INVESTIGASI

Jurus Baru Jokowi

Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi opsi Presiden Joko Widodo untuk menghambat COVID-2019. Berhasilkah jurus baru Jokowi ini?

Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA Foto

Kamis, 2 April 2020

Harapan masyarakat agar Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta yang paling banyak terpapar virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di karantina wilayah atau lockdown pupus sudah. Alih-alih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika keadaan menjadi abnormal, maka Jokowi juga menyiapkan darurat sipil berdasarkan aturan ‘jadul’, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.

PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020. Di hari yang sama, Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Status Darurat Kesehatan Masyarakat. Sesuai dengan UU, PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan para kepala daerah.

“Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Maret 2020 lalu.

Presiden Joko Widodo
Foto : Muchis Jr/Biro Setpres


Pak Jokowi sudah betul tidak me-lockdown di mana pun di wilayah Indonesia. Amerika saja tidak lockdown, sedang Itali lockdown pun tetap sangat buruk.”

Jokowi menekankan, dengan berlakunya PSBB ini, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tak terkoordinasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Pihak keamanan, Polri, juga bisa mengambil tindakan hukum agar PSBB berjalan dengan baik dalam mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Indonesia memang bisa belajar dari pengalaman negara lain dalam mencegah penyebaran virus ganas itu, tapi tidak bisa meniru hal begitu saja.

“Semua negara memiliki ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, inti kebijakan pemerintah, pertama, kesehatan masyarakat paling diutamakan. Penyebaran COVID019 harus dikendalikan dan pasien terpapar harus diobati. Kedua, menyiapkan jaring pengaman sosial untuk lapisan masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, baik makro, kecil, dan menengah tetap beroperasi dan menjaga penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan pemerintah pusat ini sebagai jawaban atas permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar diberlakukan karantina wilayah di DKI. Permintaan Anies cukup beralasan, mengingat jumlah warganya yang terpapar COVID-19 terus meningkat. Sampai Rabu, 1 Maret 2020, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kasus positif virus corona mencapai 794 orang. 51 orang di antaranya sembuh dan 87 orang meninggal dunia. Sementara, secara nasional kasus positif mencapai 1.677 orang, 103 orang diantaranya sembuh dan 157 orang meninggal dunia. Namun, Jokowi menolak kebijakan karantina wilayah.

Menteri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud Md, mengatakan, PSBB dianggap sudah mencakup berbagai ide dalam menyelesaikan dan penanganan virus corona, termasuk di dalamnya karantina wilayah. “Jadi ada yang suara soal karantina, ada bersuara soal lockdown sudah tercakup di situ semua. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu, tetapi tetap dalam ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti selama ini,” katanya dalam video keterangan pers, Selasa, 31 Maret.

Suasana Ibu Kota Jakarta yang sepi imbas dari merebaknya virus corona.
Foto: ANTARA Foto. 

Mahfud membenarkan bahwa  Anies mengirimkan surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret dan diterima 29 Maret 2020. Inti isi surat itu di antaranya meminta pertimbangan pemerintah pusat untuk memberlakukan karantina wilayah. Tapi permintaan itu tak dikabulkan. Akhirnya Anies sebagai memperpanjang status tanggap darurat bencana COVID-19 di wilayah DKI Jakarta melalui surat bernomor 361 Tahun 2020 tanggal 31 Maret lalu. Perpanjangan masa tanggap darurat mulai 3 April hingga 19 April 2020.

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan, pemberlakuan status darurat kesehatan dan penerapan PSBB sudah tepat. Sebab lockdown yang dilakukan sejumlah negara ternyata tidak efektif dan malah memperburuk kondisi di negara yang bersangkutan. Contohnya di Italia dan di India. “Pak Jokowi sudah betul tidak me-lockdown di manapun di wilayah Indonesia. Amerika saja tidak lockdown, sedang Italia lockdown pun tetap sangat buruk,” terang Siti dalam pesan yang diterima detikX melalui salah satu keluarganya, Kamis, 2 Maret 2020.

Siti menilai, lockdown memiliki konsekuensi sosial, ekonomi dan politik yang sangat buruk. Juga berakibat buruk bagi masyarakat yang akan lebih menderita. “Physical distancing cukup dengan catatan segera screening massal dengan Rapid Test yang tepat,” jelas Siti.

Siti menjelaskan, virus corona atau COVID-19 merupakan virus genom, di mana gen virus itu akan menyesuaikan dengan struktur Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) manusia di masing-masing negara yang terpapar. Sehingga penularannya tidak cocok dengan epidemiologi. Kenapa Indonesia sebagai negara terakhir yang malah terpapar? Menurut Siti, karena sejak awal tidak melakukan screening massal, sehingga tidak tahu apakah ada yang positif atau negatif. Tak heran, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia meningkat dengan angka kematian tinggi.

Case fatality rate (CFR) Indonesia tinggi, karena screening massal tidak dilakukan, maka yang positif sekitar 1.677 itu yang kebetulan dites. Kalau semua dites, mungkin positifnya akan jauh lebih besar, maka CFR-nya akan rendah. CFR itu jumlah yang jumlah meninggal dibagi yang positif. Yang positif tidak harus meninggal, bisa lihat kasus di Amerika,” pungkas Siti.

Namun, anggota DPR Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan, melihat jumlah korban yang makin bertambah dari hari ke hari, sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah. Dengan karantina wilayah itu, warga lebih bisa diatur, lebih tertib dan taat. Ia menduga karantina wilayah tidak menjadi opsi kebijakan karena pemerintah harus menanggung biaya kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Belum lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang akan berhenti beroperasi.

Tidak adanya karantina wilayah membuat masyarakat masih bebas keluar masuk Jakarta, termasuk yang dilakukan para pemudik.
Foto : ANTARA Foto

“Saya juga heran, kenapa tiba-tiba opsi ini (PSBB) muncul. Setahu saya, kemarin Menko Polhukam sudah mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan karantina wilayah. Dengan adanya opsi baru ini, pemerintah kelihatannya belum siap untuk mengambil keputusan yang cepat dan tegas. Sementara, masyarakat sedang menunggu kebijakan yang dianggap dapat memutus penyebaran virus corona di Indonesia,” katanya kepada detikX.

Mengenai penerapan darurat sipil, Daulay juga menilai kurang tepat. Sebab, dasar yang dipakai adalah Perppu Keadaan Bahaya di mana aturan tersebut muncul pada masa revolusi sebagai respons terhadap situasi saat itu. Sifatnya pun sementara atau temporal. Kedua, Perppu itu tidak tepat digunakan karena lahir sebelum era otonomi daerah. Ketiga, Perppu itu diterapkan bilamana keamanan atau ketertiban terancam salah satunya karena bencana alam. Namun, virus COVID-19 bukanlah bencana alam dan sudah ada Gugus Tugas yang menanganinya.

“Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi saat ini. Ini kan sama dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan alat darurat sipil. Jadi darurat sipil dipakai sebagai alat untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar,” tegasnya.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE