INVESTIGASI

Menelisik Problem Pengolahan Limbah COVID-19

Limbah medis berbahaya makin menumpuk akibat pandemi COVID-19, tapi tempat pengolahannya tidak bertambah. Sampah medis dari luar Jawa harus dikirim ke Jawa untuk dimusnahkan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Rabu, 20 Januari 2015

Bukan hanya jumlah penderita Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang kian hari kian banyak di Indonesia, volume sampah atau limbah medis pun meningkat 30-50 persen selama pandemi berlangsung. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, sampah medis yang dihasilkan dari 34 provinsi mencapai 1.662,75 ton, dihitung sejak April hingga Oktober 2020.

Data berbeda dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Untuk Jakarta saja, berdasarkan pengawasan tidak langsung, yakni melalui pendataan melalui aplikasi Google Form, jumlah sampah medis yang dihasilkan fasilitas layanan kesehatan mencapai 5.607,7 ton. Total sampah itu berasal dari rumah sakit penanganan COVID-19 sebesar 80 persen (4.504,3 ton) dan rumah sakit nonpelayanan COVID-19 sebesar 20 persen (1.103,3 ton). Sampah medis tergolong sebagai limbah B3 (bahan berbahaya beracun).

Jumlah itu belum termasuk limbah medis dari rumah tangga yang meningkat sejak pandemi. Limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit dan rumah tangga perlu ditangani secara serius. Limbah-limbah itu harus dimusnahkan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

Petugas sedang melakukan pembakaran limbah infeksius di PT Jasa Madivest, Kawarang.
Foto : Muhamad Ibnu Chazar/ANTARA Foto


Jadi pengolahan limbah yang benar seperti itu. Jadi dari izin perusahaan, izin kendaraan, izin angkut, serta insinerator juga harus berizin, dan driver juga harus bersertifikasi. Dia harus mengerti dalam hal menangani limbah B3, khususnya limbah infeksius ini, yang sedang marak belakangan ini.”

Sayangnya, rumah sakit yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia masih sangat sedikit. Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemusnahan limbah B3 pun masih minim. Kementerian LHK mencatat, pada 2020, baru ada 14 perusahaan pengelolaan limbah B3 medis, yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

PT Mitra Tata Lingkungan Baru (MTLB) adalah salah satu perusahaan pengolahan limbah medis. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, sejak September 2020. “Wisma Atlet sehari itu produksi limbah medisnya beragam, nggak bisa monoton, karena tergantung jumlah pasiennya juga naik-turun. Rata-rata dalam satu bulan 1 ton, kadang lebih, kadang kurang, kan tergantung jumlah pasiennya,” kata CEO MTLB Herryanto Suhendi kepada detikX pekan lalu.

Secara bisnis, lanjut Herryanto, pengolahan limbah medis B3 ada peningkatan. Apalagi RSD Wisma Atlet tengah mengembangkan RSD di Pademangan, Jakarta Utara. “Mungkin karena dilihat secara okupansi di Wisma Atlet sudah penuh, dia mencarikan solusi untuk menyewa RSD di Pademangan. Nah, di situ saya yang mengolah limbah medisnya juga. Sudah berjalan bulan inilah,” tambahnya.

MTLB selama ini bergerak di bidang transportasi dan pengolahan limbah B3, yaitu menangani limbah medis dan industri. Di RSD Wisma Atlet, perusahaan itu menangani limbah medis berupa lumpur, padat, dan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan yang dikategorikan infeksius. Setiap perusahaan penarik limbah harus terdaftar di pemerintah daerah dan Kementerian LHK. Mobil pengangkut limbah juga harus mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK.

Mobil pengangkut limbah yang sudah terdaftar juga memiliki kode limbahnya. Misalnya, satu unit pengangkut memiliki kode hanya untuk limbah berupa lumpur, tak boleh mengangkut limbah medis lainnya. Sopir pengangkut limbah juga harus mengantongi surat izin mengemudi (SIM) B1 dan B2 Umum, juga wajib disekolahkan untuk dididik bagaimana cara menangani limbah B3.

Semua limbah medis B3 harus dimusnahkan di tempat insinerator atau pembakaran. Mobil pengangkut limbah medis B3 dari RSD Wisma Atlet hingga ke tempat insinerator dipantau dengan festronik atau semacam alat pelacak GPS. Kegunaan festronik adalah memantau apakah mobil pengangkut limbah benar-benar sesuai aturan sampai ke tempat pembakaran atau tidak.

Aksi petugas memilah-milah sampah medis sebelum dikirim ke pengolahan limbah B3
Foto : Pradita Utama/detikcom

Sesampai di tempat pembakaran, mobil pengangkut limbah menerima stempel manifesnya, yang nantinya dikembalikan ke perusahaan pengolah limbah dan Kementerian LHK. Perusahaan juga wajib melaporkan neraca keuangan dan kinerjanya kepada Kementerian LHK. Semua itu dibuat dalam laporan neraca limbah yang dilakukan per semester.

“Jadi pengolahan limbah yang benar seperti itu. Jadi dari izin perusahaan, izin kendaraan, izin angkut, serta insinerator juga harus berizin, dan driver juga harus bersertifikasi. Dia harus mengerti dalam hal menangani limbah B3, khususnya limbah infeksius ini, yang sedang marak belakangan ini,” jelas Herryanto.

Limbah medis B3 dari RSD Wisma Atlet akan diangkut oleh armada MTLB dan dimusnahkan di insinerator milik PT Triguna di Karawang, Jawa Barat. Insinerator Triguna memiliki dua tungku besar, yang bisa membakar 500 kilogram sampah dalam 1 jam. Dalam satu hari, sekitar 8 ton sampah B3 bisa dibakar di tempat itu. MTLB tak hanya menangani limbah medis di RSD Wisma Atlet, tapi juga menangani rumah sakit umum daerah dan swasta di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut Herryanto, biaya transportasi dan biaya pengolahan limbah bisa sama, juga bisa beda. Namun biaya pengolahan limbah B3 saat ini di kisaran Rp 15-75 ribu per kilogram. Keuntungan yang didapat dari perusahaan pengolah dan pemusnah limbah ini didapatkan dari selisih biaya pengangkutan dan biaya pembakaran atau tempat pembuangan akhir. Biaya pengolahan limbah B3 mungkin naik dibanding sebelum pandemi COVID-19.

Sementara itu, Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Sutoyo mengatakan jumlah perusahaan pengolahan sampah B3 medis tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah medis akibat pandemi COVID-19. Di Jawa saja, kata dia, fasilitas pemusnahan sampah medis sangat kurang. Ia juga mengungkapkan banyak sampah medis yang dibuang ke pengepul liar di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi. Termasuk sampah medis COVID-19. Para pengepul itu banyak yang bekerja dengan oknum-oknum rumah sakit. Alat-alat kesehatan bekas yang masuk di Bantargebang disortir kembali oleh pengepul untuk dijual.

“Yang mahal itu kayak botol infus, selang, sampai jarum suntik. Baju hazmat dan sebagainya itu sih nggak laku. Cuma kalau bicara peningkatan, itu jelas sangat meningkat jumlahnya. Di Jakarta, sender itu peningkatannya bisa 4-5 kali lipat,” kata Bagong kepada detikX dua pekan lalu.

Bagong Sutoyo, Ketua Koalisi Persampahan Nasional
Foto : Dok Pribadi

Herryanto juga mengungkapkan minimnya fasilitas pengolahan limbah B3 di luar Jawa membuat limbah-limbah jenis tersebut harus dibawa ke Jawa untuk dimusnahkan. Limbah-limbah itu ditampung sementara di tempat penampungan milik perusahaan di pelabuhan. Ketika volumenya penuh, limbah itu kemudian dikapalkan ke Jawa.

“Dari Indonesia timur itu yang saya tahu ada teman di Sulawesi mereka biasanya dikemas dalam satu kontainer. Cuma tetap ada persyaratan yang harus dijalankan juga, misalnya dia harus punya tempat penyimpanan sementara di pelabuhan, karena kontainer itu kan harus terisi penuh baru lewat kapal laut. Kapal lautnya pun harus memiliki izin mengangkut, ada sertifikasinya juga baik dari Kementerian LHK dan Kemenhub. Nanti biasanya dari situ dibawa ke ending (insinerator),” katanya. Ia menyarankan beberapa pabrik semen di luar Jawa yang punya insinerator bisa diperbantukan untuk memusnahkan limbah B3 medis.

Seorang pengusaha yang bergelut di pengolahan limbah B3, yakni  Direktur Utama PT Fajar Budi Lestari, Kabullah, mengatakan tak semua perusahaan pengelola limbah memiliki tempat pembakaran sendiri, tapi hanya pengangkutan saja. Pasalnya, untuk membangun tempat insinerator atau pembakaran limbah, dibutuhkan dana Rp 80-100 miliar. Tak hanya harus mengantongi izin yang ketat KLHK, Dirjen Pajak, Kemenhub, Kemenkes, setiap perusahaan pengelola limbah yang ingin beroperasi harus memiliki uang deposito di rekening perusahaan setidaknya Rp 150 juta.

“Kalau sudah punya uang Rp 150 juta, aman buat operasional, buat bayar karyawan, angkutan, dan bayar ke tempat pembakaran. Kan dana dari RS atau pabrik biasanya baru turun dua-tiga bulan setelah kita kerja,” katanya.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE