Spotlight

Sengsara karena Kenaikan Harga BBM

Sejumlah masyarakat merasa kenaikan harga BBM semakin memojokkan nasib mereka. Kelompok nelayan tradisional pun terancam tak bisa lagi menghidupi keluarganya.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Kamis, 8 September 2022

Setelah satu bulan masyarakat dihadapkan pada desas-desus naiknya BBM bersubsidi, akhirnya pada Sabtu, 3 September lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama empat menterinya resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi: Pertalite dan solar. Menurut Jokowi, ini adalah pilihan terakhir pemerintah.

Kenaikan harga BBM ini sudah berdampak bahkan sekitar sebulan sebelum diputuskan oleh pemerintahan Jokowi. Desas-desus pengurangan subsidi menyebabkan gonjang-ganjing di masyarakat. Dua dampak nyatanya adalah antrean mengular di pom bensin dan warga merasakan kelangkaan.

Salah satu korbannya Naufal. Di tengah mengejar setoran, sopir angkot trayek Stasiun Tanah Abang-Stasiun Jakarta Kota itu selama sebulan ke belakang mesti mengantre minimal setengah jam. Belum lagi ia kerap menemukan banyak SPBU yang kosong, buntut panic buying masyarakat.

“Sekarang susah beli bensin, ngantre terus, apalagi solar. Jalur kami nih, Tanah Abang-Kota, sudah susah pom bensin, apalagi yang masih ada solar. Jadi mereka harus beli di luar trayek. Sampai ke Slipi, Kebon Jeruk,” keluhnya.

Presiden Joko Widodo mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Foto : Sigid Kurniawan/Antarafoto


Di sini juga ngikut daerah lain, pakai aplikasi. Tapi nelayan tradisional kan nggak bisa bikin aplikasi. Kalau mau pakai aplikasi gimana? Ada nelayan yang nggak punya HP. Lagi pula kami nggak bisa buat akun di aplikasi juga karena kan nggak ada STNK kapal.”

Sehari Naufal biasa mengeluarkan kocek kurang lebih Rp 80 ribu untuk sepuluh liter Pertalite. Dia merasa terbebani oleh naiknya harga BBM bersubsidi. Terlebih, Naufal kerap menemukan kecurangan yang dilakukan oleh kendaraan berpelat merah, yang masih mengisi dengan BBM bersubsidi.

“(Naiknya harga BBM) yang dibebani rakyat-rakyat juga. Masalahnya, orang-orang kaya masih pakai Pertalite, yang bersubsidi. Harusnya sistem inilah yang harus diperhatikan sama pemerintah,” ujar pria berusia 40 tahun itu kepada reporter detikX.

Menurutnya, meski pemerintah berdalih akan menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak, Naufal ingat betul, semenjak periode pertama pemerintahan Jokowi, aliran bantuan itu cenderung tak konsisten.

“Dulu kan masih ada Premium, terus diilangin. Akhirnya kami beli Pertalite. Harga Premium di pom bensin tertentu Rp 5.500 waktu itu. Itu saya nikmatin nggak nyampe sebulan, cuma dua minggu. Nggak lama, ilang, akhirnya kami beli Pertalite harga normal juga. Saya bingung,” lanjutnya. 

Penyedia jasa logistik, Fauzi Ismi, juga merasa keberatan atas naiknya harga BBM. Ditambah, menurutnya, kondisi antrean di pom bensin yang mengular belakangan ini, menyebabkan stok BBM bersubsidi di beberapa pom kosong.

Fauzi mencontohkan, biasanya Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam dua-tiga hari. Ramainya pom bensin menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi. Buntutnya, waktu tempuh perjalanan jadi bertambah.

“Sebelumnya, ke Surabaya butuh waktu dua-tiga hari, sekarang bisa molor lagi karena kan ngantre BBM bisa sehari. Jadi sampainya bisa empat-lima hari. Apalagi kalau ke Medan. Pernah truk saya nunggu dua hari hanya untuk dapet BBM,” ujarnya pekan lalu.

Selain itu, naiknya harga BBM ini tentu sangat merugikan Fauzi. Sebab, dia tak mungkin mencabut kontrak dengan beberapa perusahaan yang sudah kadung memakai jasanya. Dampaknya, perusahaan Fauzi pun mesti menombok.

“Kan nggak mungkin kami tarik (kontraknya) karena harga BBM naik,” katanya kepada reporter detikX.

Pria berusia 22 tahun itu gondok karena pemerintah seakan mempermainkan hajat hidup orang banyak akibat ketidakpastian soal kenaikan harga BBM yang dia rasakan semenjak awal Agustus lalu. “Awal bulan katanya mau naik, tapi nggak jadi. Seakan kami dipermainkan,” imbuhnya.

Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Bengkulu ricuh, Selasa (6/9/2022).
Foto : Hery Supandi/detikSumut

Jerit Nelayan Tradisional

Sejumlah nelayan di daerah juga semakin terancam berhenti melaut. Ditambah, banyak nelayan yang semestinya berhak mendapatkan Pertalite dan solar bersubsidi masih kesulitan mengaksesnya.

Ancaman itu juga dirasakan oleh nelayan asal Pantai Matras, Kecamatan Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung, Anggi Maisya. Dia mengatakan, selama dua tahun ke belakang, tak pernah membeli bensin ke SPBU lagi. Sebab, kebijakan SPBU melarang pengisian BBM menggunakan jeriken.

Selain itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi, yang mesti menggunakan aplikasi MyPertamina, menyulitkan Anggi serta kawan-kawan nelayan yang lain. Penyebabnya, mekanisme aplikasi MyPertamina tak memungkinkan nelayan tradisional memiliki akun.

“Di sini juga ngikut daerah lain, pakai aplikasi. Tapi nelayan tradisional kan nggak bisa bikin aplikasi. Kalau mau pakai aplikasi gimana? Ada nelayan yang nggak punya HP. Lagi pula kami nggak bisa buat akun di aplikasi juga karena kan nggak ada STNK kapal,” ujarnya.

Dampaknya, ia mengandalkan bensin eceran di warung dekat rumahnya untuk mengisi bahan bakar kapalnya. Ketika melaut, Anggi atau biasa disapa Acoy membutuhkan 10 liter Pertalite untuk perahunya. Sebelum naik, harga Pertalite eceran Rp 10 ribu per liter, selisih Rp 2.350 dari harga Pertalite bersubsidi.

“Berarti, kalau naik, di pom saja (Pertalite) Rp 10 ribu, bisa-bisa eceran ini (harganya) Rp 14-15 ribu,” katanya kepada reporter detikX.

Jika dihitung, Acoy bisa menghabiskan minimal Rp 150 ribu sekali melaut. Acoy menuturkan memang ada bantuan pemerintah bagi nelayan tradisional, yakni di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Pertalite dijual dengan harga Rp 5.000. Namun, dari rumah Acoy, SPBN itu berjarak 20 kilometer.

“Pasti nggak kebagian lagi saya karena kan di dekat SPBN sana banyak nelayannya. Kami yang jauh datangnya belakangan nggak kebagi lagi karena udah abis (BBM bersubsidi),” katanya lirih.

Ditambah persyaratan pembelian BBM di SPBN yang mesti menunjukkan kartu nelayan. Acoy mengaku dirinya dan sebagian besar nelayan Pantai Matras tak mempunyai kartu nelayan lantaran terhambat proses administratif yang aksesnya sulit. “Kami kebanyakan nggak ngerti prosesnya karena susah.”

Ini senada dengan hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 82,2 persen nelayan di Indonesia masih mengakses BBM di penjual eceran dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual setelah disubsidi. Selain itu, 85 persen nelayan kesulitan mengakses BBM bersubsidi karena terbentur sistem kuota.

Hasil tangkapan Acoy pun tak selalu menguntungkan. Pria berusia 25 tahun ini kerap menombok karena belakangan cuaca yang buruk sangat mempengaruhi hasil tangkapannya.

“Saya biasanya cari cumi harganya Rp 75 ribu per kilogram. Biasanya bisa dapet 4-5 kilogram. Sekarang untuk dapet 1 kilogram saja susah,” kata Acoy lirih.

Pria yang telah menggeluti pekerjaan nelayan selama empat tahun ini merasa sangat keberatan terhadap naiknya harga BBM. Tangkapan ikan yang tak pasti tidak seimbang dengan biaya operasional, ditambah akses ke SPBU dan SPBN yang masih sangat jarang di daerahnya.

“Mau tidak mau kan kami dipaksa setuju ikut aturan pemerintah. Cuma tolong, kasih keringanan untuk nelayan seperti kami ini. Naiknya harga BBM kan (bikin) biaya operasional juga semakin besar. Saya berharap persebaran pom semakin banyak karena aksesnya saja sulit,” ujarnya.

Meski menolak kebijakan pemerintah terkait naiknya harga BBM, serta malah sering merugi, Acoy hanya bisa pasrah pada nasibnya. Dia tak patah semangat untuk terus melaut, berharap sepulangnya dapat membawa tangkapan ikan, minimal kebutuhan pangan keluarganya sendiri tercukupi.

“Soalnya, pemikiran nelayan, kalau sama sekali nggak nyari, ya nggak dapat, kan. Hari ini misal nggak dapet, siapa tahu besok dapet. Terus besok nggak dapet, siapa tahu besoknya dapet lagi. Ya gitu saja. Jadi kami tetap melaut terus walau cuaca nggak bagus. Paling nggak, tangkapan kami bisa buat keluarga kenyang,” ungkapnya.

Penolakan naiknya harga BBM ini juga nyaring disuarakan oleh KNTI. Menurut mereka, sampai sekarang pun kuota BBM bersubsidi belum didapatkan oleh nelayan tradisional.

“Nggak naik saja susah belinya, apalagi dinaikkan,” kata eks Sekjen KNTI Iing Rohimin.

Iing, yang berprofesi sebagai nelayan tambak udang, membutuhkan sekitar 45 liter Pertalite per minggu. BBM ini digunakan sebagai bahan bakar mesin tambak untuk menaikkan permukaan air.

“Meski nggak melaut, nelayan tambak seperti saya ini jumlahnya ribuan se-Indonesia. Kami juga butuh BBM. Kami sering diabaikan dan ini semua belum terdata dan terpenuhi kuotanya. Selama ini kebanyakan hanya nelayan tangkap yang terus disuarakan,” terangnya.

Senada dengan Acoy, Iing membeli BBM eceran karena terhambat persyaratan administratif serta akses SPBU dan SPBN bersubsidi yang masih sulit. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, kata Iing, sebagian besar kawan nelayannya mengakalinya dengan cara memindahkan BBM dari motor yang baru diisi ke kapal.

Nelayan menyiapkan BBM jenis solar subsidi untuk perbekalan melaut di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022). 
Foto : Dedhez Anggara/Antarafoto

“Kenyataannya di lapangan memang sekarang tidak bisa pakai jeriken di SPBN/SPBU mana pun. Sementara nelayan kita rata-rata waktunya habis untuk memikirkan laut. Jadi cenderung abai dengan hal-hal administratif,” kata pria 48 tahun itu.

Sistem kuota bagi penerima BBM bersubsidi serta persyaratan administratif yang mesti dikantongi nelayan tradisional semakin menyulitkan mereka untuk mendapatkan BBM. Akibatnya, nelayan tradisional yang semestinya mendapatkan jatah BBM bersubsidi pun terpaksa mengandalkan Pertalite eceran yang dijual di atas harga subsidi.

“Setiap wilayah itu seharusnya ada kuota distribusi BBM dari pemerintah. Karena jumlah nelayan tidak terdata, penentuan kuota dari BPH Migas dan Pertamina itu nggak mengacu ke data tersebut. Kalau datanya jelas dan ada, akan terpenuhi kuotanya, dan sebaliknya,” kata dia.

Imbasnya, biaya operasional melaut yang tinggi dan penghasilan nelayan yang tak menentu akan mengantarkan nelayan meminjam ke rentenir demi permodalan mereka melaut.

“Sekitar 70 persen kebutuhan pokok nelayan itu BBM. Selain itu, keluhan utama anggota kami: harga ikan yang fluktuatif, permodalan yang sering kali mengandalkan rentenir, infrastruktur SPBN yang kurang memadai, dan layanan pemerintah yang cenderung menyulitkan,” ujarnya.


Reporter: Rani Rahayu, Fajar Yusuf Rasdianto
Penulis: Rani Rahayu
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE