detikNews
Jumat 25 November 2016, 17:35 WIB

Wawancara

Menaker Hanif Bicara Tenaga Kerja Asing dan Dilema Kompetensi Tenaga Lokal

Nograhany Widhi K - detikNews
Menaker Hanif Bicara Tenaga Kerja Asing dan Dilema Kompetensi Tenaga Lokal Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Investasi dari luar negeri dibarengi dengan konsekuensi juga dengan konsekuensi masuknya tenaga kerja asing (TKA). China pemasok TKA terbanyak di Indonesia. Mencari tenaga lokal, masih ada hambatan dalam kompetensi.

"Tenaga kerja China itu sekitar 16 ribu dari China. Total reratanya (jumlah tenaga asing dari semua negara) naik turun sekitar 70 ribu, 69-68-72 ribu dari semua negara. China memang yang paling besar, rerata tahunannya sekitar 16 ribu," tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

Hal itu dipaparkan Menaker Hanif saat berkunjung ke kantor detikcom, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016) lalu.

"Tapi kalau saya bilang kita 'mengepung' China, orang pada marah. Kenapa sih? Faktanya kalau menggunakan data resmi kita, kan 16 ribu (dari China). TKI kita di Hongkong aja 200 ribu, eh di Hong Kong 153 ribu, 200 ribu itu di Taiwan, Singapura 150 ribuan. Lha kalau di Hongkong saja, orang kita yang di sana lebih banyak dong daripada orang China yang di sini," imbuh dia.

Meningkatnya jumlah TKA ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya investasi asing di Indonesia. Sementara itu, tenaga kerja lokal masih menghadapi kendala kompetensi.

"Kaitannya dengan tenaga kerja lokal. Problem di tenaga kerja lokal itu adalah problem di kapasitas dan kompetensi. Di Karawang, ada perda, industri di sana 60 persen harus mempekerjakan orang ber KTP Karawang. Itu kan menghambat investasi juga akhirnya. Ini salah satu persoalan di daerah. Kita ingin warga lokal terserap, di satu sisi less educated dan less trained. Kompetensi nggak ada. Yang jadi hambatan di masyarakat lokal seperti itu," papar dia.

Berikut wawancara detikcom dengan Menaker Hanif Dhakiri mengenai TKA dan investasi asing serta kompetensi tenaga kerja lokal:

Ada beberapa kasus TKA asal China tertangkap ilegal, mulai dari yang bertani di Bogor dan beberapa kasus lainnya. Bagaimana penjelasannya Pak?

Pertama soal jumlah. Banyak tuh berapa sih. Lihat proporsinya dong. Tenaga kerja China itu sekitar 16 ribu dari China. Total reratanya (jumlah tenaga asing dari semua negara) naik turun sekitar 70 ribu, 69-68-72 ribu dari semua negara. China memang yang paling besar, rerata tahunannya sekitar 16 ribu.

Tapi kalau saya bilang kita mengepung China, orang pada marah. Kenapa sih? Faktanya kalau menggunakan data resmi kita, kan 16 ribu (dari China). TKI kita di Hongkong aja 200 ribu, eh di Hong Kong 153 ribu, 200 ribu itu di Taiwan, Singapura 150 ribuan. Lha kalau di Hongkong saja, orang kita yang di sana lebih banyak dong daripada orang China yang di sini.

Itu kalau protes soal jumlah pasti saya paparkan data itu. Di Malaysia TKI kita yang ilegal itu 2 juta. Sementara, di Bogor yang tertangkap (TKA China) 4 orang, (dibilang) banyak. Di sana ada 1 perusahaan 300 TKA, (dibilang) banyak.

Saya itu kalau menghadiri 17 Agustusan di Hong Kong, itu panitianya orang Indonesia, yang mengisi (acara) orang Indonesia juga seperti Inul, TKI semuanya orang Indonesia, itu 30 ribu orang di Victoria Park, ngomongnya bahasa Indonesia, tandanya bahasa Indonesia semua. Lha mbayangin kalau jadi orang Hongkong, rasanya kaya apa? Tapi mereka fine-fine saja.

Ini yang harus kita luruskan dalam penanganan kaya itu bahwa kalau misalnya dia (TKA) ilegal, Pemerintah tegas. Intinya di situ, kalau TKA prinsipnya izin mendahului orang.

Kalau misalnya detikcom mau mendatangkan konsultan media dari Inggris misalnya, izin dulu kan. Detikcom urus izin ke saya, izinnya keluar kemudian baru urus izin ke Imigrasi. Ketika proses izin ini kan ada syaratnya banyak nih, pendidikan sesuai yang disyaratkan. Kalau jabatannya kasar, sudah pasti nggak boleh nih. Nggak mungkin.

Menaker Hanif Bicara Tenaga Kerja Asing dan Dilema Kompetensi Tenaga LokalFoto: Tenaga Kerja Asing (Infografis: Mindra Purnomo/detikcom)


Kalau misalnya izinnya sudah keluar baru orangnya dipanggil kan? Izinnya sudah keluar, masuklah.

Sementara yang diributin orang itu kan, orang asing tak pernah ada perusahaan yang pernah urus izinnya ke saya, tiba-tiba dia bekerja, kan begitu kan? Itu mesti ditanyain ke saya itu, sekali-kali tanyakan ke 'portal'-nya kenapa?

Apa itu berarti kecolongan?

Kok kecolongan sih. Sekarang begini, kalau Anda mengurus izin, Anda jalan-jalan atau duduk di meja? Logika sederhana, ya duduk di meja dong. Kalau Anda urus izin, Anda duduk di meja, orang datang. Kalau detik mau datangkan konsultan media asing kan detikcom yang datang, kan begitu? Bukan saya yang bagian perurusan izin ini mendatangi media-media kan?

Nah, kalau kemudian si orang asing ini melalui perusahaan yang mempekerjakannya tidak pernah mengurus izin ke saya, masa Anda tanya ke saya? Izin kan mendahului orang.

Saya sebenarnya ingin bedakan antara tenaga kerja asing dan WNA yang bekerja. Kalau TKA orang yang masuk ke Indonesia untuk bekerja dan melalui prosedur yang berlaku. Karena di Indonesia ini nggak bisa lho, individu mengurus izin bekerja. Yang mengurus adalah perusahaan penggunanya.

Jadi misalnya ada orang datang, ndablek, tadinya orang pengen liburan ke Bali terus berubah pikiran untuk bekerja, nggak bisa begitu. Perusahaannya harus ngurus dulu.

Kalau dari negaranya itu TKA paling banyak dari negara mana?

Dari China memang. China untuk 2016 19 ribu, dari sebelumnya 17.500, Jepang 11 ribu, Korea Selatan 7 ribu, India 4 ribu, Malaysia 3 ribu, AS, Thailand, Australia (masing-masing) 2 ribu dan negara lain.

Menaker Hanif Bicara Tenaga Kerja Asing dan Dilema Kompetensi Tenaga LokalFoto: Tenaga Kerja Asing (Infografis: Mindra Purnomo/detikcom)


Dari segi sektor yang paling banyak di konstruksi, perdagangan dan jasa, kemudian di sektor pertanian. Untuk profesional, teknisi, supervisor direksi dan komisaris.

Trennya TKA China meningkat karena investasi dari China meningkat?

Pasti kalau itu, ada korelasinya.

TKA, kalau misalnya skema kerjasama itu kan dia bisa pemerintah dan bisa bisnis, bisa G to B, misalnya Pemerintah Indonesia dan entitas bisnis di China, atau misalnya teman-teman di Kadin, antar entitas binis di Indonesia dan di sana. Jadi jangan diasumsikan kalau investasi seolah-olah selalu pemerintah, itu ada pemerintahnya, ada swastanya.

Kedua, kalau China ini baca kecenderungan di banyak tempat mereka selalu bawa orang yang lebih banyaklah. Bawa orang itu sebenarnya wajar, nggak ada orang investasi nggak bawa orang, itu nggak ada. Cuma China dibandingkan negara lain itu suka lebih banyak.

Menaker Hanif Bicara Tenaga Kerja Asing dan Dilema Kompetensi Tenaga LokalFoto: Tenaga Kerja Asing (Infografis: Mindra Purnomo/detikcom)


Nah oleh karena itu maka sebenarnya ini harus jadi awareness bagi pemerintah yang menangani masalah investasi dan awareness bagi kalangan pebisnis kita sendiri yang menjalin kerjasama, minta kontrak kerjasama dengan entitas bisnis di sana. Mereka (pebisnis) mewakili Indonesia bukan sekedar pokoknya dapat kontrak dari sana trus nggak peduli sananya mau apa. Kalau mau dibawa semua, sebaiknya ya nggak.

Ketiga, apapun kesepakatan kerja sama, sejauh terkait ketenagakerjaan harus tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Begitu perusahaan memasukkan orang China ngurus ke saya dulu, dia kena regulasi kan. Ada jabatan-jabatan yang boleh dan tidak boleh diduduki tenaga kerja asing, itu kan ada aturannya, jabatannya apa saja.

Pendek kata, jabatan skilled yang di luar itu TKA nggak boleh. Jadi misalnya kalau di luar ada pekerja kasar, ada petani, ada koki, itu nggak boleh secara regulasi. Itu merem saja sudah pasti pelanggaran. Terlepas dari kontrak bsinis apa saja itu tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Selama mereka tidak melanggar aturan nggak masalah karena Indonesia bukan negara tertutup. Legal itu memproses izin sesuai dengan ketentuan, tidak melanggar aturan ya tidak melanggar aturan yang diberikan.

Misalnya proses izin ada verifikasi jabatan, dicek pendidikan kompetensi keterampilan, harus bayar USD 100 per bulan per orang. Nah kalau pelanggaran aturan misalnya si A diizinkannya bekerja untuk PT B di lapangan kerjanya untuk PT C, itu pelanggaran izin. Seperti dapat izinnya SIM C tapi bawa truk.

Tapi bukan tidak berizin, berizin tapi melanggar izinnya. Seperti kasus yang di Halim (5 WN China mengebor lahan TNI AU di Halim Perdanakusuma), izinnya jabatan manajer tapi ngebbor. Ada 4 yang punya izin, itu pelanggaran izin itu, bukan ilegal. Kalau ilegal itu izin kerja nggak ada, izin tinggal nggak ada.

Selama mereka legal dan tak langgar aturan nggak masalah. Kalau memang ada hal seperti itu, saya sebagai pemerintah akan jelaskan. Kalau mereka ilegal dan melanggar aturan ya kami tindak. Dan ini yang sekarang dilakukan pemerintah.

Pemerintah siapa? Bisa pengawas Imigrasi, pengawas ketenagakerjaan, bisa polisi dan pemerintah daerah.

Cuma masyarakat selama ini kita melakukan tindakan komentarnya "Nah tuh..". Imigrasi nangkap, "nah tuh bener kan?". Saya sendiri menangkap "nah tuh imigrasi sendiri nangkap tuh". Itu justru ietegasan pemerintah bahwa kita tak ada kepentingan dengan pekerja asing ilegal. Kita nggak ada urusannya.

Kami sedang perkuat sistem dengan Imigrasi dan integrasi sistem monitoringnya. Kalau di Imigrasi ada data perlintasan, orang kalau melintas itu kan ada datanya. Itu kami integrasikan. Juga Pemdanya. Kami integrasikan monitoringnya.

Yang agak susah itu masuk lewat pelabuhan tapi di Natuna, di Morowali. Kalau itu kami kerjasamakan dengan Polri, termasuk gandeng Saber Pungli untuk isu TKA, ada indikasi oknum yang terlibat.

Mengapa TKA tidak diwajibkan berbahasa Indonesia saat bekerja di sini?

Kita nggak bisa melihat itu dengan sentimen. Mengapa meributkan bahasa, ada orang Inggris masuk ke Indonesia, dia kerja untuk perusahaan apa? Perusahaan Inggris. Bosnya orang apa? Orang Inggris. Lha ngapain harus bisa bahasa Indonesia? Orang China kerja di sini kerja di perusahaan China kan, bosnya orang China, lha ngapain kita mesti paksa bisa bahasa Indonesia?

Beda dengan TKI kita. TKI kita ke Arab kenapa dilatih bahasa Arab, majikannya siapa, orang Arab. Ke Hong Kong kita latih bahasa Hong Kong, kenapa? Karena majikannya orang Hong Kong.

Kalau syarat bahasa Indonesia ini kita paksakan akan jadi hambatan. Kecuali kalau tenaga asing itu bekerja untuk orang Indonesia. Semua tenaga kerja asing bekerja untuk perusahaan dari negara mereka berasal. Kecuali kalau majikannya orang Indonesia. Kalau kita keluar ikut ke sana, bukan hanya di level PRT, ke Taiwan dan Korea yang banyak bekerja untuk konstruksi, kerja di kapal pesiar yang punya orang Amerika, ya bahasa Inggris.

Bagaimana dengan perwakilan tenaga kerja lokal?

Investasi ada tahapannya. Ada TKA harus ada pendampingnya, jadi secara regulasi. Jadi dalam satu site, nggak mungkin isinya 100 persen WNA semua, nggak mungkin. Karena pendampingan (tenaga lokal) itu wajib.

Ada orang datang wajib didampingi orang Indonesia. Jadi kalau dia urus izin, misalnya 100 orang WNA, ketika urus izin ini kan ada komitmen untuk pendampingan itu. Harus menunjukkan data orang yang mendampingi. Posisinya 11-12 sama TKA. Itu yang mengurus izin.

Yang nggak ada izin kan turun dari kapal, ya langsung dorong. Misalnya datang 100 orang (TKA), habis itu bulan depan itu yang 100 orang itu hilang, datang lagi 100 TKA baru. Yang itu diperkuat di pengawasan yang seperti itu. Biasanya langsung dideportasi.

Itu akan kami perkuat pengawasannya. Pemerintah tidak bisa sendiri, butuh kerjasama masyarakat untuk informasinya dan segala macam. Kerjasama dengan kelompok lokal. Di Kementerian kami saya bentuk seperti tim Densus lah, tim pengawas yang bisa di deploy ke mana saja, kapan saja. Kita bisa kirim langsung 2 orang, 20 orang tergantung besarnya lokasi. Memang harus keras di situ.

Kaitannya dengan tenaga kerja lokal. Problem di tenaga kerja lokal itu adalah problem di kapasitas dan kompetensi. Di Karawang, ada perda, industri di sana 60 persen harus mempekerjakan orang ber KTP Karawang. Itu kan menghambat investasi juga akhirnya.

Ini salah satu persoalan di daerah. Kita ingin warga lokal terserap, di satu sisi less educated dan less trained. Kompetensi nggak ada. Yang jadi hambatan di masyarakat lokal seperti itu.

Nah makanya kita dorong sekarang bagaimana investasi atau industri itu berkontribusi melatih warga lokal dulu. Bukan Pemda yang mewajibkan untuk merekrut begitu. Lha kalau masyarakatnya kompeten oke, kalau cuma lulusan SD-SMP? Pabrik mending pindah kalau kaya gitu. Di Karawang sudah banyak pabrik yang pindah.

Kalau perusahaannya kita desak, bantu Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah agar orang-orang bisa dapat pelatihan. Skemanya begitu.

Jadi solusinya dengan pelatihan di BLK. Bagaimana dengan alokasi dana BLK selama ini?

BKL butuh per tahun bisa Rp 10 triliun, minim. Khusus untuk ini, pelatihan BLK, bukan anggaran Kemenaker. Kalau anggaran BLK Rp 10 triliun, Kemenaker bisa Rp 15 triliun-an. Butuh cukup besar untuk pelatihan digabung dengan sertifikasi. Anggaran training buat 100 orang, sertifikasinya hanya untuk 50 orang.

Di BLK semua orang bisa masuk situ. Dulu masuk BLK harus SMA. Lha ini lulusan SD-SMP mau masuk ke mana? Masuk ke BLK nggak bisa, Poltek nggak bisa, tinggal bunuh diri pilihannya.

Saya hapuskan syarat umur dan pendidikan formal. Ada umur 50 tahun masuk BLK nggak boleh ketuaan. Katakan dia kerja di sektor migas yang lagi kegencet dan harus alih profesi, nggak mungkin kuliah lagi. Paling bisa cari pelatihan, cuma berapa bulan, lalu cari pekerjaan yang baru kan. Umur 50 tahun masa nggak boleh? Kalau batas usianya 90 tahun, kan masih 40 tahun lagi, masih lama itu.

Kualitas yang ada 279 BLK diberdayakan kurikulum, instruktur, peralatan dan kesesuaian dengan industri, kalau itu digenjot sudah lumayan.

Bagaimana dengan pelatihan TKI yang ke luar negeri?

Soal TKI ke luar negeri, yang informal sudah kita tutup seperti itu seperti ke Timur Tengah. Karena kita sedang fokus ke depan mendorong migrasi lebih ke sektor formal. Ke luar negeri nggak masalah profesi apa saja, yang penting harus skilled (labour). Termasuk PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga-red). PLRT itu kan generik, masak mijet, ya semua, bersih-bersih, nyuci, itu dicampur-campur. Kalau skilled itu basisnya jabatan, misalnya cooker.

Uraian pekerjaannya jelas, cooker, gardener, jelas, formal di rumah tangga. Konsekuensinya orang tak bisa mempekerjakan 1 orang buat semua. Kalaupun orangnya mau, ya ada konsekuensinya. Nggak apa-apa, tapi bayarannya pasti harus beda, dobel.

TKI harus skilled, BLK jadi penting sedang coba tarik kunci TKI di pelatihan. Karena ada pelatihan maka ada penampungan. Namun kami menemukan bahwa lama-lama penampungan itu bukan untuk pelatihan, tapi mengamankan biaya yang sudah dikeluarkan PJTKI. Di sana orang dari kampung ninggalin keluarganya Rp 5 juta, untuk ini itu. Kalau calon TKI ini nggak ditampung ini duit hilang kan? Nggak bener kan. Yang lari satu orang bisa diurus, kalau 1000 orang, pusing ngurusnya. Kalau mau kami reform, ya pelatihan itu keluarkan dari proses pemberangkatan.
(nwk/trw)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com