INVESTIGASI

Asa Pembatasan Sosial Jakarta

“Kesadaran diri masyarakat juga dibutuhkan dalam hal ini. PSBB ini membuat kita semua kerjasama secara aktif.”

Foto: ANTARA Foto

Jumat, 10 April 2020

Teng! Jumat, 10 April 2020, ini mulai diberlakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 9 April 2020.

PSBB di Jakarta berlaku selama 14 hari dan akan diperpanjang melihat perkembangan pandemi COVID-19 ke depan. Hingga 9 April 2020, menurut data Kementerian Kesehatan, di Jakarta terdapat 1.719 kasus positif virus corona. Rinciannya, 155 orang meninggal dunia, 82 orang sembuh, 1.077 orang dirawat, dan isolasi mandiri 405 orang. Sedangkan secara nasional, tercatat 3.293 orang terinfeksi virus corona. Sebanyak 280 orang meninggal dunia, 252 orang sembuh, dan 2.761 orang menjalani perawatan.

PSBB Jakarta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan PSBB pada 7 April 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 pada 3 April 2020. Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Status Darurat Kesehatan Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga : Jurus Baru Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan penerapan PSBB di Jakarta. 
Foto : Dok Pemprov DKI Jakarta

Dalam Pergub DKI Jakarta, PSBB meliputi penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan institusi pendidikan lainnya (pasal 6), pembatasan aktivitas di tempat kerja (pasal 9), pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah (pasal 11), pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum (pasal 13), pembatasan kegiatan sosial dan budaya (pasal 16) dan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang (pasal 18).

Namun, ada beberapa pengecualian dalam PSBB, seperti adzan atau lonceng sebagai tanda waktu ibadah diperbolehkan. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum dibatasi hanya lima orang, kegiatan masyarakat ke luar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan berolahraga mandiri. Khitanan harus di tempat pelayanan kesehatan, pernikahan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, pemakaman atau takziah kematian bukan karena COVID-19.

Para pelanggar pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.'

Pengecualian lainnya dalam transportasi adalah kendaraan bermotor pribadi diperkenankan asal hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok dan tetap menggunakan masker. Angkutan umum dan perkeretaapian tetap beroperasi dengan pengurangan penumpang 50 persen dari kapasitas normal. Ojek online (ojol) berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk angkut barang. Semua pengecualian itu tetap memperhatikan ketentuan physical distancing (jaga jarak).

Seluruh kantor atau instansi pemerintah tetap beroperasi, kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak sektor kebencanaan atau sosial. Begitu juga dengan BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan pelaku usaha di sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi dan teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi dan industri strategis.

Aktivitas warga DKI Jakarta di hari pertama penerapan PSBB
Foto : Rengga Sancaya/detikcom

Selama PSBB, warga Jakarta berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan dasar medis dan memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19. Masyarakat wajib mematuhi pelaksanaan PSBB, mengikuti tes dan pemeriksaan sample COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing), isolasi mandiri di rumah atau shelter atau rumah sakit dan melaporkan diri bila diri sendiri atau keluarganya terpapar COVID-19. Ketua RT atau RW wajib melakukan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan PSBB. “Pasal 27, para pelanggar pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana,” begitu bunyi aturan dalam Pergub DKI Jakarta tersebut.

Warga DKI Jakarta menaruh harapan besar pada penerapan PSBB ini. “Semoga dengan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta ini dapat betul-betul efektif sehingga penyebaran virus corona dapat ditekan dan tidak menambah korban lagi,” ucap Restuningtyas, warga Duren Sawit, Jakarta Timur, kepada detikX, Jumat, 10 April. Ia menilai PSBB sudah sangat tepat. Apalagi korban virus corona terbesar berada di Jakarta. Sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya bekerjasama dengan mentaati social/physical distancing dan tetap berada di rumah. Apalagi sebenarnya tim medis dalam menangani virus corona pun kewalahan dan terbatas. “Semoga virus corona cepat berlalu sehingga kita dapat menata kembali kehidupan kita bersama-sama seperti sediakala,” katanya.

Namun, Restuningtyas mengaku bersedih ketika anak-anak harus diliburkan sementara hingga batas waktu yang belum jelas. Ia mengaku masih beruntung masih bisa bekerja di rumah (work from home). Tapi bagaimana dengan nasib para pekerja atau buruh harian yang akan berkurang hasil pencarian nafkahnya. Bahkan sudah ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran sejumlah perusahaan. “Diharapkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kompensasi sebesar Rp 3,7 triliun kepada warga miskin bisa terwujud,” ujarnya.

Salah satu isi PSBB di Jakarta adalah ojek online dilarang mengantar penumpang, hanya barang atau makanan.
Foto : Grandyos Zafna/detikcom

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai sukses atau tidaknya pemberlakuan PSBB di Jakarta tergantung dari kerja sama, gotong royong, solidaritas dan optimisme masyarakatnya. “Kita jangan berharap pemerintah saja yang kerja, tapi semua bekerja. Kesadaran diri masyarakat juga dibutuhkan dalam hal ini. PSBB ini membuat kita semua kerjasama secara aktif,” ungkapnya kepada detikX, Kamis, 9 April.

Melihat perkembangan penyebaran COVID-19, Pemprov Banten meminta Bupati Tangerang, Walikota Tangerang dan Walikota Tangerang Selatan agar secepatnya membuat surat kepada Presiden dalam hal ini Menkes untuk dipertimbangkan memberlakukan PSBBI."

Selain PSBB di Jakarta, lanjut Melki, ada beberapa daerah lainnya yang juga mengajukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini. Seperti di Timika, Fak-fak dan Sorong di Papua. Lalu di Dumai dan wilayah Bogor, Bekasi dan Tangerang Raya juga sudah ancang-ancang mengajukan hal yang sama. Hanya saja apakah pengajuan itu sudah memenuhi syarat ketentuan Permenkes terkait aspek kesehatan, penanganan sosial dan ekonomi serta keamanan. “Saya kira memang kalau kondisi obyektifnya memungkinkan, pasti PSBB akan diberikan Kementerian Kesehatan,” imbuh Melki.

Wilayah penyangga ibu kota Jakarta, seperti Bogor, Depok dan Bekasi dan Tangerang juga tergolong zona merah penyebaran COVID-19. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk wilayah Banten ada 218 kasus terkonfirmasi, 20 orang meninggal dunia dan tujuh orang sembuh. Sementara di Jawa Barat tercatat 378 kasus terkonfirmasi, 40 orang meningga dunia dan 19 orang sembuh.

(Ilustrasi) Terminal Blok M yang sudah sepi. Sebelum diberlakukannya PSBB, Jakarta sudah mulai membatasi beberapa hal, termasuk transportasi umum. 
Foto : ANTARA Foto

Karena itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati/Walikota Bekasi agar mengusulkan agar diberlakukan PSBB kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Presiden Joko Widodo. “Jawa Barat mengusulkan, Kabupaten Bogor pun siap mengajukan PSBB dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, Rabu, 8 April 2020.

Begitu juga dengan Gubernur Banten Wahidin Halim meminta serupa kepada Bupati Tangerang, Walikota Tangerang dan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) agar mengusulkan PSBB di wilayah masing-masing. “Melihat perkembangan penyebaran COVID-19, Pemprov Banten meminta Bupati Tangerang, Walikota Tangerang dan Walikota Tangerang Selatan agar secepatnya membuat surat kepada Presiden dalam hal ini Menkes untuk dipertimbangkan memberlakukan PSBB,” kata Wahidin, Selasa, 7 April 2020.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE