, kata sumber ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kerap menyindir Roni. Sebab, Roni enggan diajak bekerja sama memasukkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog. Roni dianggap membangkang perintah Jokowi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“(Luhut dan Moeldoko) bilangnya, ke depan, mobil listrik akan jadi ini (mobil pemerintahan)-lah. Jadi pemerintah harus siap-siap gitu-lah. Mobil nasional nanti akan jadi mobil listrik,” terang sumber ini kepada reporter detikX pada akhir Agustus lalu.

Padahal waktu itu, sumber ini bilang, Roni bukannya tidak mau memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog. Roni hanya mempertanyakan kebutuhan pengadaan dan kesiapan infrastrukturnya. Pertimbangan Roni ini sudah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2021.

Kedua aturan itu, pada intinya, mensyaratkan setiap produk yang masuk ke E-Katalog telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan mulai sisi harga hingga infrastruktur. Sebab, dalam aturan ini, LKPP akan menjadi salah satu pihak yang turut bertanggung jawab jika suatu hari ditemukan masalah pada produk-produk di E-Katalog.

“Jadi lebih mempertanyakan segala sesuatunya. Jangan sampai dibeli nanti mangkrak. Kita sudah beli mobil listrik itu, tapi nggak terpakai, karena nggak ada charger-nya,” kata sumber tersebut.

Ketika dimintai konfirmasi terkait cerita ini, Roni enggan berkomentar banyak. “Biarkan saja menjadi pilihan saya untuk mundur karena ketidakmampuan saya melaksanakan hasrat-hasrat yang muncul untuk kebaikan bangsa ini,” kata Roni melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Selasa, 12 Juli 2022.

“Dan penggantinya dapat mengeksekusi keinginan yang diperlukan saat ini,” tambah Roni.

Misi Terselubung

Mundurnya Roni dari jabatan Kepala LKPP membuat proses penayangan kendaraan listrik di E-Katalog berjalan mulus. Sejak September tahun lalu, produk listrik dapat masuk dengan mudah ke E-Katalog tanpa proses verifikasi. Salah satu perusahaan kendaraan listrik yang ikut berjualan melalui E-Katalog adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB). Perusahaan ini didirikan Moeldoko pada 2017.

Penelusuran tim detikX di situs web E-Katalog menemukan perusahaan Moeldoko menjual delapan tipe bus listrik dengan harga Rp 3-5 miliaran per unit. Joanina Novinda, anak ke-2 Moeldoko, menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut.

Moeldoko membenarkan bahwa perusahaannya memang ikut berpartisipasi dalam penjualan bus listrik di E-Katalog. Dia bahkan mengaku produknya sudah dibeli oleh beberapa lembaga dan pemerintah daerah. Salah satunya bus listrik berukuran sedang seharga Rp 4,6 miliaran, yang dibeli oleh Departemen Perhubungan Pemerintah Provinsi Semarang dan Universitas Indonesia.

Moeldoko membantah kabar bahwa dia pernah menekan Roni untuk segera memasukkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog. Menurut dia, desakan untuk menayangkan produk kendaraan listrik ke E-Katalog justru datang dari pemerintah daerah karena adanya kebutuhan pengadaan.

“Yang minta itu kan dari daerah. Seperti Semarang, beli, ya mengajukan dari daerah. Ngapain saya nekan-nekan, nggaklah,” kata Moeldoko melalui telepon kepada reporter detikX pada Kamis, 29 September lalu.

Luhut, melalui juru bicaranya Jodi Mahardi, juga membantah telah mendesak Roni memasukkan kendaraan listrik ke E-Katalog. Menurutnya, Luhut tidak punya kepentingan dan wewenang untuk mengintervensi kebijakan LKPP. Adapun rapat-rapat Luhut bersama LKPP hanyalah dalam konteks memaksimalkan produk lokal untuk bisa masuk ke E-Katalog.

“Terkait isu di atas yang menyebutkan bahwa Pak Menko Luhut meminta mantan Ketua LKPP untuk menayangkan produk mobil dan motor listrik, itu tidaklah benar,” terang Jodi melalui pesan singkat kepada reporter detikX pekan lalu.

Luhut memang tidak seperti Moeldoko, yang secara terang-terangan ikut berjualan kendaraan listrik di E-Katalog. Namun, waktu itu, dia melalui PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) rupanya telah berencana membangun sebuah perusahaan kendaraan listrik. Luhut diketahui masih memiliki sekitar 10 persen saham di perusahaan ini melalui PT Toba Sejahtera.

Pada November 2021, TOBA bersama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pun resmi mengumumkan perusahaan gabungan bernama Electrum. Perusahaan ini rencananya membangun pabrik dan sejumlah infrastruktur kendaraan listrik.

Bisnis Electrum bakal mencakup seluruh ekosistem kendaraan listrik. Mulai baterai, motor dan mobil listrik, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Soal pembangunan SPKLU dan SPBKLU ini, Electrum bakal menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero). Informasi ini pun telah dikonfirmasi oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto.

“PT PLN membuka kerja sama seluas-luasnya dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik. Untuk Electrum sendiri, saat ini dalam tahapan pembahasan perjanjian kerja sama,” kata Gregorius melalui keterangan tertulis kepada tim detikX pekan lalu.

Kado Istimewa dari Jokowi

Afiliasi Luhut dan Moeldoko dalam dua perusahaan kendaraan listrik inilah yang akhirnya mengindikasikan adanya kepentingan terselubung di balik mundurnya Roni. Bau kepentingan itu pun semakin menguat ketika Jokowi dan beberapa anak buahnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengguna maupun industri kendaraan listrik. Mulai pemberian insentif pajak, diskon listrik, hingga keringanan biaya untuk pembelian kendaraan listrik.

Terbaru, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah. Melalui aturan ini, Jokowi ingin mengganti kendaraan operasional pemerintah dari sebelumnya berbahan bakar minyak menjadi listrik. Proses itu akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga kebijakan-kebijakan Jokowi ini tidaklah murni untuk kepentingan penanggulangan efek rumah kaca. Di balik itu, Jatam menduga ada kepentingan elite politik yang turut bermain di industri kendaraan listrik. Nama-nama seperti Luhut, Moeldoko, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disebut bakal menenggak keuntungan dari kebijakan ini.

Nama Nadiem masuk dalam daftar itu lantaran merupakan pendiri PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang menjadi cikal bakal perusahaan GOTO. Nadiem disebut masih memiliki kepentingan di perusahaan tersebut.

“Jadi ini kental dengan irisan bisnis yang ujung-ujungnya, secara tidak langsung, oligarki di lingkaran Jokowi mendapat keuntungan,” tutur Koordinator Jatam Melky Nahar saat dihubungi reporter detikX pada Rabu, 27 September 2022.

Selain ketiga nama itu, Jatam menyebut kebijakan terkait kendaraan listrik saat ini juga akan menguntungkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sandiaga bakal diuntungkan lantaran perusahaannya, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), kini telah menambahkan kepemilikan sahamnya di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Total saham SRTG di MDKA kini mencapai 18,34 persen. MDKA, disebut Jatam, kini telah menjalin kerja sama dengan Tsingshan Group Limited asal China untuk mendirikan perusahaan bernama PT Merdeka Tsingshan Indonesia. Perusahaan patungan ini bergerak dalam bidang pengolahan bijih mineral sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Sedangkan Bamsoet diuntungkan lantaran kini dia menjabat Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Bamsoet juga kerap mempromosikan motor listrik BS Electric, yang diproduksi PT Bhakti Satia Elektrik. Salah satu direksi di perusahaan ini, Raffael Kardinal, merupakan anak Robert Joppy Kardinal. Robert merupakan elite politik Partai Golongan Karya yang disebut cukup dekat dengan Bamsoet.

Tim detikX telah berupaya menghubungi Nadiem dan Bamsoet untuk meminta keterangan maupun bantahan atas dugaan Jatam ini. Namun, sampai naskah ini diterbitkan, keduanya belum menjawab permohonan wawancara kami.

Sementara itu, Moeldoko mengakui perusahaannya mungkin bakal diuntungkan oleh kebijakan Jokowi. Namun, sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Moeldoko meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan menguntungkan satu atau dua pihak saja. Kebijakan ini, kata Moeldoko, bakal memberikan stimulus yang besar bagi seluruh pemain kendaraan listrik di Indonesia serta ekosistem kendaraan listrik itu sendiri.

“Jadi ini betul-betul peluang bagi dunia usaha (kendaraan listrik). Karena apa? Ada kepastian pasar. Orang mau berusaha kan kalau ada kepastian pasar,” terang Moeldoko.

Di sisi lain, kemenakan Luhut sekaligus CEO Electrum Pandu Sjahrir menolak jika dikatakan bahwa Inpres Nomor 7 Tahun 2022 bakal menguntungkan perusahaannya. Sebab, sejauh ini, kata dia, Electrum belum punya rencana ikut dalam tender maupun rencana pengadaan kendaraan listrik di institusi pemerintahan.

“Kita hanya fokus business to business saja. Kita nggak ada ke arah sana (berpartisipasi dalam pengadaan kendaraan listrik pemerintah). Per hari ini belum ada,” jelas Pandu saat dihubungi reporter detikX pada Jumat, 30 September lalu.

Senada dengan Pandu, Sandiaga membantah kalau dikatakan kebijakan kendaraan listrik akan menguntungkannya sebagai pemilik saham SRTG. Sebab, menurut Sandiaga, dia telah melepas segala hal yang berkaitan dengan perusahaan itu sejak terjun di dunia politik pada 2017. Waktu itu, Sandiaga terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan, yang menjabat Gubernur.

“Begitu pula saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, saya sudah mundur dari berbagai jabatan di perusahaan untuk fokus dalam membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi COVID-19,” tegas Sandiaga kepada reporter detikX pada Minggu, 2 Oktober 2022.