INVESTIGASI

Perkara Jenazah Corona di Tanah Wakaf

Sebanyak 631 jenazah korban COVID-19 di Jakarta berada di luar tempat pemakaman umum khusus yang sudah ditetapkan. Ada yang dikremasi dan dikubur di tanah wakaf dekat permukiman. Sebagian jenazah dikuburkan tanpa peti.

Ilustrator: Edi Wahyono

Rabu, 2 Februari 2021

Gubuk berukuran sekitar 4x4 meter berdiri tak jauh dari lokasi pemakaman wakaf keluarga di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. I’ing , 40 tahun, duduk bersandar dengan peluh di mukanya pada hari itu, Kamis, 28 Januari 2021. Mengenakan baju khusus penggali kubur warna abu-abu, dia beristirahat dari pekerjaannya merawat makam.

I’ing bercerita, pagebluk COVID-19 ini memberinya sebuah pengalaman baru. Pengalaman yang tak dia dapatkan selama 15 tahun bekerja sebagai penggali kubur: memakamkan jenazah yang membawa virus menular. “Saya kurang-lebih sudah empat kali menguburkan jenazah COVID-19 di sini,” kata dia sambil menunjuk lokasi pemakaman seluas lebih dari 9.000 meter persegi di belakangnya.

I’ing adalah pekerja gali kubur di pemakaman keluarga KH Amsar bin KH Inun di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lahan itulah I’ing menguburkan jenazah-jenazah COVID-19 sejak tahun lalu. Lokasinya bersebelahan dengan TPU Kampung Kongsi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berdekatan dengan permukiman warga.

Ketika pertama kali diminta menguburkan jenazah COVID-19, I’ing mengaku tidak takut. Lagi pula, dia berpikir, apa pun penyebab kematiannya, dia tetap harus menguburkan karena memang itu tugas utamanya. Namun memakamkan jenazah COVID-19 berbeda dengan jenazah biasa. Setidaknya, I’ing harus mengenakan alat pelindung diri (APD) dan menggali lubang yang lebih besar dari biasanya agar sesuai dengan ukuran peti jenazah. Pernah suatu ketika, I’ing diminta menguburkan jenazah COVID-19 tetapi tidak ada APD yang tersedia untuknya. Beruntung, keluarga jenazah berinisiatif menyiapkan APD.

Tempat Pemakaman Keluarga KH Amsar bin KH Inun di Kelurahan BIntaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang menerima empat jenazah COVID-19
Foto : May Rahmadi/detikX

Lain waktu, I'ing harus bekerja dua kali karena lubang yang dia gali tidak cukup untuk dimasuki peti. Hal itu terjadi karena sebelumnya dia tidak mendapat informasi jelas mengenai ukuran peti. I’ing juga dua kali berhadapan dengan kondisi ketika jenazah COVID-19 dimakamkan tanpa peti. Seperti pada 25 Januari lalu, ia memakamkan jenazah yang diurus dengan protap COVID-19 oleh rumah sakit. Namun keluarga meminta agar petinya ditanggalkan dengan alasan jenazah tersebut bukan COVID-19. “Kalau yang nggak pakai peti, itu urusan keluarganya. Saya menjauh setelah membuat lubang,” kata dia. “Nanti, kalau sudah dikubur setengah, baru saya bantu lagi,” ujarnya.

I’ing sebenarnya memahami risiko memakamkan jenazah COVID-19. Terlepas dari itu, situasi pandemi ini menambah pendapatannya setiap kali menggali kubur. Sebab, keluarga jenazah COVID-19 ataupun pengurus makam berinisiatif memberi tambahan biaya jasa kepadanya. “Kalau yang COVID-19 itu di atas Rp 700 ribu satu kali gali, tetapi jumlah itu dibagi tiga (dengan temannya yang membantu). Kalau yang non-COVID-19 itu Rp 500 ribu,” ungkap I’ing, yang pendapatannya bergantung pada seberapa banyak orang yang dikuburkan di pemakaman itu dan perawatan makam.

Dading Zainal selaku ketua pengurus tempat pemakaman keluarga KH Amsar bin KH Inun membenarkan ada dua jenazah COVID-19 yang dimakamkan tanpa peti di lahan yang diurusnya itu. Dia berdalih hal tersebut adalah amanah dari keluarga dan telah menjadi aturan yang berlaku di sana. “Oke, kalau mau memakamkan di tempat saya. Ini bukan wakaf (umum), ya. Jadi dengan catatan, mereka mau mengikuti aturan saya: buka petinya,” kata Dading saat ditemui di rumahnya, Rabu, 27 Januari 2020.

Pada mulanya, dia menjelaskan, lahan yang dia urus sejak 2015 tersebut tidak menerima jenazah COVID-19. Sebab, menurut dia, aturan pemerintah tidak memperbolehkan hal itu. Apalagi Dading mendapatkan respons penolakan dari RT dan beberapa warga mengenai wacana tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Dading memutuskan memberikan izin. “Orang meninggal mau kita biarkan? Kan, kasihan. Kita ingin membantu. Tapi kalau nggak dibuka (petinya), saya nggak mau.”

Kendati begitu, tidak semua orang juga bisa dimakamkan di sana. Tempat pemakaman yang diurus Dading hanya untuk ahli waris dan warga sekitar. Dading mengklaim tidak ada perbedaan perlakuan terhadap jenazah COVID-19 dengan yang bukan dalam hal biaya. Nilainya sekitar Rp 2-2,5 juta, tergantung kebutuhan dalam proses pemakamannya. Sedangkan terhadap keluarga atau ahli waris pemilik makam tak dipungut biaya sama sekali.

Bambang Irawan, Ketua RW wilayah tempat pemakaman KH Amsar bin KH Inun, Bintaro, berada.   
Foto: May Rahmadi/detikX

Ketua RW setempat, Bambang Irawan, juga mengetahui ada jenazah COVID-19 yang dimakamkan di tempat pemakaman tersebut. Namun ia mengaku tak tahu perihal dua jenazah COVID-19 yang dimakamkan tanpa peti karena amanah yang diemban pengurus makam. “Kalau bicara soal itu, iya (amanah). Tapi, kalau bicara SOP, kan, wajib. Kalau saya tahu, mendingan nggak usah. Karena, dalam penerapan prokesnya, itu sudah standar,” kata Bambang, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Dading. “Nanti Pak Dading akan saya tekankan bahwa untuk pemakaman COVID-19 harus menggunakan peti.”

Kendati begitu, Bambang memastikan, secara umum pemakaman jenazah COVID-19 di sana berlangsung aman dan tak ada masalah. Warga yang sebelumnya takut kini sudah bisa menerima. Zaini, warga sekitar, mengatakan ketakutan warga hanya muncul ketika awal-awal pandemi. Seiring berjalannya waktu, warga mulai memahami bahwa pemakaman jenazah COVID-19 di sana tidak berdampak pada kesehatannya. “Ketakutan karena kurang sosialisasi,” kata Zaini.

* * *

Pemakaman jenazah COVID-19 di luar TPU yang ditentukan Pemprov DKI sering terjadi. Jenazah Sekretaris Daerah DKI Saefullah pun dimakamkan di tanah wakaf milik keluarga pada September 2020. Memang, sejak kasus COVID-19 pertama ada di Indonesia, tepatnya 2 Maret 2020 hingga sekarang, tidak ada aturan yang melarang pemakaman jenazah COVID-19 di makam umum.

Catatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI per 29 Januari 2021, total ada 13.604 jenazah korban SARS-COV-2 yang diurus Pemprov DKI sejak Maret 2020. Rinciannya, 10.074 jenazah dimakamkan di tiga TPU khusus milik Pemprov (Pondok Ranggon, Tegal Alur, Srengseng Sawah), 1.227 di TPU umum milik Pemprov, 1.672 dibawa ke luar Jakarta, dan 631 di lahan wakaf atau dikremasi.

Dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 55/SE/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Pasien COVID-19 di DKI Jakarta yang dikeluarkan pada Maret 2020 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 yang dikeluarkan pada Juli 2020, tertulis bahwa penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum. Namun dua aturan itu mengharuskan pemakaman jenazah menggunakan peti.

Siti Hasni, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama/detikX

Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Siti Hasni menjelaskan, sebenarnya sejak awal tidak ada lahan khusus untuk jenazah COVID-19. Penunjukan dua TPU, yaitu Pondok Ranggon dan Tegal Alur, pada awalnya hanya untuk membantu proses pemakaman jenazah yang harus cepat. “Memakamkan di lahan umum juga jadi. Tapi, karena di dalam penanganan COVID-19 ini sifatnya segera, (penunjukan dua lahan itu dilakukan) supaya tidak terjadi penumpukan di rumah sakit dan membantu tenaga kesehatan yang juga bergerak cepat,” kata dia. “Kita harus mobilisasi untuk pengangkutan secepatnya.”

Apalagi, dia melanjutkan, saat ini kebutuhannya semakin tinggi karena kasus COVID-19 terus bertambah. Pemprov harus mencegah penumpukan jenazah di rumah sakit. Siti menegaskan tidak ada larangan memakamkan jenazah COVID-19 di pemakaman umum. Yang terpenting, semua harus mengikuti protokol kesehatan berdasarkan ketetapan pemerintah.

Selain TPU Pondok Ranggon, Tegal Alur, dan Srengseng Sawah, Pemprov DKI memakamkan jenazah COVID-19 di TPU lainnya, seperti TPU Tanah Kusir, Jeruk Purut, Menteng Pulo, dan Karet Bivak. Di tempat-tempat pemakaman milik Pemprov itu, berlaku sistem tumpang. Sistem tersebut dibuat karena mempertimbangkan keterbatasan lahan. “Masyarakat harus datang ke TPU-TPU tersebut dengan membawa surat makam sebelumnya untuk mengetahui siapa yang mau ditumpangi. Baru kita proses penggalian,” kata Siti.

Sedangkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tidak memiliki kewenangan mengatur pemakaman wakaf keluarga maupun wakaf umum. Namun, dalam proses pemakaman jenazah COVID-19, baik di lahan milik Pemprov maupun perorangan, pihaknya selalu mendapat laporan. Sebab, pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke pemakaman pasti menggunakan peti dari Dinas Pertamanan. “Kadang keluarga ingin dimakamkan di dekat rumahnya. Bisa saja. Tidak ada larangan apa pun. (Penguburan) di makam DKI silakan, di makam keluarga silakan. Tidak kita batasi,” ujar Siti.

Mengenai masalah ketersediaan APD jika memakamkan jenazah COVID-19 di lahan milik perorangan, Siti mengatakan masyarakat bisa meminta kepada pemerintah setempat secara gratis. Masalah lainnya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam prosesi pemakaman, ia menyampaikan, jika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran seperti pemakaman jenazah COVID-19 tanpa menggunakan peti, harus segera dilaporkan ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat.

Kesibukan petugas pemakaman di pemakaman khusus COVID di TPU Bambu Apus. Terlihat petugas menguburkan jenazah penderita COVID yang dimasukkan ke dalam peti.
Foto : Syailendra Hafiz Wiratama

“SOP-nya memang harus pakai peti. Kalaupun terjadi petinya dibuka sesampai di pemakaman, itu harus dilaporkan aparat setempat untuk pembinaan,” katanya. Siti berjanji akan meningkatkan sosialisasi mengenai hal ini. Sosialisasi itu dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Dalam pandangan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, jenazah COVID-19 perlu dimakamkan di tempat khusus karena dua alasan. Pertama, alasan keamanan. Jika jenazah COVID-19 dimakamkan di pemakaman umum, ada kemungkinan prosesnya berbarengan dengan pemakaman jenazah non-COVID-19. Ini membuka peluang terjadinya penyebaran virus. “Bakal repot,” katanya.

Kedua, alasan statistik. Dengan tidak memakamkan jenazah COVID-19 di luar lahan Pemprov, pencatatan akan lebih mudah dan akurat. Ini penting untuk menghitung jumlah korban virus SARS-COV-2. “Kita bisa menghitung berapa korban sesungguhnya,” kata Pandu. “Kalau digabung, jadi sulit.”

Pandu memahami tidak ada larangan memakamkan jenazah COVID-19 di pemakaman umum yang dikelola perorangan. Namun, dia mengingatkan, perlu pemahaman dan kemampuan khusus untuk memakamkan jenazah COVID-19 yang meninggal karena virus menular ini, bukan hanya soal ketersediaan APD. Para petugas yang terlibat dalam pemulasaraan sampai ke pemakaman jenazah COVID-19 pun, Pandu menjelaskan, itu sudah menerima pelatihan yang khusus. “Kan mereka sudah terlatih, yang memandikan jenazah sampai yang memakamkan. Kalau di pemakaman keluarga, apa ada yang sudah (pasti) pakai APD?” katanya.


Reporter: May Rahmadi, Syailendra Hafiz Wiratama, Melisa Mailoa
Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE