INVESTIGASI

Galau Lockdown Istana

Desakan lockdown, khususnya di ibu kota, terus disuarakan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah tengah membahas PP implementasi karantina wilayah.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Sabtu, 28 Maret 2020

Virus corona atau Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19) yang menyerang Indonesia sampai saat ini sudah menulari 1.046 orang di 11 Provinsi. Berdasarkan data per 27 Maret kemarin itu, 87 orang dilaporkan meninggal dunia, 46 orang sembuh, dan 913 dirawat. DKI Jakarta merupakan wilayah yang terdampak paling parah dengan jumlah 524 pasien positif corona. Dari seluruh pasien positif di DKI itu, 51 orang meninggal dunia dan 31 orang sembuh. Sementara warga negara Indonesia yang terinfeksi corona di luar negeri sebanyak 92 orang per 26 Maret 2020 (satu orang meninggal di Singapura).

Dari data yang dirilis pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNP) dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) sangat tinggi, yaitu 8,3 persen. Secara global, Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan sudah 537.046 orang terjangkit virus corona di 199 negara dengan kematian akibat virus ini mencapai 24.110.

Sejumlah negara di dunia telah melakukan lockdown atau mengunci dan mengisolasi wilayahnya yang terinfeksi, seperti Wuhan di Provinsi Hubei (Cina), Spanyol, Itali, Perancis, Denmark, Irlandia, Belanda, Belgia, Polandia, Arab Saudi, Libanon, Iran, Malaysia, Manila (Filipina). Dan terakhir, India me-lockdown wilayah pada Rabu, 25 Maret 2020. Indonesia hingga kini belum mengambil langkah menerapkan sistem lockdown. Padahal, hal itu bisa saja dilakukan, karena Indonesia telah memiliki perangkat UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Dalam UU itu disebutkan, karantina kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan penyebaran penyakit menular ini akibat radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, dan bioterorisme dan pangan. Pasal 49 menjelaskan, pengisolasian bisa berupa karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat serta fasilitas umum.

Dua pasien baru positif COVID-19 dirawat di rumah sakit di Jawa Tengah.
Foto : dok cnnindonesia

Namun, pemerintah hingga kini masih memilih opsi physical distancing dan social distancing. Artinya memperketat jaga jarak di luar dan di dalam rumah guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Alasan tidak melakukan lockdown itu karena karakter, kebudayaan dan tingkat kedisiplinan masyarakat di Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lainnya. “Kita tidak memilih jalan itu. Saya sudah pelajari dan memiliki analisa-analisa seperti ini di semua negara, kebijakan mereka apa dan hasilnya apa, kita pantau semua. Sehingga di negara kita memang yang paling pas physical pistancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, Rabu, 25 Maret.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga menjadi Kepala Gugus Tugas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo menegaskan, Jokowi juga telah menginstruksikan kepada Gugus Tugas tak akan mengeluarkan kebijakan lockdown. Yang penting, menurut Doni, masyarakat dan semua pihak mematuhi sosial distancing dan physical distancing, atau menjaga jarak aman tak berkumpul di luar maupun menjaga jarak di dalam rumah. “Jaga jarak, di manapun berada dan kapan pun, termasuk di dalam rumah sendiri sampai yakin tidak ada yang terpapar. Jangan berdempetan serta jangan berkerumun,” kata Doni dalam pesan singkatnya yang diterima detikX, Rabu, 25 Maret.

Guna mengantisipasi penyakit menular itu, pemerintah mengaktifkan 132 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Rinciannya, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, 65 rumah sakit BUMN, termasuk membuat fasilitas observasi virus corona skala besar di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Juga sudah mendirikan Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendirian rumah sakit yang dikelola secara gabungan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, TNI, Polri dan relawan. RS itu didirikan karena diprediksikan jumlah pasien virus corona terus meningkat, bahkan bisa mencapai 8.000 orang.

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay
Foto : dok. pribadi

“Dari hasil simulasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) DKI Jakarta, karena daerah Jakarta paling banyak terpapar virus ini, skenario terburuk adalah bisa mencapai 6.000 sampai 8.000 orang positif,” kata Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Eko Margiyono, dalam keterangan pers melalui akun YouTube BPNB, Kamis, 26 Maret.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memprediksikan akan terjadinya lonjakan yang cukup drastis korban terpapar COVID-19. Karena itu, dalam rapat virtual yang dilakukan oleh Komisi IX DPR beberapa waktu lalu, para anggota dewan sudah menyarankan agar pemerintah membuka opsi lockdown. Namun, pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Doni menjelaskan tidak mudah untuk melakukan lockdown, khususnya di DKI Jakarta. Sebab, sumber logistik di ibu kota masih bergantung dari luar Jakarta.

Lalu, banyak pekerja informal yang mengadu nasib di Jakarta, termasuk pedagang-pedagang di pasar tradisional, yang pasti akan terkena dampak langsung bila wilayah Jakarta dikunci. Yang paling penting juga, kebijakan lockdown akan berimplikasi kepada negara-negara lain yang membuka perwakilannya di ibu kota. Ibu kota juga menjadi markas bagi perusahaan-perusahaan besar yang sebagian hingga kini masih harus mempekerjakan karyawannya di kantor.

Namun, menurut anggota DPR Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, sebaiknya lockdown diberlakukan supaya benar-benar dapat memutus rantai penyebaran virus di ibu kota. Dia melihat social distancing atau physical distancing saat ini ternyata tidak efektif. Buktinya banyak masyarakat yang ke luar rumah dan jalanan di ibu kota masih dipenuhi lalu lalang kendaraan. Sarana transportasi umum seperti kereta api listrik (KRL) juga masih beroperasi. “Saya menyarankan kepada pemerintah untuk menutup sebulan atau sebulan setengah semuanya secara adil nggak ada yang keluar,” kata Daulay kepada detikX, 26 Maret 2020.

Pemerintah Kota Tegal melakukan 'Lockdown' lokal dengan menutup jalur pantura dari arah Jawa Tengah maupun arah Jakarta sehingga kendaraan dialihkan ke Jalur Lingkar Utara (Jalingkut) mulai hari Senin (23/3/2020) hingga 14 hari mendatang.
Foto : Oky Lukmansyah/ANTARA

Selama masa lockdown, pemerintah mempersiapkan logistik yang cukup banyak untuk mensuplai masyarakat yang membutuhkan. Teknisnya ada di tangan gubernur hingga perangkat pemerintahan tingkat bawah. Untuk warga yang ber-KTP Jakarta, mereka mendapatkan bantuan dari APBD. Sedangkan untuk warga yang bukan pemegang KTP Jakarta, pemerintah wajib mencarikan bantuan dari lembaga-lembaga charity atau Badan Amil Zakat Nasional. Namun, bila masih kurang, kekurangannya bisa ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah pusat juga harus menghubungi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja. Hal itu supaya tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semasa lockdown. Pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada perusahaan, karena lockdown juga bukan kemauan mereka. "Jadi ini adalah panggilan kemanusiaan bahwa kita harus mengikuti cara-cara yang telah berhasil dilakukan negara lain. Saya kira itu yang paling penting. Pemerintah itu harus tegas, jangan takut mengambil keputusan atau kesimpulan,” tandas dia.

Hal senada juga diutarakan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Menurutnya, lockdown harus diterapkan agar lebih cepat diketahui puncak penyebaran virus corona itu dan dibereskan. Bila hal itu dilakukan, semua data yang masuk, baik suspect atau orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) bisa terdata dengan baik dan valid. Kalau hanya sebatas social distancing yang kini ditingkatkan menjadi physical distancing lama-lama akan tak tahan, karena tenaga kesehatan yang terbatas.

Kebijakan social distancing dianggap Agus tak akan efektif bagi orang Indonesia yang sangat cuek, tak peduli, bahkan masih ada yang melakukan pertemuan-pertemuan sampai pesta pernikahan. “Nggak bisa, harus di lockdown dan dijaga oleh aparat keamanan. Karena sudah kemana-mana, kita lihat perhari ini sudah berapa ratus coba? Itu yang tercatat, yang tidak? Mungkin sudah ratusan ribu, nggak ada yang tahu. Ya puncaknya bisa sampai lebaran atau lebih,” kata Agus yang sempat menjadi salah satu pendiri Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) ini.

Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)
Foto : Redaksi detikcom

Namun, perkembangan terbaru, payung hukum berkaitan dengan karantina kewilayahan dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19) tengah disiapkan pemerintah. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut payung hukum itu akan disusun dalam Peraturan Pemerintah atau PP. Menurut Mahfud UU Kesehatan sudah mengatur karantina kewilayahan. Sejumlah daerah pun telah melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, yang diartikan sebagai lockdown. Namun, implementasi karantina wilayah itu membutuhkan PP.

“Sekarang ini kami sedang menyiapkan (aturan) lockdown yang dalam bahasa resmi hukum Indonesia karantina kewilayahan. Sebenarnya lockdown itu karantina kewilayahan yang saat ini saya sedang berkumpul dengan teman-teman untuk menyiapkan semacam rancangan Peraturan Pemerintah-nya karena memang harus diatur oleh Peraturan Pemerintah," kata Mahfud.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE